a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Blog

High moral and ethics standards.

Kurangnya Edukasi Pada Masyarakat Bisa Memicu Perpecahan Antar Pemeluk Agama

YOGYA - Perpecahan antar pemeluk agama yang terjadi saat ini bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik. Akan tetapi juga disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai NKRI berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ataupun permasalahan-permasalahan antar agama lainnya. Hal tersebut menjadi benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) "Ancaman Kerukunan Umat Beragama", yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Gedung Kasman Singodimejo UMY, lantai 1, pada Selasa (6/2/2018). FGD ini juga diselenggarakan dalam rangka menyongsong "Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa", yang akan digelar oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban di Jakarta, pada 8-10 Februari 2018. Dalam FGD tersebut,...

Continue reading

Peranan Surat Kuasa Khusus Dalam Persidangan

Secara umum, Surat Kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata“), mulai dari Pasal 1792 s/d Pasal 1819. Pengertian atau definisi dari Surat Kuasa terdapat dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 KUHPerdata. Pasal 1792 KUHPerdata: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Pasal 1793 KUHPerdata: “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.” Pengertian Kuasa Khusus Mengenai pengertian atau definisi dari Kuasa...

Continue reading

Mantan Sekretaris DPRD Gunungkidul Terlibat Kasus Korupsi Tunjangan Dewan

Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengeksekusi Aris Purnomo, mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, sebagai terpidana kasus korupsi tunjangan dewan pada periode anggaran 2003-2004 lalu. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sihid Isnugraha, mengatakan, pihaknya melakukan eksekusi terhadap Aris Purnomo dilakukan pada Senin (5/2/2018) kemarin. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dirinya ditetapkan bersalah dan menjadi terpidana dalam tindak pidana korupsi tunjangan dewan tahun 2003-2004 lalu. "Kami sudah lakukan eksekusi kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan akan menjalani hukuman selama setahun," ujar Selasa (6/2/2018). Sihid mengatakan, dari putusan MA, terpidana menerima hukuman penjara selama setahun. Saat ini terpidana telah dikirim ke Lapas Wirogunan untuk menjalani hukuman. "Kami...

Continue reading

Menghadapi Proses Perceraian

Banyak alasan perceraian yang diungkapkan oleh masing-masing pihak, entah itu karena alasan adanya kekerasan, salah satu pihak tidak dapat memberikan kebutuhan pasangannya, ataupun salah satu pihak telah melakukan Kekerasan. Kesemua alasan itu seringkali disampaikan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara perceraian. Namun sayangnya, tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya berperkara di pengadilan. Bagi anda yang sedang menghadapi perkara perceraian, informasi berikut ini mungkin berguna bagi anda. PROSES HUKUM Mengajukan Gugatan / Permohonan. Sesuai hukum acara yang berlaku, suatu gugatan atau permohonan cerai harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang wilayah hukumnya melingkupi daerah tempat tinggal pihak yang digugat. Penentuan...

Continue reading

Penyelesaian Perkara di Tingkat Kepolisian

Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara kekuasaan! Semua tindakan aparat penegak hukum haruslah berdasarkan hukum dan bukan kebijakan semata! Berikut ini kami bagikan sedikit informasi yang mungkin dapat berguna bagi anda. Terima kasih. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP“). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Dimulainya Penyidikan Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik...

Continue reading

Membuat Perjanjian Yang Sah Secara Hukum

Di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering mendengar tentang perjanjian. Banyak sekali transaksi bisnis maupun non-bisnis yang menggunakan perjanjian. Perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, namun juga bisa dibuat secara lisan. Contoh perjanjian lisan tentunya banyak sekali dan lazim terjadi di kalangan masyarakat kita, seperti misalnya saat kita melakukan jual beli bahan kebutuhan pokok, naik ojek, dll. Namun apabila kita hendak melakukan suatu transaksi dengan nilai uang yang cukup besar, maka tentunya pilihan untuk membuat perjanjian secara tertulis sangatlah penting. Disamping untuk mengingatkan kita poin-poin kesepakatan apa saja yang sudah kita buat, perjanjian tertulis juga dapat menjadi bukti bilamana nantinya pihak yang...

Continue reading

Polisi Sita Belasan Botol Miras Saat Razia Indekos di Bantul

Peredaran minuman keras (miras) seakan tak pernah menemui titik jemu. Setelah kemarin berhasil menyita puluhan botol minuman keras dari PA (19) warga Potorono, Banguntapan yang menyembunyikan minuman keras di dalam mesin cuci, kali ini jajaran Kepolisian Sektor Banguntapan kembali menyita belasan botol Miras jenis ciu, dari sebuah indekos di wilayah Singosaren, Banguntapan, Bantul. Belasan Miras tersebut di sita dari tangan seseorang yang menempati indekos bernama, Es (33) warga Panggok 2 Trimulyo, Jetis. Kapolsek Banguntapan, Kompol Suhadi mengatakan, penggeledahan indekos tersebut berawal dari laporan warga masyarakat yang resah terkait maraknya peredaran minuman keras. Mendapat laporan dari warga, ia bersama sejumlah petugas polisi sektor Banguntapan kemudian...

Continue reading

Staf Setjen DPR RI Diketahui Terlibat Peredaran Narkoba

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap staf di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Robby Salam, atas dugaan peredaran narkoba, Senin (5/2/2018) sekitar pukul 14.30 WIB. "Awalnya, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 tim mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan peredaran narkotika di sekitar kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin. Kemudian, kata Argo, tim melakukan observasi di sekitar tempat yang diinformasikan. Hingga pukul 14.30 WIB, polisi mendapati seorang pria dengan gerak gerik mencurigakan di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tim kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap orang itu dan menemukan narkoba. "Selanjutnya...

Continue reading

Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana. Tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek. Mulai dari istilah terlapor, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Lantas, apa saja perbedaan dari masing-masing istilah itu? Simak penjelasan berikut. Terlapor Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor. KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang  karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Menurut Pasal 1 angka 5...

Continue reading

Tanpa Kuitansi Termasuk Korupsi Menurut Pukat UGM

Melihat aduan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) saat cek fisik kendaraan di Samsat DIY, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan aturannya. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hidzfil Alim, secara hukum jika memang tidak ada aturannya penarikan uang untuk cek fisik itu berarti keliru. Selain itu, jika memang masuk kategori penerimaan negara bukan pajak namun tidak dicatat atau dilaporkan itu juga termasuk korupsi. Seharusnya apapun itu harus dicatat, dilaporkan, maupun ada tanda bukti kuitansinya. Sekarang yang perlu dicermati adalah penentuan Rp20 ribu untuk cek fisik tersebut dasar hukumnya apa yang dipakai. "Jika memang tidak diatur baik di undang-undang maupun peraturan pemerintah ini juga...

Continue reading