a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

FANZIS LAW OFFICE > advokat  > Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana. Tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek. Mulai dari istilah terlapor, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Lantas, apa saja perbedaan dari masing-masing istilah itu? Simak penjelasan berikut.

Terlapor

Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor. KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang  karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP itu sendiri.

Menariknya, jika dari proses penyelidikan kemudian dipastikan tidak ada tindak pidana maka terlapor bisa melaporkan balik pihak yang sebelumnya menjadi pelapor. Orang yang menjadi pelapor bisa dilaporkan terkait pencemaran nama baik, yakni atas laporan palsu atau fitnah.

Tersangka

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang mengindikasikan suatu tindak pidana, maka tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, serangkaian tindakan penyidik adalah dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, tersangka itu orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Meskipun belum tentu bersalah, status tersangka dapat mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat diberhentikan dari jabatannya, walaupun bersifat sementara. Misalnya, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002, disebutkan bahwa “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”.

Terdakwa

Seseorang yang awalnya menjadi tersangka, bisa berubah statusnya menjadi terdakwa. Syaratnya, ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya. Selain itu, perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP, terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Untuk bisa ditetapkan sebagai terdakwa, menurut Komariah harus ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, orang yang sudah menyandang predikat sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana.

“Jadi, kalau ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan baru bisa seseorang ditetapkan sebagai terdakwa,” jelas Komariah.

KUHAP mengatur beberapa hak bagi terdakwa. Antara lain, Pasal 50 ayat (3) mengatur bahwa ia berhak untuk segera diadili oleh pengadilan. Kemudian, Pasal 51 huruf b menjamin terdakwa mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Terdakwa juga memiliki hak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim sebagaimana diatur Pasal 52.

Terpidana

Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan statusnya berubah menjadi terpidana. Di dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP diatur bahwa terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

“Mengapa disebut terpidana? Ya, karena yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Komariah.

 

Terima kasih sudah mengunjungi website kami. Semoga bermanfaat dan sukses selalu 🙂

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment