a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Legal Advice

FANZIS LAW OFFICE > Legal Advice (Page 5)

Penjelasan Mengenai Perjanjian

Pengertian Perjanjian adalah suatu ikatan atau hubungan hukum mengenai benda-benda (barang) atau kebendaan (jasa) antara dua pihak atau lebih, dimana para pihak tersebut saling berjanji atau dianggap saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat Sahnya Perjanjian KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut adalah : Sepakat meeka yang mengikatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang...

Continue reading

Syarat Membuat SKCK

Saya ingin bertanya, apakah orang luar DIY bisa buat SKCK di DIY? Mohon kejelasannya +6281239615xxx Terimakasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, saat ini pelayanan SKCK belum bisa melayani warga dari luar DIY. Sementara bagi warga Jogja yang ingin membuat SKCK, maka yang harus dilakukan adalah : Pertama, silakan mencari surat rekomendasi dari Polsek setempat terkait proses perpanjangan SKCK. Selanjutnya rekomendasi tersebut dibawa ke Mapolres/ta untuk kemudian dibuatkan surat yang baru. Adapun, persyaratan pembuatan SKCK adalah, fotokopi KTP (1 lembar), fotokopi C1 atau KK (1 lembar), fotokopi akte lahir (1 lembar), pas foto ukuran 4x6, dengan background merah sebanyak empat lembar. Selain itu rekomendasi dari Polsek setempat juga diperlukan. Bagi mereka yang belum pernah membuat SKCK sebelumnya, maka diperlukan proses...

Continue reading

Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 ayat (1), “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.” Melalui definisi tersebut, hubungan industrial dapat dinyatakan sebagai hubungan keseluruhan pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan yang harus diciptakan senyaman dan seharmonis mungkin agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Jenis-Jenis Kasus Hubungan Industrial Ada empat hal yang termasuk dalam jenis-jenis kasus perselisihan...

Continue reading

Mantan Sekretaris DPRD Gunungkidul Terlibat Kasus Korupsi Tunjangan Dewan

Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengeksekusi Aris Purnomo, mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, sebagai terpidana kasus korupsi tunjangan dewan pada periode anggaran 2003-2004 lalu. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sihid Isnugraha, mengatakan, pihaknya melakukan eksekusi terhadap Aris Purnomo dilakukan pada Senin (5/2/2018) kemarin. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dirinya ditetapkan bersalah dan menjadi terpidana dalam tindak pidana korupsi tunjangan dewan tahun 2003-2004 lalu. "Kami sudah lakukan eksekusi kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan akan menjalani hukuman selama setahun," ujar Selasa (6/2/2018). Sihid mengatakan, dari putusan MA, terpidana menerima hukuman penjara selama setahun. Saat ini terpidana telah dikirim ke Lapas Wirogunan untuk menjalani hukuman. "Kami...

Continue reading

Menghadapi Proses Perceraian

Banyak alasan perceraian yang diungkapkan oleh masing-masing pihak, entah itu karena alasan adanya kekerasan, salah satu pihak tidak dapat memberikan kebutuhan pasangannya, ataupun salah satu pihak telah melakukan Kekerasan. Kesemua alasan itu seringkali disampaikan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara perceraian. Namun sayangnya, tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya berperkara di pengadilan. Bagi anda yang sedang menghadapi perkara perceraian, informasi berikut ini mungkin berguna bagi anda. PROSES HUKUM Mengajukan Gugatan / Permohonan. Sesuai hukum acara yang berlaku, suatu gugatan atau permohonan cerai harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang wilayah hukumnya melingkupi daerah tempat tinggal pihak yang digugat. Penentuan...

Continue reading

Penyelesaian Perkara di Tingkat Kepolisian

Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara kekuasaan! Semua tindakan aparat penegak hukum haruslah berdasarkan hukum dan bukan kebijakan semata! Berikut ini kami bagikan sedikit informasi yang mungkin dapat berguna bagi anda. Terima kasih. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP“). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Dimulainya Penyidikan Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik...

Continue reading

Membuat Perjanjian Yang Sah Secara Hukum

Di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering mendengar tentang perjanjian. Banyak sekali transaksi bisnis maupun non-bisnis yang menggunakan perjanjian. Perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, namun juga bisa dibuat secara lisan. Contoh perjanjian lisan tentunya banyak sekali dan lazim terjadi di kalangan masyarakat kita, seperti misalnya saat kita melakukan jual beli bahan kebutuhan pokok, naik ojek, dll. Namun apabila kita hendak melakukan suatu transaksi dengan nilai uang yang cukup besar, maka tentunya pilihan untuk membuat perjanjian secara tertulis sangatlah penting. Disamping untuk mengingatkan kita poin-poin kesepakatan apa saja yang sudah kita buat, perjanjian tertulis juga dapat menjadi bukti bilamana nantinya pihak yang...

Continue reading

Polisi Sita Belasan Botol Miras Saat Razia Indekos di Bantul

Peredaran minuman keras (miras) seakan tak pernah menemui titik jemu. Setelah kemarin berhasil menyita puluhan botol minuman keras dari PA (19) warga Potorono, Banguntapan yang menyembunyikan minuman keras di dalam mesin cuci, kali ini jajaran Kepolisian Sektor Banguntapan kembali menyita belasan botol Miras jenis ciu, dari sebuah indekos di wilayah Singosaren, Banguntapan, Bantul. Belasan Miras tersebut di sita dari tangan seseorang yang menempati indekos bernama, Es (33) warga Panggok 2 Trimulyo, Jetis. Kapolsek Banguntapan, Kompol Suhadi mengatakan, penggeledahan indekos tersebut berawal dari laporan warga masyarakat yang resah terkait maraknya peredaran minuman keras. Mendapat laporan dari warga, ia bersama sejumlah petugas polisi sektor Banguntapan kemudian...

Continue reading

Staf Setjen DPR RI Diketahui Terlibat Peredaran Narkoba

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap staf di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Robby Salam, atas dugaan peredaran narkoba, Senin (5/2/2018) sekitar pukul 14.30 WIB. "Awalnya, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 tim mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan peredaran narkotika di sekitar kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin. Kemudian, kata Argo, tim melakukan observasi di sekitar tempat yang diinformasikan. Hingga pukul 14.30 WIB, polisi mendapati seorang pria dengan gerak gerik mencurigakan di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tim kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap orang itu dan menemukan narkoba. "Selanjutnya...

Continue reading

Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana. Tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek. Mulai dari istilah terlapor, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Lantas, apa saja perbedaan dari masing-masing istilah itu? Simak penjelasan berikut. Terlapor Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor. KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang  karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Menurut Pasal 1 angka 5...

Continue reading