a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Persoalan Yang Terjadi Dalam Penyidikan – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA DI JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

FANZIS LAW OFFICE > Training  > Persoalan Yang Terjadi Dalam Penyidikan – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA DI JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Persoalan Yang Terjadi Dalam Penyidikan – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA DI JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Di dalam praktek dunia hukum, pasti sering ditemukan persoalan-persoalan yang terjadi dalam rangka penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara sebagai berikut:

Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi Advokat/Penasihat Hukum.

Hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, dan kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersebut serta menyediakan pengacara untuk mendampingi tersangka. Namun prakteknya tak jarang penyidik mengabaikan hak tersangka tersebut. Alhasil tersangka diperiksa tanpa didampingi pengacara.

Pemanggilan tidak memperhatikan tenggang waktu.

Menurut KUHAP pemanggilan yang wajar itu adalah 3 hari sebelum hari pemeriksaan. Prakteknya, surat panggilan diterima oleh saksi atau tersangka sehari dua hari atau bahkan sehari sebelum pemeriksaan.

Kewenangan penyidik dalam proses penahanan, jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali.

Prakteknya, perkara sudah selesai diperiksa dalam tingkat penyidikan tapi tersangka masih tetap ditahan, dengan alasan subjektifikas penyidik yaitu khawatir tersangka menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana.

Lembaga jaminan penangguhan tidak berfungsi.

Dalam praktek juga, penangguhan penahanan tidak terlihat fungsinya. Karena pada akhirnya keputusan penangguhan itu dikabulkan atau tidak diserahakan kepada kewenangan (subjektifitas) penyidik.

Hak tersangka mengajukan saksi a de charge.

Pemohonan tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) di tingkat penyidikan tak jarang mendapat penolakan dari penyidik. Alasannya saksi a de charge dihadirkan nanti saja saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal berdasarkan KUHAP, seharusnya bila tersangka mengajukan saksi a de charge maka penyidik wajib memanggil saksi a de charge untuk diperiksa.

Pemeriksaan saksi dilarang didampingi Advokat/Penasihat Hukum.

Meski di dalam KUHAP tidak diatur saksi wajib didampingi penasihat hukum, tapi itu tidak berarti penyidik dapat mengabaikan hak saksi untuk didampingi pengacara. Memberikan kuasa kepada seseorang merupakan hak asasi dan hak keperdataan setiap orang.

Pemaksaan penarikan kuasa penasihat hukum.

Penyidik memaksa agar tersangka membatalkan (menarik kembali) kuasa yang telah diberikan tersangka kepada penasihat hukum, sekalipun penasihat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

BAP menjadi berita acara wawancara atau berita acara klarifikasi dan berita acara permintaan keterangan.

Berita acara wawancara/klarifikasi atau permintaan keterangan tidak dikenal di dalam KUHAP. Yang dikenal adalah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo 75 KUHAP. Dasar seseorang dipanggil adalah surat pemanggilan yang mana dalam surat panggilan juga termuat “pro justitia” yang didasarkan pada surat perintah penyidikan (pro justitia). Tapi setelah saksi/tersangka datang untuk diperiksa, produk yang lahir dari pemeriksaan yang pro justitia tersebut adalah berita acara wawancara/klarifikasi yang tidak tercantum “pro justitia”.

Artinya berita acara wawancara tersebut sudah bertentangan dengan maksud dari surat perintah penyidikan juga pemanggilan yang memerintahkan suatu penyelidikan pro-justitia, bukan wawancara/klarifikasi/permintaan keterangan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dimana sebenarnya posisi berita acara wawancara atau berita acara klarifikasi dan berita acara permintaan keterangan tersebut di dalam hukum acara.

Berkas Perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa ataupun penasihat hukumnya.

Dalam praktek tak jarang, berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya. Padahal berkas perkara merupakan hak tersangka/terdakwa yang sudah diatur dalam KUHAP untuk materi mempersiapkan pembelaan diri.

Dengan mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi ini, diharapkan para Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap pencari keadilan tidak lagi terjebak dengan kondisi-kondisi seperti ini.

Sekian semoga bermanfaat.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA DI JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment