a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Sistem Hukum dan Pemerintahan Negara Inggris

FANZIS LAW OFFICE > info hukum  > Sistem Hukum dan Pemerintahan Negara Inggris

Sistem Hukum dan Pemerintahan Negara Inggris

SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAHAN NEGARA INGGRIS

Sistem Hukum dan Pemerintahan Negara Inggris – Indonesia adalah negara hukum, pastinya sudah paham dong bagaimana hukum di Indonesia tercinta kita ini. Di artikel sebelumnya juga sudah kita bahas tentang hukum Indonesia. Meninggalkan hukum di Indonesia, apakah hukum hukum di negara lain sama dengan hukum di Indonesia? Misal saja negara Inggris. Ada yang tahu? Yuk simak ulasan berikut ini mengenai sistemp hukum dan pemerintahan negara Inggris.

Sistem Hukum dan Pemerintahan Negara Inggris

Saat ini, Inggris diatur langsung oleh Parlemen Britania Raya, meskipun negara-negara Britania lainnya diserahi pemerintahan sendiri (devolusi). Pada House of Commons, yaitu Majelis Rendah dalam Parlemen Britania Raya, terdapat 532 dari total 650 anggota Parlemen (MP) yang mewakili konstituensi Inggris.

Dalam pemilihan umum Britania Raya 2010 Partai Konservatif berhasil memenangkan mayoritas suara mutlak di Inggris, yakni 532 kursi; 61 kursi lebih banyak daripada gabungan kursi dari partai-partai lainnya. Namun, Konservatif tidak memperoleh jumlah kursi mayoritas dalam parlemen, sehingga menghasilkan “parlemen yang menggantung”.

Untuk bisa memperoleh mayoritas suara di parlemen, Konservatif yang dipimpin oleh David Cameron berkoalisi dengan partai terbesar ketiga di Britania Raya, yaitu Partai Liberal Demokratik pimpinan Nick Clegg. Selanjutnya, pemimpin Partai Buruh, Gordon Brown, terpaksa meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri. Saat ini, Partai Buruh dipimpin oleh Ed Miliband.

Sebagai konsekuensi atas keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa, pemilu untuk menentukan siapa wakil Britania yang akan dikirim sebagai anggota Parlemen Eropa juga diselenggarakan secara regional di Inggris. Dalam pemilihan umum Parlemen Eropa 2009, hasil dari pemilu di region-region di Inggris untuk anggota Parlemen Eropa adalah sebagai berikut: 23 dari Konservatif, 10 dari Partai Kemerdekaan, 10 dari Liberal Demokratik, dua dari Partai Hijau, dan dua dari Partai Nasional Britania.

Sejak devolusi, negara-negara lain yang berada dalam kedaulatan Britania Raya (Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara), masing-masing memiliki parlemen terdevolusi sendiri atau majelis untuk isu-isu lokal. Ada perdebatan mengenai status devolusi di Inggris. Awalnya direncanakan bahwa seluruh region di Inggris akan didevolusikan juga, namun setelah adanya penolakan dari region di Inggris Timur Laut dalam referendum, rencana ini akhirnya berhenti diajukan.

Salah satu isu utama yang muncul dari kebijakan devolusi ini adalah “pertanyaan West Lothian (West Lothian question), yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana anggota parlemen Skotlandia dan Wales dapat memberikan suara atas undang-undang yang terkait dengan Inggris, sedangkan Inggris tidak memiliki hak yang setara.

Akibat tidak memiliki devolusi kekuasaan, Inggris menjadi satu-satunya negara di Britania Raya yang tidak diberi hak untuk merumuskan kebijakan mengenai pengobatan kanker gratis, perawatan perumahan untuk penduduk usia tua, dan biaya pendidikan tinggi gratis. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya rasa “nasionalisme Inggris”.

Beberapa pihak telah menyarankan pembentukan Parlemen Inggris yang terdevolusi, sedangkan yang lainnya juga mengusulkan agar pemberian suara yang terkait dengan Inggris dibatasi, dengan artian hanya berhak dilakukan oleh anggota parlemen yang berasal dari daerah pemilihan Inggris.

Hukum

Meskipun telah menjadi negara bagian dari Britania Raya, sistem hukum Pengadilan Inggris dan Wales tetap digunakan. Berdasarkan Perjanjian Kesatuan, sistem hukum yang digunakan di Inggris dan Wales terpisah dengan sistem hukum yang digunakan di Skotlandia. Esensi umum dari hukum Inggris adalah bahwa hukum dibuat oleh hakim yang berkedudukan di pengadilan, yang menerapkannya menurut akal sehat dan pengetahuan mereka (preseden).

Sistem pengadilan dikepalai oleh Pengadilan Senior Inggris dan Wales, yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Kehakiman untuk kasus perdata, dan Pengadilan Mahkota untuk kasus pidana. Sedangkan Mahkamah Agung Britania Raya merupakan lembaga peradilan tertinggi untuk kasus-kasus perdata maupun pidana di Inggris dan Wales. Mahkamah ini dibentuk pada tahun 2009 setelah perubahan konstitusi, yang mengambil alih fungsi yudisial dari House of Lords. Keputusan dari Mahkamah Agung ini mengikat setiap pengadilan lainnya dalam hierarki dan harus sesuai dengan petunjuknya.

Kriminalitas meningkat antara tahun 1981 sampai 1995, namun mengalami penurunan sekitar 42% pada periode 1995-2006. Populasi penjara naik dua kali lipat pada periode yang sama. Hal ini menjadikan Inggris sebagai negara dengan tingkat penahanan tertinggi di Eropa Barat, dengan perbandingan 147 tahanan per 100.000 jiwa. Layanan Tahanan Yang Mulia (Her Majesty’s Prison Service) bertugas melaporkan kepada Menteri Kehakiman sekaligus mengelola penjara di Inggris yang dihuni oleh lebih dari 80.000 narapidana.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment