a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Kasus Raperda Menara Telekomunikasi Berlanjut ke Masalah Regulasi

FANZIS LAW OFFICE > Uncategorized  > Kasus Raperda Menara Telekomunikasi Berlanjut ke Masalah Regulasi

Kasus Raperda Menara Telekomunikasi Berlanjut ke Masalah Regulasi

Kasus dugaan korupsi  raperda menara telekomunikasi  masih bergulir dan tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta, namun dimana sebelumnya ditangani bagian pidana khusus (Pidsus) saat ini dilimpahkan ke bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Yogyakarta.

Hal itu dikarenakan setelah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pidsus belum ditemukan adanya tindak korupsi dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi Pidsus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Yogyakarta, Evan Satrya, SH, MH, mengatakan usai dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus raperda mentel pihaknya menemukan adanya kejanggalan mengenai masalah administratif terkait izin pendirian mentel di beberapa titik Kota Yogyakarta.

“Awalnya kasusnya kan karena ada indikasi suap, tapi setelah kami selidiki belum ditemukan mana yang nyuap dan disuap. Malah yang ketemu itu adanya regulasi perijinan yang bermasalah,” katanya saat ditemui di ruangannya, Kamis (8/2/2018).

Diungkapkannya, bahwa permasalahan regulasi tersebut terkait perizinan mendirikan mentel yang selama ini berkaitan dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, dimana sejak 2007 pihak provider telah mendirikan mentel sesuai dengan hasil survey yang dilakukan.

Pihak provider juga sudah berulang kali mengajukan izin ke Dinas terkait, namun tak kunjung mendapatkan izin dari Dinas terkait karena adanya moratorium.

Meski demikian, mereka tetap mendirikan mentel karena merasa telah mendapatkan izin dari pusat untuk beroperasional di Kota Yogyakarta, di sisi lain kebutuhan internet di Kota Yogyakarta juga terus meningkat setiap tahunnya.

“Nuansa perizinannya lebih kuat di kasus itu, indikasi pidananya juga belum ditemukan dan permasalahannya lebih ke izin. Karena itu, kemarin Rabu (7/2/2018) diserahkan ke Datun untuk kelanjutan kasus itu,” pungkasnya.

Hak imunitas, kata Fickar, dimiliki profesi advokat, tetapi juga memiliki batasan tertentu. Advokat berhak menangani berbagai jenis perkara, seperti perdata, pidana termasuk korupsi demi kepentingan pembelaan kliennya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Bentuk pembelaan yang dimaksud berupa pendampingan atau tindakan lain seperti surat menyurat, mengajukan praperadilan, mengajukan upaya hukum untuk tujuan agar kliennya diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

No Comments

Leave a Comment