a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Pidana Khusus

FANZIS LAW OFFICE > advokat  > Pidana Khusus

Pidana Khusus

Apa yang kamu ketahui tentang tindak pidana ekonomi ?  UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi? Mungkin bagi kalian orang awam tidak paham dengan istilah ini. Agar menmabah wawasan kita, mari kita bahas bersama 🙂

Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Dalam disertasinya,  H.J.A Nolte (Het Straftrecgt ub de Afzonder lijke Wetten)  yang diterjemahkan menjadi hukum pidana di Dalam Undang-Undang tersendiri W.P.J. Pompe dalam kata pengantar pada disertasi nolte tersebut menuliskan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dan dasar sejarah filosofis dan sejarah hukum yang mana terdapat hukum pidana di dalam KUHPidana yang dikodefikasi dan sebagian di luar kodefikasi atau di dalam undang-undang tersendiri. Andi Hamzah menulis bahwa peraturan hukum pidana yang tercantum diluar KUHPidana dapat disebut undang-undang pidana tersendiri atau hukum pidana di luar kodefikasi.

Melihat defenisi tersebut di atas disimpulkan bahwa Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus pada dasarnya sama saja, yaitu berisi hukum pidana material. Namun jika dilihat dari aspek sumber hukumnya keduanya berbeda, yaitu Tindak Pidana Umum yaitu tindak pidana/perbuatan pidana yang bersumber KUHPidana sementara pada tindak pidana khusus adalah tindak pidana/perbuatan pidana yang bersumber dari peraturan lain di luar KUHPidana Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Tindak pidana ekonomi ( UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi.)

  1.  Tindak pidana Narkotika/Psikotropika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
  2. Tindak pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi)
  3. Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)
  4. Tindak pidana lingkungan (UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup)
  5. Kejahatan HAM (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
  6. Tindak pidana fiscal (UU tentang Perpajakan)

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment