a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Pemda DIY Nilai Pembatasan Hak Kepemilikan Tanah Masih Perlu Diterapkan

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas  > Pemda DIY Nilai Pembatasan Hak Kepemilikan Tanah Masih Perlu Diterapkan

Pemda DIY Nilai Pembatasan Hak Kepemilikan Tanah Masih Perlu Diterapkan

Pemda DIY Nilai Pembatasan Hak Kepemilikan Tanah Masih Perlu DiterapkanYOGYAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menilai Instruksi Wakil Gubernur DIY No.K.898/I/A/-/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, dirasa masih perlu diterapkan.

Diketahui bersama, gugatan yang dilayangkan Handoko (35) terhadap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, terkait polemik kepemilikan tanah di DIY itu, digugurkan oleh majelis hakim, Selasa (20/2/2018).

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, mengatakan, instruksi tersebut, masih perlu diterapkan di era sekarang, untuk melindungi kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, instruksi itu, mampu mengendalikan arus investasi dari para pemilik modal besar.

“DIY kan kecil, tapi potensial untuk investasi. Investasi seperti ini, dari orang Yogyakarta sendiri, atau bukan? Bisa dibayangkan, DIY yang kecil ini bisa habis, jika tidak dikendalikan,” katanya.

Gatot menuturkan, pertimbangan Pemda DIY yang masih menerapkan instruksi tersebut, adalah murni untuk memberi perlindungan. Sebab, ada kekhawatiran, seandainya kebijakan itu dicabut, lahan di Yogyakarta akan dikuasai pihak-pihak tertentu.

“Kita melindungi, artinya investasi kan kalau tidak terkendali pun akan merusak, merusak program pembangunan di kita. Baru soal investasi hotel saja kita ngeremnya setengah mati,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut Gatot, pembatasan kepemilikan lahan itu tidak ditujukan untuk etnis tertentu, tapi lebih kepada para pemilik modal besar. Karena itu, diperlukan pengendalian, supaya nasib rakyat kecil di Yogyakarta tidak terpinggirkan begitu saja.

“Esensinya, kita berhati-hati, menjaga marwah DIY. Bukan sekadar gengsi-gengsian, bukan. Tapi, DIY ini kan kecil. Secara nurani sajalah, DIY kalau tanpa kontrol, kemudian kepemilikan tanah dibebaskan, tidak bisa dibayangkan,” cetusnya.

“Jadi, ini untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mana? Ya, masyarakat DIY, bukan orang-orang yang punya duit itu kan,” tambah Gatot.

Walau begitu, pihaknya tetap menghormati proses hukum dan mempersilakan penggugat mengajukan banding. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi dinamika hukum di Indonesia. Ia pun menghargai perbedaan pandangan dari sejumlah pihak, terkait polemik ini.

“Saya hormati, ORI (Ombudsman RI DIY) melihatnya dari sisi hukum. Iya, memang betul. Pengadilan juga melihatnya, mungkin dari formal dokumen yang ada. Kuncinya, sekarang tanah adat itu, masih dipertimbangkan atau tidak, sebagai pertimbangan,” pungkasnya

No Comments

Leave a Comment