a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

artikel kami

FANZIS LAW OFFICE > artikel kami (Page 6)

Peran Pengacara/ Advokat Dalam Penegakan Hukum

Semua profesi sudah tentu punya peran dan fungsi dari profesinya. Profesi dari seorang pengacara pun sama mempunyai peran dibalik profesinya. Dari artikel sebelumnya sudah kami bahas tentang fungsi seorang pengacara, nah bagaiamana peran pengacara/ advokat dalam penegakan hukum. Peran Pengacara/Advokat dalam Penegakan Hukum Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri,...

Continue reading

Apa Fungsi Seorang Pengacara

Profesi sebagai pengacara adalah profesi yang sangat diidam-idamkan untuk semua orang terutama bagi seorang yang mempunyai keinginan untuk menegakkan kebenaran. Selain sebagai penegak kebenaran, apakah fungsi seorang pengacara yang lainnya? mari kita bahas dalam artikel kita kali ini. Berikut adalah tugas dan fungsi seorang pengacara yang tidak dapat terpisahkan. Fungsi Seorang Pengacara dalam Persidangan Fungsi seorang pengacara adalah sebagai berikut: Pengawal konstitusi dan hak asasi manusia Pejuang hak-hak asasi manusia dalam hukum Indonesia Melaksanakan kode etik pengacara Adapun kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang pengacara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengacara, yaitu: Bertanggung jawab Soal kewajiban yang harus dilakukan seorang pengacara. Menjaga...

Continue reading

Isi 10 Peraturan Daerah Langkat

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah, telah digelar melalui Sidang Paripurna DPRD Langkat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Langkat, Rabu (23/8). Pengesahan tersebut terjadi setelah seluruh Fraksi di DPRD Langkat setuju dan Ketua DPRD Langkat, Terbit Rencana Peranginangin SE, melalui Wakilnya Sapta Bangun yang memimpin sidang paripurna, mengetok palu tanda disetujuinya 10 Perda tersebut. Adapun 10 Ranperda tersebut, yakni: 1. Ranperda tentang Peredaran dan pengawasan obat dan obat tradisional 2. Ranperda tentang Pengelolaan barang milik daerah 3. Ranperda tentang pengaturan pemasangan lampu jalan 4. Ranperda tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 5. Ranperda tentang Pengaturan peredaran minuman beralkohol 6. Ranperda tentang Perubahan atas...

Continue reading

Apa Itu Peraturan Pusat Dan Peraturan Daerah

Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk peraturan pusat. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Contoh peraturan Pusat adalah sebagai berikut: Peraturan Wajib Belajar Salah satu peraturan pusat adalah yang termuat dalam UU no.20 Tahun 2003 yang mewajibkan setiap warga negara dengan usia tujuh tahun sampai dengan lima belas...

Continue reading

Budaya Hukum Antara Kesadaran dan Kepatuhan

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Sesungguhnya...

Continue reading

Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia

Indonesia dikenal dengan negara Hukum, budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Kesadaran hukum / kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap hukum masih sangat lemah. Kesadaran hukum diwujudkan dalam perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di Indonesia. Hukum merupakan patoan atau alat ukur agar masyarakat mengetahui porsi masing -  masing untuk melakukan suatu tindakan. Namun kalau dilihat secara materiil, yang di dalam hukum pembuktian pidana selalu berpegang pada kebenaran yang senyatanya terjadi yang dalam hal ini disebut dengan kebenaran materiil, ternyata sungguh sulit membangun budaya hukum materiil di negeri ini, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kesadaran hukum masyarakat saja tidak...

Continue reading

Cara Mengajukan Permohonan Perceraian

Kasus perceraian yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang umum. Terutama dikalangan selebritis, tidak hanya di kalangan selebritis. Perceraian dapat dilakukan oleh semua kalangan orang yang sudah berstatus suami istri. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami kepada istrinya, maupun istri kepada suaminya. Gugatan yang diajukan suami kepada istrinya disebut permohonan cerai talak. yang dalam membuat Gugatan / Permohonan, Suami berkedudukan menjadi Pemohon dan Isteri berkedudukan menjadi Termohon. Cara mengajukan gugatan cerai talak suami kepada isterinya adalah dengan mengajukan Permohonan / Gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman (bukan alamay KTP) pihak isterinya. Jika isterinya pergi meninggalkan rumah...

Continue reading

Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Akhir –akhir ini di Indonesia maupun dunia marak kasus hukum yang berhubungan dengan teknologi komunikasi yaitu internet dan social media. Kasus yang sangat hangat diperbincangkan saat ini adalah kasus pencemaraan nama baik melalui media social intenet. Hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya melalui internet. Sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP sebagai berikut : Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi : (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan...

Continue reading

Dasar Hukum Kasus Bullying

Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi. Bullying sendiri merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa/siswi yang lebih lemah dan bertujuan menyakiti. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[3] Dasar hukumnya kegiatan bullying adalah : Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya...

Continue reading

Status Perjanjian Dalam Keadaan Tidak Seimbang

Pada dasarnya perjanjian pasti dikatakan sah apabila kedua pihak telah sepakat dan menandatanganinya. Namun, jika ada unsur paksaan maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut akan dinyatakan batal atau tidak sah. Paksaan tersebut terjadi bila ditemukan adanya tindakan yang menimbulkan ketakutan pada salah satu pihak. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan. (Pasal 1324 KUHPerdata)[2] Bahwa asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian harus betul-betul memperhatikan kedudukan para pihak yang membuat perjanjian berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga kedua belah pihak dapat bebas menyatakan kehendaknya. Bahwa hakim berwenang menilai apakah perjanjian itu dibuat oleh para pihak dalam keadaan seimbang...

Continue reading