a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Pembuktian Dalam Sebuah Persidangan

FANZIS LAW OFFICE > pengacara  > Pembuktian Dalam Sebuah Persidangan

Pembuktian Dalam Sebuah Persidangan

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukanmegenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak lawan (Tergugat) sudah mengakui atau mengiayakan apa yang digugatkan oleh Penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi.

Ketentuan-ketentuan tentang pembuktian diatur dalam Pasal 162-177 HIR, Pasal 282-314 RBg, dan Stb. No. 29 Tahun 1867 tentang kekuatan surat pembuktian surat dibawah tangan. Menurut ketentuan Pasal 163 HIR, 283 RBg, pihak yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Untuk menentukan beban pembuktian ada di pihak mana, perlu diteliti atau dirinci katentuan pasal tadi menurut bunyi kalimat sebagai berikut:

  • Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu. Biasanya Penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka Penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
  • Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu Pengugat, maka dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada Penggugat. Tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa tersebut Tergugat, maka dia harus membuktikannya, beban pembuktiannya ada pada Tergugat.
  • Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa tersebut adalah Penggugat, maka beban pembuktian ada pada Penggugat. Tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu Tergugat, maka beban pembuktian ada pada Tergugat.

Dalam hukum material (BW dan WvK) ada beberapa pasal tertentu yang mengatur tentang beban pembuktian. Dalam pasal tersebut telah ditentukan beban pembuktian itu ada pada pihak debitur. Dalam perkara perdata biasanya debitur menjadi pihak Tergugat. Pasal-pasal yang dimaksud antara lain:

  • Pasal 1244 BW tentang keadaan memaksa (overmacht, force majeur) beban pembuktian ada pada debitur.
  • Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum (ontrechtmatige daad unlawful act) beban pembuktian ada pada pelanggar (actor).
  • Pasal 1394 BW tentang sewa dan bunga yang harus dibayar, beban pembuktian ada pada debitur yang sudah membayar cicilan.
  • Pasal 1977 BW tentang bezit atas benda bergerak, beban pembuktian ada pada pemilik sebenarnya (eigenaar, owner).
  • Pasal 648 ayat (2) WvK tentang pengangkutan (vervoer, transport) beban pembuktian ada pada pengangkut barang.

Dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang sebaiknya ketentuan Pasal 163 HIR dan 283 RBg dipertegas bahwa yang diberi beban pembuktian itu Penggugat atau Tergugat dengan memperhatikan situasi kongkret. Ada baiknya juga meniru sistem yang berlaku pada hukum material seperti telah diuraikan di atas tadi dengan menunjuk secara tegas bahwa beban pembuktian itu ada pada Penggugat atau Tergugat.

No Comments

Leave a Comment