a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Undang – Undang Perlindungan Anak

FANZIS LAW OFFICE > advokat  > Undang – Undang Perlindungan Anak

Undang – Undang Perlindungan Anak

Di artikel sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian hak perlindungan anak. Nah, sudah mengerti bukan tentang hak perlindungan anak bukan? Selanjutnya, bagaimana undang – undang perlindungan anak? Berikut simak ulasan kami.

Undang Undang Perlindungan Anak

Terdapat sangat banyak definisi yang menjabarkan atau memberikan batasan tentang siapakah yang dinamakan dengan ”anak” ini. Masing-masing definisi ini memberikan batasan yang tidak serupa disesuaikan bersama sisi pandangnya masing-masing. Pasal 1 dalam Children Rights Convention (CRC) dikenal juga dengan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia terhadap thn 1990, mendefinisikan bahwa anak yaitu :

“………..Tiap-tiap manusia yang berumur di bawah 18 th kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa di raih lebih awal”.(C.De Rover, 2000 : 369)

Undang-undang No. 23 Thn 2002 berkaitan perlindungan anak merumuskan dalam pasal 1 nomer 1 bahwa :

“Anak merupakan seorang yang belum berumur delapan belas thn, termasuk juga anak dalam kandungan”

Di antara undang-undang yang lain, Undang-undang perlindungan anak ini lebih rigid & limitatif dalam membatasi pengertian anak dengan memasukkan anak yang dalam kandungan yang merupakan type anak pula.

Dalam Pasal 1 nomer 2 Undang-undang Nomer 4 Th 1979, menyangkut Kesejahteraan anak disebutkan bahwa “anak yaitu satu orang yang belum sampai berumur 21 thn & belum sempat kawin”.

&, yang terakhir Undang-undang Nomer 3 Thn 1997 menyebut dalam pasal 1 No. 1 bahwa :

“Anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal sudah mencapai usia delapan thn, namun belum mencapai usia 18 th danbelum sempat kawin”.

Dari sekian banyak perundang-undangan pidana Indonesia, penulis bisa menggarisbawahi tiga factor yang signifikan, yakni : (1) Batasan yang dipakai oleh masing-masing undang-undang yang sudah disebutkan di atas buat memaknai siapakah yang dinamakan anak tersebut, kebanyakan berdasarkan batasan usia; (2) KUHP yang merupakan peraturan induk dari total peraturan hukum pidana di Indonesia, sama sekali tak memberikan batasan yuridis berkaitan anak. Pasal 45 KUHP yang sejauh ini dianggap juga sebagai batasan anak yang dalam KUHP, sesungguhnya bukan yakni definisi anak, melainkan batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada satu orang yang melaksanakan tindakan sebelum berusia 16 (enam belas) thn; (3) Dari perundang-undangan pidana seperti yang sudah dinamakan diatas, terlihat adanya ketidakseragaman definisi antara undang-undang yang satu dengan yang yang lain dalam aspek memaknai siapakah yang dinamakan anak tersebut. Ketidak seragaman tersebut dilatarbelakangi bersama adanya perbedaan maksud & sasaran dari masing-masing undang-undang tersebut. Biarpun tak dipungkiri, adanya perbedaan definisi ini bakal menyusahkan para penegak hukum ketika memberlakukan hukum yang serasi kepada anak.

Signifikansi Kedudukan Husus Anak Di Mata Hukum

Sama halnya bersama orang dewasa, anak bersama segala keterbatasan biologis & psikisnya memiliki hak yang sama dalam tiap-tiap hal kehidupan, baik itu factor kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, & hukum.

Prinsip kesamaan hak antara anak & orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal & ekternal yang melekat kepada diri anak tersebut, adalah : Unsur internal terhadap diri anak, meliputi : (a) bahwa anak tersebut yaitu subjek hukum sebagaimana orang dewasa, artinya yang merupakan satu orang manusia, anak pun digolongkan sebagai human rights yang terikat bersama keputusan perundang-undangan;(b) Persamaan hak & kewajiban anak. Maksudnya merupakan seseorang anak serta berwenang & kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh keputusan perundang-undangan dalam melaksanakan aksi hukumnya. Hukum menaruh anak pada reposisi sebagai perantara hukum utk sanggup meraih hak atau melaksanakan kewajiban-kewajiban; & atau buat akan disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau dinamakan juga sebagai subjek hukum yang normal. Sedangkan, Unsur eksternal terhadap diri anak, meliputi : (a) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (equaliy before the law), memberikan legalitas formal pada anak sebagai satu orang yang tak bisa untk berbuat sejarah hukum; yang ditentukan oleh ketetapan peraturan hukum sendiri. Atau keputusan hukum yang memuat spek berkaitan klasifikasi kapabilitas & kewenangan berbuat sejarah hukum dari anak yang bersangkutan;(b) Hak-hak privilege yang diberikan negeri atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 & perundang-undangan yang lain.(Maulana Hassan Waddong, 2000 : 4&5).

Meski kepada prinsipnya kedudukan anak & orang dewasa sebagai manusia merupakan sama di mata hukum, tapi hukum pula meletakkan anak terhadap posisi yang teristimewa (kusus). Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap anak dibedakan bersama ketetapan hukum yang diberlakukan pada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan kusus bagi anak dalam proses program di pengadilan.

Menurut penulis, kedudukan teristimewa (kusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak ialah manusia dengan segala keterbatasan biologis & psikisnya belum dapat memperjuangkan segala sesuatu yang jadi hak-haknya. Terkecuali itu, pun disebabkan sebab hari depan bangsa tergantung dari periode depan dari anak-anak juga sebagai generasi penerus. Oleh sebab itu, anak sebagai subjek dari hukum negeri mesti dilindungi, dipelihara & dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Dalam factor ini, Irwanto lebih menegaskan lagi bahwa kedudukan khusus anak di mata hukum tak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini :

Prinsip anak tak sanggup berjuang sendiri, Anak bersama segala keterbatasan yang melekat kepada beliau belum sanggup melindungi hak-haknya sendiri. Oleh sebab itu, orang sepuh, warga & negeri mesti berperan pula dalam melindungi hak-hak tersebut; Prinsip keperluan paling baik anak, bahwa kepentinganterbaik anak mesti diliat yang merupakan ‘paramount importance’ atau prioritas mutlak; Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle approach, mesti terbentuk pemahaman bahwa perlindungan pada anak mesti dimulai sejak dini & berkelanjutan; Lintas Sektora, bahwa nasib anak teramat bergantung kepada beragam elemen makro & mikro, baik segera ataupun tak serta-merta. (Muhammad Joni, 1999 : 106).

Perlindungan Anak Dengan Cara Umum

Memperoleh Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya ialah hak dari tiap-tiap anak, & diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam satu buah penduduk. Asumsi ini diperkuat dengan opini Age, yang sudah menyampaikan bersama cocok bahwa “melindungi anak kepada hakekatnya melindungi keluarga, penduduk, bangsa & negeri di periode depan”. (Arief Gosita, 1996 : 1). Dari ungkapan tersebut terlihat betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan hari esok suatu populasi, baik komune yang paling kecil yakni keluarga, ataupun populasi yang paling besar adalah negeri. Artinya, dengan mengusahakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak cuma sudah menegakkan hak-hak anak, namun pun sekaligus menanam investasi buat kehidupan mereka di periode yang dapat datang. Di sini, bakal dikatakan sudah berlangsung simbiosis mutualisme antara keduanya.

Terima kasih sudah mengunjungi website kami. Semoga bermanfaat dan sukses selalu 🙂

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment