a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas  > DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

GUNUNGKIDUL – Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terkait retribusi wisata yang ditarik pemerintah daerah, tetapi kurang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Mereka meminta retribusi dapat dikembalikan dan dikelola sendiri oleh masyarakat.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Menurutnya, retribusi wisata kurang dapat terserap oleh masyarakat.

Dana retribusi yang ada diambil oleh pemerintah kabupaten tetapi kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat.

“Retribusi diambil oleh kabupaten, tetapi tidak kembali kepada desa, untuk pembangunan. Padahal dari sana, retribusi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ratu Hemas, Rabu (28/2/2018) saat penyerapan aspirasi di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul.

Ratu Hemas mencontohkan seperti obyek wisata Gua Pindul yang dahulu belum terkelola dengan baik, pemerintah kabupaten tidak melakukan upaya apapun.

Namun begitu obyek wisata ramai, retribusi pun ditarik.

Seperti halnya kasus yang ada di Provinsi Riau.

Dana bagi hasil Riau termasuk paling rendah.

Padahal sumber pendapatan negara dari minyak berasal dari sana.

Namun masyarakat di daerah Riau masih kurang sejahtera.

“Maka dari itu, sebaiknya retribusi dapat dikembalikan lagi kepada masyarakat, untuk pembangunan dan pengembangan di desa,” ujarnya.

Pengelolaan retribusi nantinya melalui pemerintah desa, termasuk penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Pasalnya, banyak kepala desa yang dipidanakan akibat implementasi dana desa yang kurang baik.

“Hati-hari terhadap dana desa agar suapay dapat diimplementasi dengan baik. Jangan sampai ada Kepala Desa yang ‘sekolah’ atau dipenjara karena terdapat temuan. Jangan sampai ditangkap KPK,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komite III DPD RI, Afnan Hadikusumo, mengatakan, tak hanya retribusi, dalam upaya pengembangan pariwisata, perlu adanya kesiapan infrastruktur yang mendukung pengembangan di daerah.

Tak hanya itu, kesiapan masyarakat dalam menerima wisatawan juga harus diperhatikan.

Masyarakat harus dapat menyambut baik wisatawan dengan tidak menerapkan tarif yang tinggi untuk wisatawan, sehingga wisatawan tidak dirugikan.

“Infrastruktur mutlak diperlukan untuk pengembangan pariwisata. Tetapi yang paling penting adalah jangan ‘nutuk’ kepada wisatawan. Parkir jangan mahal, makanan juga. Nanti malah mereka kapok dan tidak mau datang lagi,” ujarnya.(*)

No Comments

Leave a Comment