a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Blog

High moral and ethics standards.

Kerja Bakti di Gereja Santo Lidwina Sleman Berlangsung dalam Suasana Penuh Kebersamaan

 SLEMAN - Gereja Santo Lidwina, Bedog, Trihanggo, Sleman dilakukan pembersihan dan perbaikan lanjutan, Selasa (13/2/2018) pagi. Kegiatan kerja bakti dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB dan direncanakan selesai pukul 11.00 WIB. Berdasarkan pantauan, berbagai elemen masyarakat tampak hadir ikut kerja bakti dalam rangka bersih-bersih di Gereja Lidwina. Abu Bakar, Camat Gamping mengatakan, kegiatan hari ini yaitu bersih-bersih di sekitar gereja dengan melibatkan 150 orang dari berbagai elemen. Berbagai elemen tersebut di antaranya MUI, NU, Muhammadiyah, Banser, Anshor, Kokam, Aisyiyah, Pemuda-pemudi Katolik, Masyarakat Trihanggo, Polsek, dan Koramil. Selain itu, tampak hadir juga Sri Purnomo, Bupati Sleman dan Eusabius Binsasi, Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag RI untuk memberikan semangat dan dukungan...

Continue reading

Budaya Hukum, antara Kesadaran & Kepatuhan

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Sesungguhnya...

Continue reading

Keberatan / Eksepsi dalam Perkara Perdata

Menurut ilmu Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan Keberatan atau Eksepsi adalah suatu tangkisan atau bantahan (objection) yang diajukan oleh Tergugat terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil. Apa yang dimaksud cacat formil? Cacat formil artinya di dalam suatu gugatan terdapat kekeliruan atau kesalahan yang menyangkut bentuk gugatan dan tata cara mengajukannya. Gugatan yang memiliki cacat formil dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard). Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.*) Berikut ini adalah Jenis jenis Eksepsi:*) EKSEPSI...

Continue reading

Penjelasan Mengenai Perjanjian

Pengertian Perjanjian adalah suatu ikatan atau hubungan hukum mengenai benda-benda (barang) atau kebendaan (jasa) antara dua pihak atau lebih, dimana para pihak tersebut saling berjanji atau dianggap saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat Sahnya Perjanjian KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut adalah : Sepakat meeka yang mengikatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang...

Continue reading

Upaya Pra Peradilan di Indonesia

Dalam proses penegakan hukum sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi ; ”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan berdasarkan pasal 4 UU yang sama, setiap orang memiliki ”hak untuk tidak disiksa”...

Continue reading

Kasus Raperda Menara Telekomunikasi Berlanjut ke Masalah Regulasi

Kasus dugaan korupsi  raperda menara telekomunikasi  masih bergulir dan tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta, namun dimana sebelumnya ditangani bagian pidana khusus (Pidsus) saat ini dilimpahkan ke bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Yogyakarta. Hal itu dikarenakan setelah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pidsus belum ditemukan adanya tindak korupsi dalam kasus tersebut. Kepala Seksi Pidsus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Yogyakarta, Evan Satrya, SH, MH, mengatakan usai dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus raperda mentel pihaknya menemukan adanya kejanggalan mengenai masalah administratif terkait izin pendirian mentel di beberapa titik Kota Yogyakarta. "Awalnya kasusnya kan karena ada indikasi suap, tapi setelah...

Continue reading

Batas Hak Imunitas Advokat Menurut Ahli

Hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak perlindungan atau imunitas bagi profesi advokat yang sedang menjalankan tugasnya kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perdebatan publik. Hal ini tak lain disebabkan setelah mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dijadikan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap menghalangi proses penyidikan mantan kliennya itu di kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Baik pengacaranya maupun Fredrich sendiri menganggap apa yang dilakukan KPK terhadap dirinya sebagai...

Continue reading

Syarat Membuat SKCK

Saya ingin bertanya, apakah orang luar DIY bisa buat SKCK di DIY? Mohon kejelasannya +6281239615xxx Terimakasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, saat ini pelayanan SKCK belum bisa melayani warga dari luar DIY. Sementara bagi warga Jogja yang ingin membuat SKCK, maka yang harus dilakukan adalah : Pertama, silakan mencari surat rekomendasi dari Polsek setempat terkait proses perpanjangan SKCK. Selanjutnya rekomendasi tersebut dibawa ke Mapolres/ta untuk kemudian dibuatkan surat yang baru. Adapun, persyaratan pembuatan SKCK adalah, fotokopi KTP (1 lembar), fotokopi C1 atau KK (1 lembar), fotokopi akte lahir (1 lembar), pas foto ukuran 4x6, dengan background merah sebanyak empat lembar. Selain itu rekomendasi dari Polsek setempat juga diperlukan. Bagi mereka yang belum pernah membuat SKCK sebelumnya, maka diperlukan proses...

Continue reading

Hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Notaris Dipanggil Sebagai Saksi

Notaris sering kali ikut dipanggil sebagai saksi ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Bahkan tidak jarang notaris juga berkedudukan sebagai pihak terlapor dalam suatu laporan polisi. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki keistimewaan atau privileged dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukannya. Oleh karenanya, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum, sebelum melakukan pemanggilan terhadap notaris . Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu: Jika diperlukan penegak hukum dalam proses peradilan yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim dapat mengajukan...

Continue reading

Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 ayat (1), “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.” Melalui definisi tersebut, hubungan industrial dapat dinyatakan sebagai hubungan keseluruhan pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan yang harus diciptakan senyaman dan seharmonis mungkin agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Jenis-Jenis Kasus Hubungan Industrial Ada empat hal yang termasuk dalam jenis-jenis kasus perselisihan...

Continue reading