a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Alur Tindak Pidana Kasus Korupsi

FANZIS LAW OFFICE > advokat  > Alur Tindak Pidana Kasus Korupsi

Alur Tindak Pidana Kasus Korupsi

Alur Tindak Pidana Kasus Korupsi
6 Alur Ideal Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi
Seperti yang kita ketahui, kini kasus korupsi sudah marak dimana-mana. Lantas, bagaimana dengan alur pidana dengan kasus korupsi? Berikut adalah penjelasannya :

Pertama, menyiapkan perencanaan dan kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan dengan cara metode riset sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan. Kemdian dibentuk unit asset recovery di setiap institusi penegak hukum, penguatan kapasitan institusional, penyiapan sumber daya, penentuan targer dan giat intelijen, pelatihan dan pengembangan kemampuan serta perbantuan teknis.

Tahap kedua adalah investigasi. Dalam tahap ini, proses yang perlu dilalui berupa rencana penyelidikan, penelusuran aset, mengorek sumber-sumber informasi, penentuan saksi dan tersangka, forensik digital, profil subyek, analisis dokumen, profil finansial, utang piutang, struktur korporasi, penelusuran kepemilikan sebenarnya (beneficial ownership), mata uang digital dan sumber informasi terbuka.

Pada tahap ketiga adalah penjagaan dan pengamanan aset. Kerja-kerja di dalamnya berupa mengeluarkan perintah sita aset, pembekuan aset, penyitaan aset, tindakan sementara, kepentingan/penyertaan pihak ketiga, pengklasifikasian barang berwujud dan tidak berwujud serta proses hukum.

Tahap keempat adalah pengelolaan. Pada tahap ini petugas menganalisis kemampuan mengelola aset, mengidentifikasi rekam jejak barang bukti/sitaan, melakukan pelaporan pengelolaan aset, menghitung penurunan nilai aset dan merencanakan pengelolaan aset secara baik.

Kelima adalah tahap perampasan. Pada tahap ini, pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan dan perintah perampasan. Di dalamnya bisa juga terdapat sanksi denda, perampasan tanpa proses pengadilan, perintah menjelaskan asal-usul harta (melakukan pembalikan beban pembuktian) dan perintah penerapan hukum sipil yang berkeadilan.

Tahap keenam adalah pemanfaatan. Hal ini dimulai dari proses lelang, kemudian pemanfaatan secara sosial, repatriasi, pengembalian kepada korban, dan pemanfaatan dana oleh negara.

Berikut pelaksanaan alur-alur asset recovery di sejumlah institusi penegak hukum:

No Institusi Agen Tanggung Jawab
1 POLRI Memliki kewenangan menita/merampas dan menyelidik seluruh tindak pidana
2 KEJAKSAAN AGUNG Berwenang untuk membuat segala aplikasi/administrasi terkait penyitaan/perampasan, juga berwenang melakukan penyidikan
3 KPK Memiliki kewenangan khusus penyidikan korupsi (Hanya oleh penyelenggara negara) dan dapat menyita/merampas aset tanpa eksekusi dari Kejaksaan Agung (debatable)
4 BNN Memiliki kewenangan khusus penyidikan narkotia, berikut money launderingnya
5 DITJEN PAJAK Pengumpul pajak, dapat melakukan investigasi tentang pelanggaran tanpa putusan pengadilan
6 DITJEN BEA CUKAI Berwenang menginvestigasi pelanggaran bea dan cukai sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang didga hasil kejahatan
7 PPATK Intelijen Finansial
8 BPK/BPKP Menyediakan keterangan ahli bagi penyidik terkait kerugian negara
9 RUPBASAN Menyimpan dan merawat barang bukti sitaan

Terima kasih sudah mengunjungi website kami. Semoga bermanfaat dan sukses selalu 🙂

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment