a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Author: Liliana Diania

FANZIS LAW OFFICE > Articles posted by Liliana Diania

Mau Perpanjang SIM? Hari Ini Bus SIM Keliling Beroperasi di Mapolsek Pundong

JOGJA- Bagi warga  Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul yang akan mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi( SIM), hari ini, Jumat(9/3/2018) Ditlantas Polda DIY dan Polresta Yogyakarta akan melayani di tiga lokasi berbeda. Untuk warga Kota Yogyakarta, Bus SIM Keliling akan melayani warga di LPP Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Layanan di lokasi tersebut dibuka pada pukul 09.00 sampai 11.00 WIB. Sementara untuk wilayah Bantul, Layanan Bus SIM Keliling juga dapat anda temukan di Mako Polsek Pundong yang dibuka pada pukul 09.00 sampai 12.00. Sedangkan di wilayah Sleman, Bus SIM keliling juga akan berada di Studio Radio Rakosa pada pukul 09.00 hingga 12.00. Selain Bus SIM keliling, perpanjangan juga dapat dilakukan...

Continue reading

Pemda DIY Jajaki Kerjasama dengan Pemerintah Finlandia

YOGYA - Berbagai kerjasama mulai dijajaki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan pemerintah Finlandia. Tidak hanya di bidang pendidikan dan energi, seperti yang ditawarkan Finlandia, namun juga menjamah sektor lain. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Budi Wibowo, mengatakan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap perjanjian kerjasama juga tercapai di bidang teknologi water treatment, hingga industri menengah ke bawah, seperti Kopi Merapi. Khusus untuk water treatment, bukan tanpa alasan, Finlandia selama ini memang dikenal sebagai negara dengan spesialisasi di bidang tersebut. Ke depannya, salah satu negara Nordik tersebut, akan melakukan penjajakan lebih lanjut terkait hal itu. "Nanti ada penjajakan lebih lanjut oleh pemerintah Finlandia di Gunungkidul,...

Continue reading

UNY Terapkan Sistem Pembelajaran Indoped di seluruh Program Studi

UNY akan mengembangkan sistem pembelajaran  Innovation Pedagogy for Indonesian Higher Education (Indoped) di seluruh Program Studi. Sebelumnya, sistem pembelajaran Indoped sendiri telah dikembangkan di FBS UNY selama satu tahun terakhir. Indoped merupakan proyek Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang diprakarsai oleh European Union untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran pendidikan tinggi agar dapat bersaing secara global. Proyek ini bertujuan untuk mencari bentuk pembelajaran yang paling cocok di Indonesia dan memformulasikan cara agar mahasiswa mampu membantu masalah masyarakat atau institusi di sekitarnya. Rektor UNY Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd menuturkan, Indoped ini diharapkan nantinya membuat siswa lebih aktif lagi dan dosen mendudukkan diri sebagai fasilitator dan mediator. "Pola pembelajaran Indoped ini student oriented, dosen hanya menjadi fasilitator. Kita sedang...

Continue reading

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

GUNUNGKIDUL - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terkait retribusi wisata yang ditarik pemerintah daerah, tetapi kurang dapat dinikmati oleh masyarakat. Mereka meminta retribusi dapat dikembalikan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Menurutnya, retribusi wisata kurang dapat terserap oleh masyarakat. Dana retribusi yang ada diambil oleh pemerintah kabupaten tetapi kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat. "Retribusi diambil oleh kabupaten, tetapi tidak kembali kepada desa, untuk pembangunan. Padahal dari sana, retribusi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ratu Hemas, Rabu (28/2/2018) saat penyerapan aspirasi di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul. Ratu Hemas...

Continue reading

Pemda DIY Nilai Pembatasan Hak Kepemilikan Tanah Masih Perlu Diterapkan

YOGYAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menilai Instruksi Wakil Gubernur DIY No.K.898/I/A/-/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, dirasa masih perlu diterapkan. Diketahui bersama, gugatan yang dilayangkan Handoko (35) terhadap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, terkait polemik kepemilikan tanah di DIY itu, digugurkan oleh majelis hakim, Selasa (20/2/2018). Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, mengatakan, instruksi tersebut, masih perlu diterapkan di era sekarang, untuk melindungi kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, instruksi itu, mampu mengendalikan arus investasi dari para pemilik modal besar. "DIY kan kecil, tapi potensial untuk investasi. Investasi seperti...

Continue reading

Peringati Hari Pers Nasional, PWI DI Yogyakarta Gelar Ziarah dan Malam Refleksi

SLEMAN - Senin (19/02/2018) perwakilan Wartawan Indonesia (PWI)'>Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DI Yogyakarta mengunjungi kantor Tribun Jogja. Kedatangan mereka untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional(HPN) 2018. Ketua Panitia Hari Pers Nasionisonal PWI DIY Tahun 2018, Ki Bambang Widodo mengatakan, rangkain acara  peringatan HPN mulai pada Selasa (20/2/2018) pukul 07.30 WIB. Yakni acara ziarah makam tokoh-tokoh pers nasional di Taman Makam Pahlawan Wijaya Brata, Umbulharjo, Yogyakarta. "Ziarah akan diikuti insan pers dari media-media massa di Yogyakarta," kata Bambang. Kemudian Sabtu (24/2/2018) pada pukul 19.30 WIB digelar Malam Refleksi dengan tema "Pers Pancasila: Alat Pemersatu Bangsa". Acara ini akan dihadiri oleh Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Sudjito SH. MH...

Continue reading

Intip Cara Wali Kota Semarang Berantas Pungli

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sudah mendeklarasikan perang terhadap perilaku korupsi. Namun, ia mengaku masih menemukan pungutan liar (pungli) yang dilakukan para birokrat. Setidaknya ada 34 kasus yang dilaporkan. Semua kasus itu diserahkan dan ditangani Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Semarang. Dari 34 kasus itu, separuhnya sudah ditindaklanjuti, sedangkan separuh lainnya masih dalam proses. "Ada 17 yang masih proses, 17 lainnya sudah selesai," kata Hendi dalam Rakor Tim Saber Pungli di Balai Kota Semarang, Senin, 12 Februari 2018. Meski banyak laporan masuk, sejauh ini ada 10 yang tidak terbukti. Tujuh lainnya sudah terbukti dan diselesaikan melalui pengadilan. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi...

Continue reading

Kerja Bakti di Gereja Santo Lidwina Sleman Berlangsung dalam Suasana Penuh Kebersamaan

 SLEMAN - Gereja Santo Lidwina, Bedog, Trihanggo, Sleman dilakukan pembersihan dan perbaikan lanjutan, Selasa (13/2/2018) pagi. Kegiatan kerja bakti dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB dan direncanakan selesai pukul 11.00 WIB. Berdasarkan pantauan, berbagai elemen masyarakat tampak hadir ikut kerja bakti dalam rangka bersih-bersih di Gereja Lidwina. Abu Bakar, Camat Gamping mengatakan, kegiatan hari ini yaitu bersih-bersih di sekitar gereja dengan melibatkan 150 orang dari berbagai elemen. Berbagai elemen tersebut di antaranya MUI, NU, Muhammadiyah, Banser, Anshor, Kokam, Aisyiyah, Pemuda-pemudi Katolik, Masyarakat Trihanggo, Polsek, dan Koramil. Selain itu, tampak hadir juga Sri Purnomo, Bupati Sleman dan Eusabius Binsasi, Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag RI untuk memberikan semangat dan dukungan...

Continue reading

Syarat Membuat SKCK

Saya ingin bertanya, apakah orang luar DIY bisa buat SKCK di DIY? Mohon kejelasannya +6281239615xxx Terimakasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, saat ini pelayanan SKCK belum bisa melayani warga dari luar DIY. Sementara bagi warga Jogja yang ingin membuat SKCK, maka yang harus dilakukan adalah : Pertama, silakan mencari surat rekomendasi dari Polsek setempat terkait proses perpanjangan SKCK. Selanjutnya rekomendasi tersebut dibawa ke Mapolres/ta untuk kemudian dibuatkan surat yang baru. Adapun, persyaratan pembuatan SKCK adalah, fotokopi KTP (1 lembar), fotokopi C1 atau KK (1 lembar), fotokopi akte lahir (1 lembar), pas foto ukuran 4x6, dengan background merah sebanyak empat lembar. Selain itu rekomendasi dari Polsek setempat juga diperlukan. Bagi mereka yang belum pernah membuat SKCK sebelumnya, maka diperlukan proses...

Continue reading

Kurangnya Edukasi Pada Masyarakat Bisa Memicu Perpecahan Antar Pemeluk Agama

YOGYA - Perpecahan antar pemeluk agama yang terjadi saat ini bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik. Akan tetapi juga disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai NKRI berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ataupun permasalahan-permasalahan antar agama lainnya. Hal tersebut menjadi benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) "Ancaman Kerukunan Umat Beragama", yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Gedung Kasman Singodimejo UMY, lantai 1, pada Selasa (6/2/2018). FGD ini juga diselenggarakan dalam rangka menyongsong "Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa", yang akan digelar oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban di Jakarta, pada 8-10 Februari 2018. Dalam FGD tersebut,...

Continue reading