a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Blog

High moral and ethics standards.

Batasan Kuasa Khusus

Seseorang yang telah menerima kuasa (Penerima Kuasa atau sering disebut juga Kuasa), tidaklah dapat bertindak sesuka hatinya. Hukum telah membatasi kewenangan dari seorang Kuasa, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar seorang Kuasa tidak sampai merugikan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa. Namun apabila sampai terjadi hal yang demikian, maka Pemberi Kuasa dapat mengingkari perbuatan seorang Kuasa yang bertindak melebihi kewenangannya sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian, Kuasa tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan kerugian yang ditimbulkannya. Pasal 1797 KUHPerdata: “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan...

Continue reading

Pengajuan Somasi atau Peringatan

"Somasi atau peringatan adalah suatu bentuk peringatan dan/atau teguran dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, atas dasar telah terjadinya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum." Didalam praktek, Somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan yang ada ke ranah hukum. Berikut ini adalah beberapa poin yang harus ada dalam surat peringatan (Somasi), yaitu: Identitas pengirim. Berisi uraian singkat identitas pihak yang mengirimkan / melayangkan Somasi; Identitas pihak yang diberi teguran / peringatan; Uraian singkat permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang diberi teguran / peringatan; Tuntutan hukum yang harus...

Continue reading

Intip Cara Wali Kota Semarang Berantas Pungli

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sudah mendeklarasikan perang terhadap perilaku korupsi. Namun, ia mengaku masih menemukan pungutan liar (pungli) yang dilakukan para birokrat. Setidaknya ada 34 kasus yang dilaporkan. Semua kasus itu diserahkan dan ditangani Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Semarang. Dari 34 kasus itu, separuhnya sudah ditindaklanjuti, sedangkan separuh lainnya masih dalam proses. "Ada 17 yang masih proses, 17 lainnya sudah selesai," kata Hendi dalam Rakor Tim Saber Pungli di Balai Kota Semarang, Senin, 12 Februari 2018. Meski banyak laporan masuk, sejauh ini ada 10 yang tidak terbukti. Tujuh lainnya sudah terbukti dan diselesaikan melalui pengadilan. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi...

Continue reading

Syarat Penahanan Berdasarkan KUHAP

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan...

Continue reading

Hak-Hak Tersangka Saat Pemeriksaan

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi: Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2). Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam...

Continue reading

Trik Memilih Pengacara Agar Tidak Salah

Ketika mencari seorang advokat untuk menyelesaikan suatu perkara yang kita hadapi terkadang tidak mudah dan memerlukan proses yang rumit. Kita sering mendengar bahwa ada klien-klien yang mengeluh (complain) mengenai advokat yang menangani perkara mereka. Hal tersebut terjadi tidak sepenuhnya menjadi kesalahan advokat, karena nyatanya kebanyakan dari keluhan klien disebabkan oleh klien-klien itu sendiri yang kurang cermat saat memilih advokat. Menurut situs Allbusiness.com, beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan klien dalam memilih advokat antara lain : Tidak menelusuri bidang kekhususan/keahlian advokat Beberapa advokat memang ada yang dapat bekerja dengan baik di luar dari keahlian mereka, namun tidak sedikit juga advokat yang tidak mengetahui dengan baik...

Continue reading

Siapa Saja Yang Berhak Melapor Ke Kantor Polisi?

Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui...

Continue reading

Kerja Bakti di Gereja Santo Lidwina Sleman Berlangsung dalam Suasana Penuh Kebersamaan

 SLEMAN - Gereja Santo Lidwina, Bedog, Trihanggo, Sleman dilakukan pembersihan dan perbaikan lanjutan, Selasa (13/2/2018) pagi. Kegiatan kerja bakti dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB dan direncanakan selesai pukul 11.00 WIB. Berdasarkan pantauan, berbagai elemen masyarakat tampak hadir ikut kerja bakti dalam rangka bersih-bersih di Gereja Lidwina. Abu Bakar, Camat Gamping mengatakan, kegiatan hari ini yaitu bersih-bersih di sekitar gereja dengan melibatkan 150 orang dari berbagai elemen. Berbagai elemen tersebut di antaranya MUI, NU, Muhammadiyah, Banser, Anshor, Kokam, Aisyiyah, Pemuda-pemudi Katolik, Masyarakat Trihanggo, Polsek, dan Koramil. Selain itu, tampak hadir juga Sri Purnomo, Bupati Sleman dan Eusabius Binsasi, Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag RI untuk memberikan semangat dan dukungan...

Continue reading

Budaya Hukum, antara Kesadaran & Kepatuhan

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Sesungguhnya...

Continue reading

Keberatan / Eksepsi dalam Perkara Perdata

Menurut ilmu Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan Keberatan atau Eksepsi adalah suatu tangkisan atau bantahan (objection) yang diajukan oleh Tergugat terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil. Apa yang dimaksud cacat formil? Cacat formil artinya di dalam suatu gugatan terdapat kekeliruan atau kesalahan yang menyangkut bentuk gugatan dan tata cara mengajukannya. Gugatan yang memiliki cacat formil dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard). Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.*) Berikut ini adalah Jenis jenis Eksepsi:*) EKSEPSI...

Continue reading