a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Cultural Schemas

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas (Page 3)

Tips Menghadapi Perundingan Bipartit – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Agar tidak berlarut-larut mencari penyelesaian, berikut ini adalah beberapa tips menghadapi perundingan bipartit: Persiapkan Dahulu Dokumen yang Diperlukan dan Sarana Perundingan Sebelum Perundingan Bipartit dilaksanakan, ada baiknya mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan dipergunakan untuk keperluan Perundingan Bipartit tersebut. Dokumen tersebut antara lain: Undangan Bipartit, Daftar Hadir dan yang terpenting adalah Risalah Bipartit. Kebiasaan yang lazim terjadi, insiatif untuk memulai Perundingan Bipartit biasanya datang dari pihak pengusaha, sehingga Undangan Bipartit akan dikirimkan kepada pekerja. Akan tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Meskipun demikian mempersiapkan dokumen yang diperlukan terlebih dahulu, tentu akan mempermudah jalannya pelaksanaan Perundingan Bipartit. Buatlah Kronologis Fakta dan Kejadian Menyusun fakta dan kejadian...

Continue reading

Apa Itu Perundingan Bipartit? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Perundingan Bipartit merupakan mandatory rules, yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berselisih (dalam hal ini pengusaha dan pekerjanya), sebelum melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), sebagai berikut: “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat” Namun sayangnya, praktik yang sering terjadi, kewajiban tersebut oleh para pihak yang berselisih (Pengusaha dan Pekerja) terkadang hanya dijadikan sebagai syarat formalitas semata. Artinya, para pihak sedari awal sudah tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perselisihannya melalui forum...

Continue reading

Mau Perpanjang SIM? Hari Ini Bus SIM Keliling Beroperasi di Mapolsek Pundong

JOGJA- Bagi warga  Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul yang akan mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi( SIM), hari ini, Jumat(9/3/2018) Ditlantas Polda DIY dan Polresta Yogyakarta akan melayani di tiga lokasi berbeda. Untuk warga Kota Yogyakarta, Bus SIM Keliling akan melayani warga di LPP Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Layanan di lokasi tersebut dibuka pada pukul 09.00 sampai 11.00 WIB. Sementara untuk wilayah Bantul, Layanan Bus SIM Keliling juga dapat anda temukan di Mako Polsek Pundong yang dibuka pada pukul 09.00 sampai 12.00. Sedangkan di wilayah Sleman, Bus SIM keliling juga akan berada di Studio Radio Rakosa pada pukul 09.00 hingga 12.00. Selain Bus SIM keliling, perpanjangan juga dapat dilakukan...

Continue reading

Penyebab Surat Dakwaan Batal – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau,...

Continue reading

Pemda DIY Jajaki Kerjasama dengan Pemerintah Finlandia

YOGYA - Berbagai kerjasama mulai dijajaki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan pemerintah Finlandia. Tidak hanya di bidang pendidikan dan energi, seperti yang ditawarkan Finlandia, namun juga menjamah sektor lain. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Budi Wibowo, mengatakan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap perjanjian kerjasama juga tercapai di bidang teknologi water treatment, hingga industri menengah ke bawah, seperti Kopi Merapi. Khusus untuk water treatment, bukan tanpa alasan, Finlandia selama ini memang dikenal sebagai negara dengan spesialisasi di bidang tersebut. Ke depannya, salah satu negara Nordik tersebut, akan melakukan penjajakan lebih lanjut terkait hal itu. "Nanti ada penjajakan lebih lanjut oleh pemerintah Finlandia di Gunungkidul,...

Continue reading

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

GUNUNGKIDUL - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terkait retribusi wisata yang ditarik pemerintah daerah, tetapi kurang dapat dinikmati oleh masyarakat. Mereka meminta retribusi dapat dikembalikan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Menurutnya, retribusi wisata kurang dapat terserap oleh masyarakat. Dana retribusi yang ada diambil oleh pemerintah kabupaten tetapi kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat. "Retribusi diambil oleh kabupaten, tetapi tidak kembali kepada desa, untuk pembangunan. Padahal dari sana, retribusi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ratu Hemas, Rabu (28/2/2018) saat penyerapan aspirasi di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul. Ratu Hemas...

Continue reading

Ketahui Lebih Tentang Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah suatu sarana hukum yang diberikan kepada setiap pencari keadilan (Justitiabelen) yang tidak puas terhadap suatu putusan hakim. Upaya hukum dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya Hukum Biasa meliputi Verzet, Banding, dan Kasasi. Sedangkan Upaya Hukum Luar Biasa adalah Peninjauan Kembali. Penjelasannya dapat dilihat berikut ini. Verzet adalah suatu bentuk perlawanan terhadap suatu Putusan yang dijatuhkan secara Verstek atau tanpa kehadiran Tergugat (in absentia). Verzet diajukan oleh Tergugat terhadap perkara Gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat. Untuk mengajukan Upaya Hukum jenis ini, maka sangatlah penting untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang mengaturnya dan mengenai...

Continue reading

Pemda DIY Nilai Pembatasan Hak Kepemilikan Tanah Masih Perlu Diterapkan

YOGYAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menilai Instruksi Wakil Gubernur DIY No.K.898/I/A/-/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, dirasa masih perlu diterapkan. Diketahui bersama, gugatan yang dilayangkan Handoko (35) terhadap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, terkait polemik kepemilikan tanah di DIY itu, digugurkan oleh majelis hakim, Selasa (20/2/2018). Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, mengatakan, instruksi tersebut, masih perlu diterapkan di era sekarang, untuk melindungi kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, instruksi itu, mampu mengendalikan arus investasi dari para pemilik modal besar. "DIY kan kecil, tapi potensial untuk investasi. Investasi seperti...

Continue reading

Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam Kuasa

Didalam menjalankan kuasanya, seorang Kuasa dapat mengalihkan kuasanya untuk sementara waktu kepada orang lain yang ditunjuknya, apabila Kuasa tersebut sedang berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya. Hak ini disebut juga dengan Hak Substitusi atau hak untuk mengalihkan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata. Seorang Penerima Kuasa atau Kuasa diperbolehkan untuk menerima upah atas jasa yang telah diberikannya, yaitu karena telah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Pemberi Kuasa. Apabila upah tersebut tidak atau belum dibayar, maka si Penerima Kuasa tersebut berhak untuk menahan segala dokumen maupun barang-barang kepunyaan Pemberi Kuasa, hingga kepadanya dilakukan pembayaran atas jasanya. Hak ini dinamakan Hak...

Continue reading

Batasan Kuasa Khusus

Seseorang yang telah menerima kuasa (Penerima Kuasa atau sering disebut juga Kuasa), tidaklah dapat bertindak sesuka hatinya. Hukum telah membatasi kewenangan dari seorang Kuasa, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar seorang Kuasa tidak sampai merugikan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa. Namun apabila sampai terjadi hal yang demikian, maka Pemberi Kuasa dapat mengingkari perbuatan seorang Kuasa yang bertindak melebihi kewenangannya sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian, Kuasa tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan kerugian yang ditimbulkannya. Pasal 1797 KUHPerdata: “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan...

Continue reading