a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas  > Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Setelah mempelajari mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (Baca Disini) baik secara perdata maupun pidana, kali ini kita akan belajar mengenai apa saja yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum. Ada 3 unsur yang akan dijelaskan. Unsur tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum dan juga adanya kesalahan pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Ada Suatu Perbuatan

Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat suatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum. (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Dalam perbuatan melawan hukum harusnya tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian atau kontrak.

Perbuatan Bersifat Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Perbuatan melanggar Undang-Undang;
  2. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  4. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geoze zeden)
  5. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Ada kesalahan Pelaku

Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan pembuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melakukannya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesahalan (strict Liability), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment