a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Alat Bukti Dalam Perkara

FANZIS LAW OFFICE > pengacara  > Alat Bukti Dalam Perkara

Alat Bukti Dalam Perkara

Menurut hukum acara HIR/RBg, yang menyebutkan bahwa hakim terikat dengan alat-alat bukti yang syah. Artinya dalam mengambil keputusan, senantiasa terikat dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dalam pasal 164 HIR/Pasal 248 RBg, yang menyebutkan ada 5 alat bukti dalam perkara perdata:

  • Alat bukti tertulis (surat-surat)
  • Alat bukti saksi
  • Alat bukti persangkaan
  • Alat bukti pengakuan
  • Alat bukti sumpah

Disamping ke 5 alat bukti itu, dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti saksi ahli dan pemeriksaan setempat :

Alat bukti tulisan (pasal 165-167 HIR)

Bukti tulisan ini ialah merupakan alat bukti yang pertama dalam perkara perdata, karena dalam hubungan keperdataan orang sering/sengaja menyediakan bukti yang dapat dipakai apabila timbul perselisihan, bukti tersebut ialah surat. Ada 2 kelompok surat sebagai alat bukti yaitu: Akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menjadi bukti paling sempurna bagi kedua belah pihak dan sekalian ahli warisnya, atau yang mendapat hukum darinya. Apabila dibandingkan dengan akta di bawah tangan, juga memiliki kakuatan sempurna sepanjang isi dan tanda-tangan dari akta tersebut, diakui oleh yang bersangkutan.

Alat bukti saksi (pasal 139, 152, 168-172 HIR)

Kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan pembuktian secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalm perkara, yang dipanggil dipersidangan. Dalam sistim hukum acara, pembuktian dengan saksi oleh karena dalam masyarakat desa adat, perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan biasanya tidak tertulis, melainkan dihadiri dengan saksi-saksi, hal ini dalam masyarakat umumnya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar saling caya-mempercayai, tanpa dituangkan dalam sehelai kertas (tulisan) yang diterangkan oleh saksi dalam pembuktiannya ialah ; apa yang saya lihat, rasakan sendiri dengar sendiri, apa sebabnya saksi mengetahui peristiwa tersebut. Dibawah sumpah saksi harus memberikan keterangan yang jujur, saksi palsu dituntut pidana (pasal 242 KHUP) Pasal 172 HIR.

Alat bukti persangkaan (Pasa173HIR)

Alat bukti persangkaan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti, yang menarik kesimpulan adalah hakim, Undang-undang. Dalam teori hukum acara perdata tentang menarik persangkaan menurut Undang-undang, haruslah dianggap sebagai perbandingan saja, oleh hakim harus dipertimbangkan apakah dalam kasus tertentu dipertimbangkan apakah dalam kasus tertentu, berlaku ketentuan-ketentuan tersebut. Menurut pasal 173 HIR, perasangkaan itu boleh diperhatikan oleh hakim apabila prasangkaan itu penting seksama tentu dan sesusai dengan yang lainnya.

Alat bukti pengakuan (pasal 174, 175, 176 HIR)

Pengakuan didepan sidang memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, arti hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diakui itu adalah benar dan mengabulkan segala tuntutan. Menurut Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH ajaran pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan ini sangat mengecewakan oleh karena tidak masuk akal atau tidak dapat dimengerti oleh kelayakan ramai, sebaiknya dalam menghadapi pengakuan dengan tanbahan ini, hakim diberi kebebasan untuk menetapkan seberapa jauh dalam memberi kekuatan terhadap pengakuan semacam ini, seperti halnya pengakuan di luar sidang.

Alat bukti sumpah (Pasal 155/158 HIR)

Sumpah adalah suatu pernyataan yang nikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.

Menurut sistim HIR/RBg disebutkan 3 sumpah sebagai alat pembuktian :

  1. Sumpah supletoir (pelengkap), ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa.
  2. Sumpah Aestimatoir (Penaksir): Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah ini baru dapat dibebaskan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian, tetapi jumlahnya belum pasti.
  3. Sumpah disisoir (pemutusan, pasal 156 HIR): Sumpah pemutusan ini dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Dalam hukum acara perdata, dalam pembuktian sumpah pemutus ini adalah datangnya dari pihak bukan diperintahkan oleh hakim, sumpah pemutus ini dapat dilakukan setiap selama dalam proses persidangan. Sumpah pemutus ini dapat diumpamakan sebagai pedang yang bermata dua yang tajam.

No Comments

Leave a Comment