a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Bagaimana Proses Kasus Pedata Jadi Pidana?

FANZIS LAW OFFICE > advokat  > Bagaimana Proses Kasus Pedata Jadi Pidana?

Bagaimana Proses Kasus Pedata Jadi Pidana?

BAGAIMANA PROSES KASUS PERDATA JADI PIDANA?

Proses Kasus Pedata Jadi Pidana – Seberapa jauh kalian mengenal hukum indonesia? Jenis hukum terbagi atas 2 jenis hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Nah, selain hukum publik dan hukum privat, tahukah Anda tentang hukum perdata dan pidana? Hukum perdata dan pidana sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Terutama bagi orang awam sekalipun.

Bagaimana Proses Kasus Pedata Jadi Pidana?

Hukum Publik dan Hukum Privat tentu saja memiliki definisi dan ruang lingkup berbeda. Hukum Publik mengatur antara hubungan warga negara dengan negara dan ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum. Sementara itu, Hukum Privat berlaku secara khusus, mengatur antara satu pihak dengan pihak lain, baik perorangan ataupun kelompok.

Ini Dasar-Dasar Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Online

Hukum pidana termasuk jenis hukum yang masuk dalam kategori Hukum Publik. Sementara itu, hukum perdata menjadi bagian dari Hukum Privat. Keduanya terpisahkan oleh dinding pembatas yang jelas. Namun, pada praktiknya, banyak muncul kasus perdata jadi pidana. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Dari definisinya saja, kedua hukum ini—hukum perdata dan pidana, merupakan hukum yang berbeda. Hukum pidana bisa dikenakan kepada seseorang yang dianggap telah menganggu kepentingan umum oleh negara. Sementara itu, dalam hukum perdata, negara hanya bertindak sebagai pengawas.

Contoh kasus perdata yang pada akhirnya berubah jadi kasus pidana adalah terkait sengketa tanah. Dalam kasus ini, terlihat jelas kalau pertikaian antara dua pihak yang tengah berebut lahan merupakan hukum perdata. Namun, banyak kasus yang terjadi di Indonesia membawa para tersangka ke ranah hukum pidana.

Contoh lain kasus perdata jadi pidana adalah saat adanya kasus yang melibatkan utang. Seorang tersangka tiba-tiba harus mendekam di penjara karena dirinya telah berutang kepada seseorang. Hal ini jelas murni kasus perdata, tapi keberadaan tersangka tersebut di penjara menjadi bukti kalau kasus ini telah berubah jadi pidana.

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Pada contoh kasus pertama, bisa jadi ada unsur-unsur pidana yang muncul saat proses sengketa tanah antara kedua belah pihak. Unsur pidana tersebut beragam, misalnya adanya pemaksaan, penganiayaan, penggelapan, penipuan, dan lain-lain.

Sementara itu, pada kasus kedua kerap terjadi karena adanya penggunaan pasal yang dianggap sebagai ‘pasal karet’. Dalam contoh kasus ini, tersangka tersebut dianggap telah melakukan penggelapan dan penipuan kepada pelapor. Tuduhan tersebut akan terus diajukan kepada tersangka sampai di melunasi utangnya.

seluk-beluk-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-hubungan-industrial

Dalam kasus perdata, hal yang kerap diajukan sebagai gugatan adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak memenuhi perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Sementara itu, PMH adalah tindakan yang memperlihatkan tidak adanya itikad baik dari seseorang kepada pihak lain.

Dari dua jenis dasar gugatan tersebut, kasus perdata atas dasar PMH kerap menjadi jenis kasus yang berakhir dengan pidana. Pada kejadian ini, pihak penyidik lebih memilih menggunakan pasal pidana untuk menekan tersangka. Padahal, pasal pidana tersebut seharusnya merupakan senjata terakhir (ultimum remedium) kalau kasus perdata tersebut tidak terselesaikan.

Lalu, bagaimana cara menghadapi perubahan kasus perdata jadi pidana seperti kejadian tersebut? Untuk menghindari kejadian seperti ini, mau tidak mau masyarakat umum harus memperoleh pengetahuan hukum yang luas. Paling tidak, masyarakat harus mengetahui perbedaan mendasar antara kasus pidana dengan perdata.

Selain itu, saat mengalami gugatan perdata dari seseorang, tidak ada salahnya untuk melakukan persiapan. Misalnya, dengan meminta pertimbangan hukum dari seorang praktisi. Dengan begitu, masyarakat awam tidak kebingungan saat menghadapi adanya kejanggalan kasus perdata jadi pidana.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment