a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Gila vs Pidana

FANZIS LAW OFFICE > Uncategorized  > Gila vs Pidana

Gila vs Pidana

Belakangan ini ramai diberitakan tentang kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap ulama, ustadz, dai dan para tokoh agama lain yang mengakibatkan luka ringan maupun berat. Lebih mengejutkan lagi para pelakunya dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama.

Ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar kepentingan umum serta mengganggu kepentingan masyarakat maka ia telah melakukan suatu tindak pidana dan wajib mempertanggung jawabkan perilakunya. Namun akan beda ceritanya jika pelaku tindak pidana tersebut memiliki gangguan mental dan kejiwaan, karena seiring dengan perkembangan zaman saat ini seseorang dapat dipidana jika dilihat dari tiga aspek, perbuatan pelaku, akibat yang ditimbulkannya dan keadaan diri pelaku.

Berdasarkan hal ini maka pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat diukur dari dapat atau tidaknya si pelaku bertanggung jawab atas pelanggaran norma hukum dan tata tertib dalam masyarakat yang dilakukannya. Dalam teori hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli, setidak-tidaknya ada 3 indikator yaitu: (1) seseorang yang melakukan tindak pidana pidana mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya; (2) yang bersangkutan mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Teori tentang pertanggungjawaban pidana ini lalu dinormakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44:

  1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabankan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak pidana.
  2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
  3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Tentu saja kegilaan seseorang hanya dapat ditentukan oleh dokter ahli jiwa melalui uji medis, diagnose dan lalu disampaikan di pengadilan, bukan semata hanya berdasarkan asumsi atau perkataan belaka. Pada akhirnya, hak veto pengambilan keputusan tetap milik hakim di pengadilan yang bisa saja menolak sebuah keterangan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, dan sudah disumpah. Jika hal ini dikaitkan dengan pernyataan penyidik, bahwa para pelaku adalah gila atau jiwanya cacat, maka kebenaranya tersebut pun masih belum bisa dipercaya sepenuhnya.

Dengan demikian untuk menentukan kadar kegilaan seseorang dalam hukum pidana bukan sesuatu yang mudah, harus ada pembuktian yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi dibidangnya dengan uji ilmiah. Selanjutnya, keterangan tersebut harus disampaikan di muka pengadilan dengan lisan atau tulisan tetapi diawali dengan sumpah sehingga sempurna sebagai alat bukti baru kemudian hakimlah yang menentukan alat bukti tersebut dapat dipakai atau tidak dalam pengambilan putusan.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

 

No Comments

Leave a Comment