a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Cultural Schemas

FANZIS LAW OFFICE > Cultural Schemas (Page 4)

Pengajuan Somasi atau Peringatan

"Somasi atau peringatan adalah suatu bentuk peringatan dan/atau teguran dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, atas dasar telah terjadinya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum." Didalam praktek, Somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan yang ada ke ranah hukum. Berikut ini adalah beberapa poin yang harus ada dalam surat peringatan (Somasi), yaitu: Identitas pengirim. Berisi uraian singkat identitas pihak yang mengirimkan / melayangkan Somasi; Identitas pihak yang diberi teguran / peringatan; Uraian singkat permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang diberi teguran / peringatan; Tuntutan hukum yang harus...

Continue reading

Syarat Penahanan Berdasarkan KUHAP

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan...

Continue reading

Hak-Hak Tersangka Saat Pemeriksaan

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi: Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2). Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam...

Continue reading

Trik Memilih Pengacara Agar Tidak Salah

Ketika mencari seorang advokat untuk menyelesaikan suatu perkara yang kita hadapi terkadang tidak mudah dan memerlukan proses yang rumit. Kita sering mendengar bahwa ada klien-klien yang mengeluh (complain) mengenai advokat yang menangani perkara mereka. Hal tersebut terjadi tidak sepenuhnya menjadi kesalahan advokat, karena nyatanya kebanyakan dari keluhan klien disebabkan oleh klien-klien itu sendiri yang kurang cermat saat memilih advokat. Menurut situs Allbusiness.com, beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan klien dalam memilih advokat antara lain : Tidak menelusuri bidang kekhususan/keahlian advokat Beberapa advokat memang ada yang dapat bekerja dengan baik di luar dari keahlian mereka, namun tidak sedikit juga advokat yang tidak mengetahui dengan baik...

Continue reading

Siapa Saja Yang Berhak Melapor Ke Kantor Polisi?

Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui...

Continue reading

Kerja Bakti di Gereja Santo Lidwina Sleman Berlangsung dalam Suasana Penuh Kebersamaan

 SLEMAN - Gereja Santo Lidwina, Bedog, Trihanggo, Sleman dilakukan pembersihan dan perbaikan lanjutan, Selasa (13/2/2018) pagi. Kegiatan kerja bakti dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB dan direncanakan selesai pukul 11.00 WIB. Berdasarkan pantauan, berbagai elemen masyarakat tampak hadir ikut kerja bakti dalam rangka bersih-bersih di Gereja Lidwina. Abu Bakar, Camat Gamping mengatakan, kegiatan hari ini yaitu bersih-bersih di sekitar gereja dengan melibatkan 150 orang dari berbagai elemen. Berbagai elemen tersebut di antaranya MUI, NU, Muhammadiyah, Banser, Anshor, Kokam, Aisyiyah, Pemuda-pemudi Katolik, Masyarakat Trihanggo, Polsek, dan Koramil. Selain itu, tampak hadir juga Sri Purnomo, Bupati Sleman dan Eusabius Binsasi, Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag RI untuk memberikan semangat dan dukungan...

Continue reading

Budaya Hukum, antara Kesadaran & Kepatuhan

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Sesungguhnya...

Continue reading

Penjelasan Mengenai Perjanjian

Pengertian Perjanjian adalah suatu ikatan atau hubungan hukum mengenai benda-benda (barang) atau kebendaan (jasa) antara dua pihak atau lebih, dimana para pihak tersebut saling berjanji atau dianggap saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat Sahnya Perjanjian KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut adalah : Sepakat meeka yang mengikatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang...

Continue reading

Upaya Pra Peradilan di Indonesia

Dalam proses penegakan hukum sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi ; ”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan berdasarkan pasal 4 UU yang sama, setiap orang memiliki ”hak untuk tidak disiksa”...

Continue reading

Batas Hak Imunitas Advokat Menurut Ahli

Hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak perlindungan atau imunitas bagi profesi advokat yang sedang menjalankan tugasnya kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perdebatan publik. Hal ini tak lain disebabkan setelah mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dijadikan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap menghalangi proses penyidikan mantan kliennya itu di kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Baik pengacaranya maupun Fredrich sendiri menganggap apa yang dilakukan KPK terhadap dirinya sebagai...

Continue reading