a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Cultural Schemas

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas

Mengenal hukum pidana

Di bangku sekolah pasti kalian mendapat pelajaran tentang hukum pidana dan hukum perdata. Masihkah ingat apa itu hukum pidana? Tentunya masih ingat, terutama bagi yang baru saja di sekolahnya membahas tentang hukum pidana. Apa pengertian hukum pidana? Yuk agar tambah pengetahuan kita, mari kita bahas ulasan tentang hukum pidana. Selamat membaca. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk : Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh...

Continue reading

Tugas Pengacara Perceraian

Perceraian sering terjadi karena masalah masalah tertentu, visi misi antara suami istri yang sudah tidak sejalan. Proses perceraian biasanya dibantu oleh seorang pengacara. Nah apa tugas pengacara perceraian? Saya bukan ahli hukum apalagi untuk urusan hukum cerai tapi dari beberapa sumber saya mendapati informasi yang barangkali berguna untuk anda yang sekarang ini sedang mencari informasi tentang hal ini. Siapa Pengacara Perceraian? Pengacara Perceraian sama seperti pengacara-pengacara lainnya tapi ia lebih memfokuskan pelayanan kepada masalah hukum kekeluargaan yang kebanyakan diisi dengan masalah perceraian. Contohnya adalah: Seorang pengacara cerai harus menguasai hukum perceraian yang berlaku di Indonesia. Terutama sekali hukum cerai yang terdapat pada hukum Islam...

Continue reading

Ketahui Macam Sidang

Seberapa pengetahuanmu tentang hukum? Mungkin bagi yang tertarik di dunia hukum sangat mengerti dan paham apa itu sidang, pengacara, hakim, dan lain sebagainya. Jika membahas tentang sidang, sidang terdapat 2 macam. Apa saja ? Berikut macam-macam sidang yang perlu kamu ketahui. Sidang Pleno Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan; Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium Sidang; Sidang Pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang Komisi Sidang Komisi diikuti oleh anggota masing-masing komisi; Anggota masing-masing komisi adalah peserta penuh dan peserta peninjau yang ditentukan oleh Sidang Pleno; Sidang Komisi dipimpin oleh seorang pimpinan dibantu oleh...

Continue reading

Peristilahan Dalam Persidangan

Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan. Peristilahan dalam persidangan Pending, yaitu menghentikan sidang sejenak dikarenakan terdapat kendala tekhnis atau prinsip. Skorsing, yaitu menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobying, dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antarpeserta sidang yang berseteru. Lobying, yaitu proses diskusi antarpeserta sidang di luar pengaturan pimpinan sidang. Pencerahan, yaitu upaya peserta sidang untuk meluruskan kesalahpahaman yang...

Continue reading

Atribut Persidangan

Seberapa sering anda berurusan langsung dengan pengadilan? Mungkin bagi yang sering sudah tidak asing lagi dengan atribut atau pelengkapan apa saja yang ada dalam persidangan. Namun, ingatkah anda apabila diminta menyebutkan sebanyak-banyaknya perangkat yang lazimnya terdapat pada setiap ruang persidangan? Sambil coba mengingat-ingat benda apa sajakah itu, berikut atribut persidangan :    Palu Benda inilah yang sangat identik dengan pengadilan. Lazimnya, orang-orang sebatas mengetahui bahwa palu digunakan oleh ketua majelis hakim sesaat setelah membacakan vonis hukuman terhadap terdakwa atau putusan pada kasus selain pidana. Tapi, tahukah apa arti ketika hakim mengetuk palu satu kali atau lebih dari satu kali? Secara umum, jumlah ketukan hakim...

Continue reading

Pencemaran Nama Baik Bisa di Tuntut?

Sering kita jumpai tentang bully, penghinaan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Di lingkungan maupun di sosial media sekarang sudah marak dengan pembullyan, tentunya membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tertekan. Apapun itu bully, penghinaan, mencemarkan nama baik, jika ada tuntutan dari pihak yang bully maka akan bisa terjerat Undang-Undang ITE maupun Hukum Pidana. Bila itu menyangkut Aqidah seseorang, anda benar atau tidak Undang-undang ini bisa mempersulit anda karena Hukum yang digunakan adalah Hukum Negara, bukan Hukum Allah. Hidarilah menyerang seseorang, kecuali anda tahu apa yang anda lakukan. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum...

Continue reading

Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Melihat pengertian dari tindak pidana korupsi atau rumusan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita bisa mengetahui unsur-unsur apa saja dari tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tahun 2001 sudah dirangkum unsur-unsur mengenai tindak pidana korupsi. Berikut ini rangkumannya : Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum; Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang; Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain; Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang...

Continue reading

Sistem Pembuktian Dalam Kasus Korupsi

Korupsi bukanlah kasus baru di Indonesia. Saat ini marak kasus korupsi entah itu dari pejabat tingkat bawah hingga pejabat tingkat atas. Berbagai kebijakan untuk mengatur kasus korupsi ini tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus korupsi merupakan kasus yang bisa dibilang cukup rumit untuk masalah pembuktiannya. Hal ini dikarenakan pelaku korupsi melakukan tindakan tersebut dengan rapi. Masalah pembuktian memang...

Continue reading

Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Karena adanya perbuatan melawan hukum, maka harus ada juga ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 macam menurut KUHPerdata yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Apa maksud dari kedua jenis ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut? Berikut ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku dan berkaitan dengan semua perkara, baik untuk perkara wanprestasi maupun yang berkaitan dengan perikatan-perikatan lainnya termasuk karena PMH. Ketentuan mengenai ganti rugi umum dalam KUHPerdata diatur mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, dimana dalam Pasal-Pasal...

Continue reading

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Setelah mempelajari mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (Baca Disini) baik secara perdata maupun pidana, kali ini kita akan belajar mengenai apa saja yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum. Ada 3 unsur yang akan dijelaskan. Unsur tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum dan juga adanya kesalahan pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Ada Suatu Perbuatan Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat suatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu...

Continue reading