a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Delik Korupsi Masuk RUU KUHP, PUKAT UGM : Kewenangan KPK Akan Ikut Hilang

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas  > Delik Korupsi Masuk RUU KUHP, PUKAT UGM : Kewenangan KPK Akan Ikut Hilang

Delik Korupsi Masuk RUU KUHP, PUKAT UGM : Kewenangan KPK Akan Ikut Hilang

Delik Korupsi Masuk RUU KUHP, PUKAT UGM : Kewenangan KPK Akan Ikut Hilang

TRIBUNJOGJA, YOGYA – Peneliti Pukat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Bayu Panji mengatakan pihaknya mengamati masuknya delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai pidana umum dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Bayu menambahkan pembahasan delik tipikor sebagai pidana umum dalam RUU KUHP memiliki konsekuensi terhadap pemberantasan korupsi.

“Apabila delik korupsi dimasukkan dalam RUU KUHP, maka sifat kekhususan sebagai extraordinary crime akan hilang,” kata Bayu, Kamis (11/1/2018).

Menurutnya, hal ini akan berimplikasi luas, termasuk lembaga yang berwenang menangani korupsi yaitu KPK.

“Kewenangan KPK juga akan ikut hilang. Padahal, ditengah masih krisisnya kepercayaan publik terhadap kepolisian dan kejaksaan, sangat disayangkan apabila perkara korupsi kembali hanya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan,” ujar Bayu.

Kemudian, di tahun 2017, tidak ada pembahasan RUU yang menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi.

Ada dua RUU yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019 yaitu RUU Pembatasan Transaksi Tunai dan RUU Perampasan Aset.

RUU Pembatasan Transaksi Tunai masuk Prolegnas 2018 dan RUU Perampasan Aset draft-nya telah siap sejak 2014.

“Namun, hingga kini masih jalan di tempat,” kata Bayu.

Selain itu, rencana revisi UU KPK sudah selayaknya dihentikan karena tidak memberi dukungan pemberantasan korupsi.

“Menjelang tahun politik, publik tidak boleh lupa, para legislator dan partai-partai politik pendukung Revisi UU KPK yaitu  Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Hanura, PPP dan PAN,” ujarnya

No Comments

Leave a Comment