a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Fungsi Peradilan Umum

FANZIS LAW OFFICE > hukum indonesia  > Fungsi Peradilan Umum

Fungsi Peradilan Umum

FUNGSI PERADILAN UMUM

Fungsi Peradilan Umum – Di artikel sebelumnya sudah kita bahas apa saja fungsi dari mahkamah agung. Meninggalkan membahas tentang mahkamah agung, macam lembaga peradilan adalah salah satunya peradilan umum. Nah, bagaimana dengan fungsi peradilan umum?

Fungsi Peradilan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan umum dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, maka pembentukan Pengadilan Umum beserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung. Jenis peradilan negeri dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Peradilan tingkat pertama.

Peradilan Tingkat Pertama mempunyai fungsi memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pemimpin Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Contohnya penangkapan para koruptor yang memberikan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat maka dari itu peradilan pertama harus memeriksa sah tidaknya penangkapan. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Dalam hal membangun karakter bangsa diera globalisasi peradilan tingkat pertama juga memberikan peran penting dalam menahan tersangka dengan alasan dan bukti yang kuat.

b. Peradilan Tingkat Kedua

Pengadilan Tingkat Kedua disebut juga Pengadilan Tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Tinggi, disebut juga sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Fungsi Pengadilan Tingkat Kedua adalah :

  1. Menjadi ketua bagi pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.
  2. Melakukan kontrol terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukum dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya dan hal ini diharapkan dapat mengurangi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan bagi mereka yang berlaku curang mengenai hukum peradilan.
  3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya.
  4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.

c. Peradilan Agama (Undang-undang No.7 Tahun 1989).

Pengadilan agama adalah pengadilan yang memiliki fungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara antara orang islam, yang berkaitan dengan nikah, rujuk, cerai dan lain-lainnya. Dalam hal keputusan permasalahan pengadilan agama dinyatakan berlaku oleh pengadilan negeri. mahkamah Islam Tinggi adalah pengadilan yang merupakan hakim banding bagi pengadilan agama.

 d. Peradilan Militer (Undang-undang No.31 Tahun 1997).

Adapun fungsi dari pengadilan militer adalah mengadili dalam ruang lingkup lapangan pidana. Dari sini bisa dilihat juga kekuatan militer Indonesia dan sekutunya. Beberapa orang yang pada saat melakukan tindak pidana itu dapat diadili oleh oleh pengadilan militer adalah sebagi berikut :

  • Anggota TNI ataupun Polri
  • Seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan undang-undang yang sama dengan anggota TNI dan Polri, yang dimaksud dalam poin a.
  • seseorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota TNI dan Polri oleh atau berdasar undang-undang.
  • tidak termasuk a-c tetapi menurut Keputusan Mentri Kehakiman diadili oleh pengadilan militer.

 e. Peradilan Tata Usaha (undang-undang No.5 Tahun 1986).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu badan yang memiliki fungsi pengawasan dan memutus dalam hal ini sengketa tata usaha dalam Negara di tingkat pertama. Keputusan tata usaha Negara adalah suatu keputusan yang berisi tindakan hukum badan tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menertibkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment