a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Perkembangan Kedudukan Pidana Denda

FANZIS LAW OFFICE > advokat  > Perkembangan Kedudukan Pidana Denda

Perkembangan Kedudukan Pidana Denda

PERKEMBANGAN KEDUDUKAN PIDANA DENDA

Perkembangan Kedudukan Pidana Denda – Di artikel sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu denda pidana. Nah pada kesempatan kali ini mari kita bahas bagaimana perkembangan pidana denda. Maksud dari sini perkembangan adalah perkembangan kedudukan pidana denda. Simak ulasan berikut ini.

Perkembangan Kedudukan Pidana Denda

Pidana denda yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berdiri sendiri sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 10 KUHP. Namun dalam ketentuan pidana dalam beberapa ketetuan Pidana diluar KUHP, penjatuhan pidana denda bersama-sama dengan pidana pokok yang lain atau dikenal dengan istilah Stesel Pidana Komulatif. Dalam Stesel komulatif tersebut terdakwa selain di jatuhi 2 Pidana pokok dapat dijatuhkan secara bersama-sama. Misalnya : dalam perkara illegal logging, undang-undang perlindungan anak, terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan juga Pidana Denda;

Dalam stesel komulatif, penjatuhan pidana denda pun tetap menacu kepada ketentuan KUHP, yaitu besarnya denda yang dijatuhkan tetap di alternatifkan dengan pidana kurungan sebagai pidana pengganti. Dan lamanya pidana pengganti maksimal pidana kurungan adalah selama 6 (enam) bulan.

Namun perkembanan terakhir stesel komulaitif tetap dipertahankan namun alternative pidana pengganti bukan lagi pidana kurungan, namun pidana penjara. Sebagai contoh dalam UU nomor 35 tahun 1999 tentang Narkotika dalam pasal 148 disebutkan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Bandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban Pasal 43 ayat (1) disebutkan
Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.”

Daricontoh diatas kedudukan Pidana denda sudah mengalami perubahan, pada Perkara Narkotika sudah di tentukan alternative pidana penjara, sedangkan dal;am perlindungan saksi dan korban, alternatif pidana penjara sudah ada batas minimumnya, yaitu 1 tahun.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment