a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Tentang Hak Perempuan

FANZIS LAW OFFICE > hukum indonesia  > Tentang Hak Perempuan

Tentang Hak Perempuan

TENTANG HAK PEREMPUAN

Hak Perempuan – Selayaknya kaum wanita harus mendapatkan hak-hak mereka, dan hak perempuan patut untuk dilindungi. Lantas apa saja undang-undang yang mengatur tentang hak-hak perempuan? Perlukah sebuah Undang-undang yang mengatur tentang Hak-hak Perempuan di Indonesia?

Karena belum diketahui alasan keberadaannya, tentu saja hal ini memudahkan untuk mendapatkan argumen yang pro atas pentingnya sebuah UU yang mengatur hak-hak perempuan. Satu hal yang jelas, UU Propenas disusun di era awal reformasi. Bisa jadi, usulan ini muncul karena semangat positif untuk memajukan hak asasi perempuan yang selama Orde Baru dimanipulir dan dikesampingkan.

Sebaliknya, para komentator yang menggangapi tidak diperlukan sebuah UU mendasarkan diri pada beberapa argumen. Pertama, hak-hak yang secara khusus berkaitan dengan perempuan telah diatur dan hendak diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam UUD 1945 beserta Amandemennya.

Kedua, jika dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada terdapat pasal-pasal yang melanggar hak-hak atas perempuan, maka yang diperlukan adalah revisi dari produk perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, revisi UU Perkawinan, dan seterusnya.

Ketiga, aturan-aturan tentang promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia tidak dilaksanakan dan diimplementasikan secara tegas. Satu contoh, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1984.

Keempat, dikaitkan dengan situasi hari ini, terdapat kecenderungan bahwa Pemerintah begitu bersemangat untuk menyusun sebuah peraturan hukum yang melindungi rakyat, tanpa berniat mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh.

Kelima, karenanya saat ini tidak diperlukan sebuah UU tentang hak perempuan, melainkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan yang telah ada dalam hukum positif di level domestik dan hukum internasional � termasuk upaya sinkronisasi produk perundang-undangan.

Keenam, dari segi materi, hak-hak perempuan, definisi dan ruang lingkup hak-hak perempuan sangat luas, beragam, dan juga berkembang pesat. Sehingga tidak sederhana untuk diatur dalam sebuah UU, apalagi jika RUU ini diposisikan menjadi UU payung yang mengatur tentang hak-hak perempuan.

Ketujuh, ada peluang muncul problem-problem hukum dalam pengaturan serta implementasi. Jika UU ini ditetapkan kelak, bukan memperkuat pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan, malah sebaliknya.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment