a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Peranan Surat Kuasa Khusus Dalam Persidangan

FANZIS LAW OFFICE > pengacara  > Peranan Surat Kuasa Khusus Dalam Persidangan

Peranan Surat Kuasa Khusus Dalam Persidangan

Secara umum, Surat Kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata“), mulai dari Pasal 1792 s/d Pasal 1819.

Pengertian atau definisi dari Surat Kuasa terdapat dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 KUHPerdata.

Pasal 1792 KUHPerdata:

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Pasal 1793 KUHPerdata:

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.

Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.”

Pengertian Kuasa Khusus

Mengenai pengertian atau definisi dari Kuasa Khusus, diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata dan dalam Pasal 123 Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”).

Pasal 1795 KUHPerdata:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.”

Penggunaan Kuasa Khusus Dalam Persidangan

Menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, Pemberi Kuasa dapat diwakili oleh Kuasa dengan suatu Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging).

Pasal 123 ayat (1) HIR:

“Jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda-tanganinya dan dimasukkan menurut ayat satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu.”

Sejarah peradilan di Indonesia menganggap bahwa syarat dan formulasi suatu surat kuasa khusus diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, yang dapat membedakannya dengan kuasa umum. Penyempurnaan dan perbaikan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA“).

Salah satu SEMA yang banyak dipakai untuk menentukan syarat suatu surat kuasa khusus adalah SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, dimana syarat tersebut adalah:

  • Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
  • Menyebut kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
  • Menyebutkan identitas dan kedudukan hukum para pihak; dan
  • Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Pembatasan Kuasa Khusus

Seseorang yang telah menerima kuasa (Penerima Kuasa atau sering disebut juga Kuasa), tidaklah dapat bertindak sesuka hatinya. Hukum telah membatasi kewenangan dari seorang Kuasa, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar seorang Kuasa tidak sampai merugikan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa. Namun apabila sampai terjadi hal yang demikian, maka Pemberi Kuasa dapat mengingkari perbuatan seorang Kuasa yang bertindak melebihi kewenangannya sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian, Kuasa tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan kerugian yang ditimbulkannya.

Pasal 1797 KUHPerdata:

“Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit.”

Pasal 1806 KUHPerdata:

“Si kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu.”

Berakhirnya Kuasa Khusus

Didalam KUHPerdata telah ditentukan berbagai cara yang dapat mengakhiri suatu pemberian kuasa, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata.

Berikut adalah kutipan Pasal 1813 KUHPerdata, yaitu:

“Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

Hak Retensi dan Hak Substitusi

Didalam menjalankan kuasanya, seorang Kuasa dapat mengalihkan kuasanya untuk sementara waktu kepada orang lain yang ditunjuknya, apabila Kuasa tersebut sedang berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya. Hak ini disebut juga dengan Hak Substitusi atau hak untuk mengalihkan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata.

Seorang Penerima Kuasa atau Kuasa diperbolehkan untuk menerima upah atas jasa yang telah diberikannya, yaitu karena telah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Pemberi Kuasa.

Apabila upah tersebut tidak atau belum dibayar, maka si Penerima Kuasa tersebut berhak untuk menahan segala dokumen maupun barang-barang kepunyaan Pemberi Kuasa, hingga kepadanya dilakukan pembayaran atas jasanya. Hak ini dinamakan Hak Retensi, yang diatur dalam Pasal 1812 KUHPerdata.

Pasal 1812 KUHPerdata:

“Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.”

No Comments

Leave a Comment