a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas  > Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 ayat (1), “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.”

Melalui definisi tersebut, hubungan industrial dapat dinyatakan sebagai hubungan keseluruhan pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan yang harus diciptakan senyaman dan seharmonis mungkin agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan masing-masing individu yang terlibat di dalamnya.

Jenis-Jenis Kasus Hubungan Industrial

Ada empat hal yang termasuk dalam jenis-jenis kasus perselisihan hubungan industrial sesuai pasal 2 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni:

  • perselisihan hak;
  • perselisihan kepentingan;
  • perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
  • perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan.

Adapun penjelasan lebih rinci dengan kasus atau perselisihan hubungan industrial yang dimaksud tertuang dalam pasal 1 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 ayat (2) sampai (5).

Cara Menyelesaikan Kasus Hubungan Industrial

Sebagaimana kasus hukum lainnya, kasus yang terkait dengan hubungan industrial juga tidak serta merta dibawa ke meja hijau. Masing-masing pihak yang berselisih juga harus tetap mengedepankan iktikad baik untuk mencapai kesepakatan bersama.

Perundingan Bipartit

Ketika muncul sebuah perselisihan dalam internal suatu perusahaan, maka masing-masing pihak harus lebih dulu mengupayakan perundingan bipartit. Perundingan bipartit ialah perundingan yang dilakukan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Artinya, kedua belah pihak harus lebih dulu melakukan musyawarah internal untuk mencapai mufakat.

Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulai perundingan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal maka salah satu atau kedua pihak yang berselisih mencatatkan perselisihan yang terjadi ke instansi terkait. Adapun berkas yang harus disertakan adalah bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa sebelumnya telah dilakukan perundingan bipartit.

Mediasi

Instansi terkait ketenagakerjaan yang berwenang wajib menawarkan kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perkara melalui cara konsiliasi atau arbitrase. Bila dalam kurun waktu 7 hari tidak ada kesepaatan langkah mana yang diambil, maka instansi akan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.

Sebagai catatan, menurut pasal 3 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Sementara itu, penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Konsiliasi atau Arbitrase

Untuk setiap tahap yang dilakukan mulai dari perundingan bipartit hingga mediasi, seluruh hasil yang didapat harus dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri wilayah (kabupaten/kota). Jika mencapai kesepakatan, maka harus dibuat sebuah Perjanjian Bersama yang ditandangani oleh kedua belah pihak. Namun bila tidak mencapai kesepakatan, maka pihak yang berselisih dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial setempat.

Keseluruhan tata cara ini ada dalam bab II pasal 3 sampai 54 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun seluruh tata cara melakukan mediasi hingga metode pemilihan dan wewenang mediator, konsiliator, dan arbiter juga termaktub di dalamnya.

No Comments

Leave a Comment