a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Apa Itu Peraturan Pusat Dan Peraturan Daerah

FANZIS LAW OFFICE > artikel kami  > Apa Itu Peraturan Pusat Dan Peraturan Daerah

Apa Itu Peraturan Pusat Dan Peraturan Daerah

Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk peraturan pusat.

Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .

Contoh peraturan Pusat adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Wajib Belajar

Salah satu peraturan pusat adalah yang termuat dalam UU no.20 Tahun 2003 yang mewajibkan setiap warga negara dengan usia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun untuk mengenyam pendidikan dasar. Adapun pendidikan dasar yang dimaksudkan adalah SD dan juga SMP. Karena ini merupakan peraturan Pusat, peraturan ini harus dilaksanakan oleh selurah warga negara indonesia. Artinya semua orang tua yang memiliki anak usia tujuh hingga lima belas tahun wajib menyekolahkan anaknya.

  1. Peraturan Tentang Korupsi

Peraturan tentang korupsi juga merupakan contoh peraturan Pusat. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan uang, fasilitas, wewenang, ataupun jabatan untuk keuntungan sendiri atau sekelompok orang. Pada umumnya korupsi ini berhubungan dengan pejabat pemerintahan. Tindakan korupsi ini merugikan negara maka tindakan tegas diperlukan untuk memberantas korupsi.

Peraturan yang termuat dalam UU no. 30 Tahun 2002 adalah satu upaya untuk memberantas korupsi. Peraturan ini mengatakan bahwa jika aparat pemerintahan dan penegak hukum terbukti melakukan tindakan korupsi maka akan dikenai hukuman seperti yang telah ditetapkan badan yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan tugas ini dipercayakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

  1. Peraturan Lalu Lintas

Contoh lain peraturan pusat adalah peraturan tentang ketertiban berlalu lintas yang dimuat dalam UU no 14 tahun 1992. Peraturan ini menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib menaati peraturan lalu lintas. Baik itu si pengendaranya sendiri maupun pejalan kaki. Hukuman atau sanksi akan diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar.

Jika berbicara mengenai contoh peraturan daerah, masing-masing daerah mungkin akan memiliki peraturan yang berbeda beda namun pada umumnya memiliki materai yang sama misalkan peraturan mengenai pemerintahan, mengenai pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, perdagangan, pengelolaan sumber daya alam, IMB dan sebagainya. Sebagai contoh, berikut adalah Beberapa contoh peraturan daerah yang ada di beberapa provinsi di Indonesia

  1. Di jakarta terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1991 tentang izin mendirikan bangungan atau IMB. Dalam peraturan IMB ini mengatur tata cara pendirian bangunan baru dan tambahan.
  2. Di jakarta terdapat peraturah daerah tentang larangan merokok di tempat umum. Peraturan ini juga banyak diterapkan pada daerah daerah lain. Peraturan ini dibuat karena merokok di tempat umum dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Maka peraturan ini dibuat untuk meralang merokok di tempat umum seperti terminal, di sekolah, di angkutan umum dan tempat umum lainnya.
  3. Di kabupaten Bantul, Yogyakarta terdapat perda yang mengatur masalah sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu peraturan tersebut mengatur masalah pengambilan pasir, kerikil, dan batu di sungai. Tujuannya agar penambangan tidak berlebihan dan alam tetap terjaga dengan baik.
  4. Di Bantul dan Aceh, terdapat Perda yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jika warga setempat memanfaatkan sumber daya alam maka tiap dua bulan sekali harus ada pemantauan dari pemerintah setempat, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam.
  5. Contoh lain peraturan daerah adalah Perda yang membentuk Lembaga Perlindungan Anak di Papua. Dimana mengatur agar kehidupan anak-anak dilindungi, memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan dan tidak boleh dipaksa untuk mencari penghasilan sendiri.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment