a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Wakil Walikota Yogyakarta Meminta Kepada Para Penjual Mihol untuk Tutup

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas  > Wakil Walikota Yogyakarta Meminta Kepada Para Penjual Mihol untuk Tutup

Wakil Walikota Yogyakarta Meminta Kepada Para Penjual Mihol untuk Tutup

Wakil Walikota Yogyakarta Minta Penjual Mihol untuk TutupMasih banyak kafe yang beroperasi di Jalan Parangtritis Prawirotaman menjadi perhatian Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. Hal tersebut terkait minuman beralkohol (mihol) yang dijual untuk umum dan menyalahi peraturan yang ada di Kota Yogyakarta.

“Yang tidak punya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) kita tindak, yang melanggar TDUP termasuk yang menjual miras kita tindak,” tegasnya, Selasa (16/1/2018).

 

Heroe menyebutkan, bahwa tidak semestinya kafe maupun tempat makan menyediakan mihol.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa mihol hanya boleh dijual di hotel bintang empat atau bintang lima.

“Makanya saya mengimbau pada penjual miras agar segera menghentikan aktivitasnya,” tegasnya

Selain meminta untuk menutup dan tidak lagi menjual mihol, Heroe memerintahkan agar para penjual mihol mencopot dan menurunkan gambar minuman keras yang mereka jual karena tidak sesuai dengan peruntukan dan menyalahi aturan yang ada.

“Sanksinya mulai dari teguran, pembekuan selama tiga bulan, kalau dibekukan masih (menjual) ya harus ditutup,” bebernya.

Saat ini, pihak eksekutif tengah menunggu Perda baru terkait penegakan mihol.

Perda baru tersebut nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja yang dianggap sudah tidak relevan.

“Ada masukan dari masyarakat untuk membuat Perda baru sehingga nanti ada penyesuaian sanksi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidihartana menjelaskana bahwa untuk penjual mihol yang ada di daerah Prawirotaman akan disidangkan pekan depan.

Disinggung mengenai perda baru, ia mengatakan bahwa ada perubahan sanksi sehingga nantinya dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya.

“Perkara vonis, nanti ada di pengadilan,” ungkap Nurwidi.

No Comments

Leave a Comment