a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

High Pressure

FANZIS LAW OFFICE > High Pressure (Page 3)

Pemda DIY Jajaki Kerjasama dengan Pemerintah Finlandia

YOGYA - Berbagai kerjasama mulai dijajaki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan pemerintah Finlandia. Tidak hanya di bidang pendidikan dan energi, seperti yang ditawarkan Finlandia, namun juga menjamah sektor lain. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Budi Wibowo, mengatakan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap perjanjian kerjasama juga tercapai di bidang teknologi water treatment, hingga industri menengah ke bawah, seperti Kopi Merapi. Khusus untuk water treatment, bukan tanpa alasan, Finlandia selama ini memang dikenal sebagai negara dengan spesialisasi di bidang tersebut. Ke depannya, salah satu negara Nordik tersebut, akan melakukan penjajakan lebih lanjut terkait hal itu. "Nanti ada penjajakan lebih lanjut oleh pemerintah Finlandia di Gunungkidul,...

Continue reading

UNY Terapkan Sistem Pembelajaran Indoped di seluruh Program Studi

UNY akan mengembangkan sistem pembelajaran  Innovation Pedagogy for Indonesian Higher Education (Indoped) di seluruh Program Studi. Sebelumnya, sistem pembelajaran Indoped sendiri telah dikembangkan di FBS UNY selama satu tahun terakhir. Indoped merupakan proyek Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang diprakarsai oleh European Union untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran pendidikan tinggi agar dapat bersaing secara global. Proyek ini bertujuan untuk mencari bentuk pembelajaran yang paling cocok di Indonesia dan memformulasikan cara agar mahasiswa mampu membantu masalah masyarakat atau institusi di sekitarnya. Rektor UNY Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd menuturkan, Indoped ini diharapkan nantinya membuat siswa lebih aktif lagi dan dosen mendudukkan diri sebagai fasilitator dan mediator. "Pola pembelajaran Indoped ini student oriented, dosen hanya menjadi fasilitator. Kita sedang...

Continue reading

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

GUNUNGKIDUL - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terkait retribusi wisata yang ditarik pemerintah daerah, tetapi kurang dapat dinikmati oleh masyarakat. Mereka meminta retribusi dapat dikembalikan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Menurutnya, retribusi wisata kurang dapat terserap oleh masyarakat. Dana retribusi yang ada diambil oleh pemerintah kabupaten tetapi kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat. "Retribusi diambil oleh kabupaten, tetapi tidak kembali kepada desa, untuk pembangunan. Padahal dari sana, retribusi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ratu Hemas, Rabu (28/2/2018) saat penyerapan aspirasi di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul. Ratu Hemas...

Continue reading

Ketahui Lebih Tentang Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah suatu sarana hukum yang diberikan kepada setiap pencari keadilan (Justitiabelen) yang tidak puas terhadap suatu putusan hakim. Upaya hukum dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya Hukum Biasa meliputi Verzet, Banding, dan Kasasi. Sedangkan Upaya Hukum Luar Biasa adalah Peninjauan Kembali. Penjelasannya dapat dilihat berikut ini. Verzet adalah suatu bentuk perlawanan terhadap suatu Putusan yang dijatuhkan secara Verstek atau tanpa kehadiran Tergugat (in absentia). Verzet diajukan oleh Tergugat terhadap perkara Gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat. Untuk mengajukan Upaya Hukum jenis ini, maka sangatlah penting untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang mengaturnya dan mengenai...

Continue reading

Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam Kuasa

Didalam menjalankan kuasanya, seorang Kuasa dapat mengalihkan kuasanya untuk sementara waktu kepada orang lain yang ditunjuknya, apabila Kuasa tersebut sedang berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya. Hak ini disebut juga dengan Hak Substitusi atau hak untuk mengalihkan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata. Seorang Penerima Kuasa atau Kuasa diperbolehkan untuk menerima upah atas jasa yang telah diberikannya, yaitu karena telah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Pemberi Kuasa. Apabila upah tersebut tidak atau belum dibayar, maka si Penerima Kuasa tersebut berhak untuk menahan segala dokumen maupun barang-barang kepunyaan Pemberi Kuasa, hingga kepadanya dilakukan pembayaran atas jasanya. Hak ini dinamakan Hak...

Continue reading

Batasan Kuasa Khusus

Seseorang yang telah menerima kuasa (Penerima Kuasa atau sering disebut juga Kuasa), tidaklah dapat bertindak sesuka hatinya. Hukum telah membatasi kewenangan dari seorang Kuasa, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar seorang Kuasa tidak sampai merugikan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa. Namun apabila sampai terjadi hal yang demikian, maka Pemberi Kuasa dapat mengingkari perbuatan seorang Kuasa yang bertindak melebihi kewenangannya sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian, Kuasa tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan kerugian yang ditimbulkannya. Pasal 1797 KUHPerdata: “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan...

Continue reading

Pengajuan Somasi atau Peringatan

"Somasi atau peringatan adalah suatu bentuk peringatan dan/atau teguran dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, atas dasar telah terjadinya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum." Didalam praktek, Somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan yang ada ke ranah hukum. Berikut ini adalah beberapa poin yang harus ada dalam surat peringatan (Somasi), yaitu: Identitas pengirim. Berisi uraian singkat identitas pihak yang mengirimkan / melayangkan Somasi; Identitas pihak yang diberi teguran / peringatan; Uraian singkat permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang diberi teguran / peringatan; Tuntutan hukum yang harus...

Continue reading

Intip Cara Wali Kota Semarang Berantas Pungli

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sudah mendeklarasikan perang terhadap perilaku korupsi. Namun, ia mengaku masih menemukan pungutan liar (pungli) yang dilakukan para birokrat. Setidaknya ada 34 kasus yang dilaporkan. Semua kasus itu diserahkan dan ditangani Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Semarang. Dari 34 kasus itu, separuhnya sudah ditindaklanjuti, sedangkan separuh lainnya masih dalam proses. "Ada 17 yang masih proses, 17 lainnya sudah selesai," kata Hendi dalam Rakor Tim Saber Pungli di Balai Kota Semarang, Senin, 12 Februari 2018. Meski banyak laporan masuk, sejauh ini ada 10 yang tidak terbukti. Tujuh lainnya sudah terbukti dan diselesaikan melalui pengadilan. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi...

Continue reading

Syarat Penahanan Berdasarkan KUHAP

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan...

Continue reading

Hak-Hak Tersangka Saat Pemeriksaan

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi: Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2). Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam...

Continue reading