a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Sistem Pembuktian Dalam Kasus Korupsi

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas  > Sistem Pembuktian Dalam Kasus Korupsi

Sistem Pembuktian Dalam Kasus Korupsi

Korupsi bukanlah kasus baru di Indonesia. Saat ini marak kasus korupsi entah itu dari pejabat tingkat bawah hingga pejabat tingkat atas. Berbagai kebijakan untuk mengatur kasus korupsi ini tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus korupsi merupakan kasus yang bisa dibilang cukup rumit untuk masalah pembuktiannya. Hal ini dikarenakan pelaku korupsi melakukan tindakan tersebut dengan rapi. Masalah pembuktian memang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu Tindak Pidana Korupsi agar pembuktiannya benar-benar dilakukan secara cermat, begitu juga dengan sistematika penyusunan dakwaan, dan uraian dakwaannya, karena berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Surat dakwaan yang tidak di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut batal demi hukum.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:186-189) bahwa dalam teori dikenal adanya 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu:

  1. Sistem Keyakinan Hakim Belaka.
    Dalam sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, jadi dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut hati nuraninya semata-mata untuk menentukan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak dan apakah perbuatannya terbukti atau tidak ;
  1. Sistem menurut Undang-Undang yang positif (positief wettelijk)
    Sistem ini dengan jelas menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, asal alat bukti itu sesuai undang-undang.
  1. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (negatieve wettelijke).
    Berdadasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP.
  1. Sistem Pembuktian Bebas (vrij bewijstheorie).
    Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan dalam mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain asal saling berkaitan dengan alat bukti yang lainnya.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment