a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Blog

High moral and ethics standards.

Dasar Hukum Kasus Bullying

Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi. Bullying sendiri merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa/siswi yang lebih lemah dan bertujuan menyakiti. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[3] Dasar hukumnya kegiatan bullying adalah : Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya...

Continue reading

Status Perjanjian Dalam Keadaan Tidak Seimbang

Pada dasarnya perjanjian pasti dikatakan sah apabila kedua pihak telah sepakat dan menandatanganinya. Namun, jika ada unsur paksaan maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut akan dinyatakan batal atau tidak sah. Paksaan tersebut terjadi bila ditemukan adanya tindakan yang menimbulkan ketakutan pada salah satu pihak. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan. (Pasal 1324 KUHPerdata)[2] Bahwa asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian harus betul-betul memperhatikan kedudukan para pihak yang membuat perjanjian berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga kedua belah pihak dapat bebas menyatakan kehendaknya. Bahwa hakim berwenang menilai apakah perjanjian itu dibuat oleh para pihak dalam keadaan seimbang...

Continue reading

Memahami Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara hukum.di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali hukum mulai dari hukum yang ada di daerah sampai hukum yang berlaku di Negara. Dengan adanya hukum, maka tatanan kehidupan semakin disiplin, tertib dan tertata. Akan tetapi juga banyak warga negara yang melanggar hukum, salah satu contoh kasus melanggar hukum adalah korupsi. Dan pastinya jika warga negara melanggar hukum, maka warga negara berhak atas menerima sanksi yang telah dilakukan. Nah, kosrupsi sendiri masuk ke dalam kategori apa sih? Agar lebih paham lagi mari kita bahas penjelasannya dibawah ini. Hukum Berdasarkan Bentuknya Terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis...

Continue reading

Pencemaran Nama Baik Bisa di Tuntut?

Sering kita jumpai tentang bully, penghinaan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Di lingkungan maupun di sosial media sekarang sudah marak dengan pembullyan, tentunya membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tertekan. Apapun itu bully, penghinaan, mencemarkan nama baik, jika ada tuntutan dari pihak yang bully maka akan bisa terjerat Undang-Undang ITE maupun Hukum Pidana. Bila itu menyangkut Aqidah seseorang, anda benar atau tidak Undang-undang ini bisa mempersulit anda karena Hukum yang digunakan adalah Hukum Negara, bukan Hukum Allah. Hidarilah menyerang seseorang, kecuali anda tahu apa yang anda lakukan. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum...

Continue reading

Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Melihat pengertian dari tindak pidana korupsi atau rumusan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita bisa mengetahui unsur-unsur apa saja dari tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tahun 2001 sudah dirangkum unsur-unsur mengenai tindak pidana korupsi. Berikut ini rangkumannya : Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum; Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang; Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain; Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang...

Continue reading

Sistem Pembuktian Dalam Kasus Korupsi

Korupsi bukanlah kasus baru di Indonesia. Saat ini marak kasus korupsi entah itu dari pejabat tingkat bawah hingga pejabat tingkat atas. Berbagai kebijakan untuk mengatur kasus korupsi ini tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus korupsi merupakan kasus yang bisa dibilang cukup rumit untuk masalah pembuktiannya. Hal ini dikarenakan pelaku korupsi melakukan tindakan tersebut dengan rapi. Masalah pembuktian memang...

Continue reading

Gila vs Pidana

Belakangan ini ramai diberitakan tentang kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap ulama, ustadz, dai dan para tokoh agama lain yang mengakibatkan luka ringan maupun berat. Lebih mengejutkan lagi para pelakunya dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar kepentingan umum serta mengganggu kepentingan masyarakat maka ia telah melakukan suatu tindak pidana dan wajib mempertanggung jawabkan perilakunya. Namun akan beda ceritanya jika pelaku tindak pidana tersebut memiliki gangguan mental dan kejiwaan, karena seiring dengan perkembangan zaman saat ini seseorang dapat dipidana jika dilihat dari tiga aspek, perbuatan pelaku, akibat yang ditimbulkannya dan keadaan...

Continue reading

Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Karena adanya perbuatan melawan hukum, maka harus ada juga ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 macam menurut KUHPerdata yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Apa maksud dari kedua jenis ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut? Berikut ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku dan berkaitan dengan semua perkara, baik untuk perkara wanprestasi maupun yang berkaitan dengan perikatan-perikatan lainnya termasuk karena PMH. Ketentuan mengenai ganti rugi umum dalam KUHPerdata diatur mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, dimana dalam Pasal-Pasal...

Continue reading

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Setelah mempelajari mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (Baca Disini) baik secara perdata maupun pidana, kali ini kita akan belajar mengenai apa saja yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum. Ada 3 unsur yang akan dijelaskan. Unsur tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum dan juga adanya kesalahan pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Ada Suatu Perbuatan Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat suatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu...

Continue reading

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Kita pasti sering mendengar kalimat "perbuatan melawan hukum" baik dari headline koran atau dari berita di tv. Tapi, sebenarnya apa maksud dari perbuatan melawan hukum? Hukum dipisah menjadi hukum perdata dan pidana. Pada artikel kali ini kita akan lebih memahami mengenai perbuatan melawan hukum secara perdata dan juga secara pidana Pengertian perbuatan melawan hukum secara perdata adalah: Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban...

Continue reading