a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Perjanjian Sah Secara Hukum

FANZIS LAW OFFICE > hukum indonesia  > Perjanjian Sah Secara Hukum

Perjanjian Sah Secara Hukum

PERJANJIAN SAH SECARA HUKUM

Perjanjian Sah Secara Hukum – Biasanya hubungan bisnis atau non bisnis antara dua belah pihak akan dilakukan sesuatu perjanjian. Perjanjian tidak harus tertulis, perjanjian ini juga bisa dilakukan secara lisan. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas seperti apa perjanjian sah secara hukum.

Apa itu Perjanjian? Dan bagaimana caranya membuat suatu perjanjian yang “legal”?

Perjanjian atau Kontrak adalah suatu perbuatan hukum dimana terdapat minimal dua orang yang saling mengikatkan diri atas kesepakatan yang dibuat.

Suatu Perjanjian dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata“).

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

  • Adanya kesepakatan di antara para pihak;
  • Para pihak tersebut harus cakap (layak) secara hukum untuk membuat suatu perikatan;
  • Adanya hal tertentu yang diperjanjikan;
  • Tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum.

Mengenai ketidak-cakapan untuk membuat suatu perjanjian, sudah ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu bahwa orang yang belum dewasa dan/atau orang yang berada dibawah pengampuan, adalah tidak cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian.

Ukuran kedewasaan menurut hukum Perdata kita adalah 21 tahun atau sudah menikah, sehingga setiap orang yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah, secara hukum adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian atas namanya sendiri.

Namun dalam perkembangannya, batasan usia 21 tahun tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga praktek di lapangan menunjukkan bahwa seseorang yang telah memiliki KTP dipandang sebagai seseorang yang telah dewasa. Batasan umur untuk memiliki KTP di Indonesia adalah sekitar 17 sampai 18 tahun. Akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini dan belum ada ketentuan yang jelas mengenai ukuran kedewasaan di negara kita yang tercinta, Indonesia.

Lalu, bagaimana dengan badan hukum. Apakah badan hukum dapat menjadi pihak didalam suatu perjanjian?

Jawabannya, bisa. Secara hukum, badan hukum dianggap sebagai Rechts Persoonartinya adalah pembawa hak dan kewajiban yang dianggap sama seperti manusia.

Karena menurut hukum, orang atau manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu:

  1. Natuurlijke Persoon / Personal Entity, yaitu manusia itu sendiri; dan
  2. Rechts Persoon / Legal Entity, yaitu manusia secara hukum atau badan hukum.

Dengan demikian maka menjadi jelas bahwa badan hukum (PT, Koperasi atau Yayasan) juga dapat menjadi pihak didalam suatu perjanjian.

Lalu selanjutnya, apa itu pengampuan?

Pengampuan adalah suatu lembaga perwalian yang menurut ketentuan Pasal 433 KUHPerdata diperuntukkan mewakili mereka yang, walaupun telah dewasa, namun berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Atau bahkan orang dewasa juga dapat ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment