a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

artikel kami

FANZIS LAW OFFICE > artikel kami

Cara Memberi Pengertian Anak Perlindngan Diri Dari Kekerasan Seksual

CARA MEMBERI PENGERTIAN ANAK PERLINDUNGAN DIRI DARI KEKERASAN SEKSUAL Kekerasan Seksual - Seperti yang kita sudah bahas pada artikel sebelumnya tentang cara agar terhindari dari kejahatan seksual bahwa kejahatan dan kekerasan seksual marak dimana-mana. Bahkan tingkat kejahatan seksual pada anak sangat tinggi. untuk itu kita sebagai orang tua harus memberikan pengertian kepada anak Anda tentang perlindungan diri dari kekerasan seksual. Mengapa pendidikan seks untuk anak penting? Belajar tentang pencegahan pelecehan seksual perlu, tapi tidak cukup untuk memastikan keamanan mereka. Pencegahan dan pengajaran adalah tanggung jawab orang dewasa. Anak-anak, tentu saja, masih sangat rentan terhadap semua jenis kekerasan karena ketidakberdayaan mereka dan ketergantungan pada...

Continue reading

Hukum dan Pernanan Hukum Dalam Perubahan Sosial

Hukum dan Pernanan Hukum Dalam Perubahan Sosial

Hukum merupakan salah satu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Diantara bentuk hukum tersebut, yang paling tegas dan terinci mengutarakan isinya adalah dalam bentuk tertulis atau dalam istilah lain adalah bentuk sistem hukum formal. Sistem hukum formal adalah hukum yang dibentuk oleh suatu lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk hukum formal tersebut. Contohnya di Indonesia adalah undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Salah satu segi bentuk hukum formal itu terdapatnya kepastian hukum dalam norma-normanya, sedangkan segi lainnya adalah kekakuan. Akan tetapi kekakuan tersebut pada gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lain lagi, yang pada akhirnya...

Continue reading

Dasar Hukum Pernikahan Yang Beda Negara

Dasar Hukum Pernikahan Yang Beda Negara

Dasar Hukum Pernikahan Yang Beda Negara Dasar Hukum Pernikahan Yang Beda Negara - Indonesia merupakan negara hukum. Namun, di Indonesia hukum masih sangat lemah. Berbagai macam kasus kejahatan masih terjadi dimana - mana. Akan tetapi tidak berpengaruh pada suatu pernikahan yang berbeda negara. Pernikahan beda negara bukanlah hal baru lagi di Indonesia. Saat ini sudah banyak warga Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Lantas, bagaimana dasar hukum perkawinan beda negara? Berikut ulasannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 1).  Di dalam pasal 60 UU menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak...

Continue reading

Patuhi Budaya Hukum Mulai Sekarang

Patuhi Budaya Hukum Mulai Sekarang

Patuhi Budaya Hukum Mulai Sekarang Hukum Indonesia - Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh...

Continue reading

Apa Itu Perjanjian?

Apa Itu Perjanjian?

Apa Itu Perjanjian? Jasa Advokat - Pengertian Perjanjian adalah suatu ikatan atau hubungan hukum mengenai benda-benda (barang) atau kebendaan (jasa) antara dua pihak atau lebih, dimana para pihak tersebut saling berjanji atau dianggap saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat Sahnya Perjanjian KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut adalah : Sepakat meeka yang mengikatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Dengan kata sepakat...

Continue reading

Penyebab Adanya Kejahatan

PENYEBAB ADANYA KEJAHATAN Penyebab Adanya Kejahatan - Pada artikel sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa kejahatan sekarang sudah marak dan menjamur dimana-mana. Maka dari itu kita sangat disarankan untuk berhati-hati dalam segala hal, dimanapun kita berada. Sebenarnya kejahatan ini disebabkan oleh apa sih? Yuk kenali beberapa penyebab dari kejahatan berikut ini. Mengapa Mereka Melakukannya? Tidak ada satu faktor yang dapat menjelaskan segala macam aksi kekerasan yang tak masuk akal ini. Beberapa kejahatan menjadi lebih sukar dimengerti karena sifatnya yang irasional. Contohnya, sulit untuk memahami mengapa seseorang menghampiri orang yang tak dikenal dan menikam mereka sampai mati atau mengapa seseorang melintasi sebuah rumah dan...

Continue reading

Cara Mengurangi Kasus Kejahatan di Indonesia

CARA MENGURANGI KASUS KEJAHATAN DI INDONESIA Kasus Kejahatan - Seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan di Indonesia semakin marak dimana-mana. Banyak motif kejahatan yang berbeda-beda. Mengingat hal ini, kita harus memikirkan bagaimana cara mengurangi kasus kejahatan di Indonesia kita ini. Simak ulasan berikut ini, selamat membaca :) Cara Meminimaliskan Kejahatan menanamkan dan memperkuat keimanan. Dengan keimanan tentunya kita akan selalu merasa ada yang mengawasi kita saat kita ingin melakukan kejahatan, sehingga akan timbul perasaan akan di ketahui orang lain. Dengan cara itu kita pasti akan selalu menghindar apabila ingin melakukan kejahatan. Semua agama di indonesia ( yang resmi tentunya ) tidak ada...

Continue reading

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dasar Hukum Otonomi Daerah Kantor Pengacara - Otonomi daerah adalah peraturan yang berpusat pada daerah atau provinsi. Berjalannya otonomi daerah berdasarkan pada hukum peraturan pusat. Agar otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka harus disusun peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan atau dasar hukum. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah ? Pelaksanaan otonomi daerah berpedoman pada konstisusi (hukum dasar) negara yang tertulis, yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar Hukum Otonomi Daerah a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua 1) Pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap...

Continue reading

Dasar Hukum Bullying

DASAR HUKUM BULLYING Dasar Hukum Bullying - Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi. Bullying sendiri merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa/siswi yang lebih lemah dan bertujuan menyakiti. Hukum Mengenai Kasus Bullying Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[3] Dasar hukumnya kegiatan bullying adalah : Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak,...

Continue reading

Macam Macam Sidang

MACAM MACAM SIDANG Macam Macam Sidang - Seberapa pengetahuanmu tentang hukum? Mungkin bagi yang tertarik di dunia hukum sangat mengerti dan paham apa itu sidang, pengacara, hakim, dan lain sebagainya. Jika membahas tentang sidang, sidang terdapat 2 macam. Apa saja ? Berikut macam-macam sidang yang perlu kamu ketahui. Macam Macam Sidang Sidang Pleno Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan; Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang; Sidang Pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang Komisi Sidang Komisi diikuti oleh anggota masing-masing komisi; Anggota masing-masing komisi adalah peserta penuh dan peserta peninjau yang ditentukan oleh Sidang Pleno; ...

Continue reading