a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Cara Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup #1

FANZIS LAW OFFICE > advokat  > Cara Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup #1

Cara Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup #1

Cara Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup #1

Tahukah Anda dengan cara apa saja dalam menyelesaikan sengketa lingkugan hidup? Mungkin bagi orang awam belum paham bukan? Nah agar lebih jelas mari kita bahas bersama-sama. Selamat membaca 🙂

Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (Litigasi)

Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan (Suyud Margono, 2004:23).

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadap-hadapan untuk saling beragumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transaparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara pihak permusuhan; kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum; tidak bersifat rahasia; kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa (dalyerni. multiply.com).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai berikut :

a)        Jika para pihak gagal mencapai kespakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.

b)        Catatan mediator wajib dimusnahkan

c)        Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan.

d)        Mediator tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan”  berdasarkan Pasal 34 UUPLH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (“onrechtmatigedaad”).

Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah dalam berperkara di pengadilan besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah :

  1. membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (“schuld”) dan unsur hubungan kausal. Pasal 1365 BW mengandung asas tanggunggugat berdasarkan kesalahan (“schuld aansprakelijkheid”), yang dapat dipersamakan dengan “Liability based on fault” dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.
  2. Masalah beban pembuktian (“bewijslast” atau “burde of proof”) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat.  Padahal dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah berada dalam keadaan sekarat (seperti dalam “Tragedi Ajinomoto” di Mojokerto).

Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatannya.  Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (privaatrechtelijk miliuerecht) mengenal asas tanggunggugat mutlak (strick liability-risico aansprakelijkheid) yang dianut pula oleh Pasal 88 UUPPLH. Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.

Apakah asas “strict liability” diterapkan untuk semua gugatan lingkungan?

Asas “strict liability” lazimnya hanya diimplementasikan pada “types of situation” tertentu (kasuistik), termasuk “types of situation” bagi berlakunya “strick liability” adalah “extra-hazardous activities” yang menurut pasal 88 UUPPLH meliputi sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha yang :

  1. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
  2. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan atau,
  3. Menghasilkan limbah B-3.
  4. Kegiatan pengelolaan zat dan limbah radioaktif berdasarkan Pasal 28 Undang-undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
  5. Pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia sedasar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia.
  6. Pencemaran minyak di laut (wilayah) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability Oil Pollution Damage – CLC (vide penyempurnaanya tahun 1992) jo Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention).

Ukuran dampak besar dan penting tentu sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat demi terjaminnya kepastian hukum.

Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya

 

Terima kasih sudah mengunjungi website kami. Semoga bermanfaat dan sukses selalu 🙂

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment