a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Legal Advice

FANZIS LAW OFFICE > Legal Advice (Page 6)

Tanpa Kuitansi Termasuk Korupsi Menurut Pukat UGM

Melihat aduan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) saat cek fisik kendaraan di Samsat DIY, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan aturannya. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hidzfil Alim, secara hukum jika memang tidak ada aturannya penarikan uang untuk cek fisik itu berarti keliru. Selain itu, jika memang masuk kategori penerimaan negara bukan pajak namun tidak dicatat atau dilaporkan itu juga termasuk korupsi. Seharusnya apapun itu harus dicatat, dilaporkan, maupun ada tanda bukti kuitansinya. Sekarang yang perlu dicermati adalah penentuan Rp20 ribu untuk cek fisik tersebut dasar hukumnya apa yang dipakai. "Jika memang tidak diatur baik di undang-undang maupun peraturan pemerintah ini juga...

Continue reading

Samsat Yogya : Tidak Ada Pungli

Samsat Kota Yogyakarta menegaskan tidak ada pungutan bagi warga untuk cek fisik kendaraan yang mengurus pajak lima tahunan. Jika memang ada pungutan dari petugas, warga yang mengadukan bisa langsung mendatangi kantor Samsat setempat. ”Cek fisik tidak ada biayanya. Kalau ada (yang keberatan dan mengadu) bisa langsung ke Samsat untuk menyampaikan laporan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) STNK Ditlantas Polda DIY, Kompol Luthfi saat ditemui Tribunjogja.com, Jumat (2/2/2018). Menurutnya, sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri (Pengganti PP nomor 50 tahun 2010), tidak disebutkan adanya biaya cek fisik, alias gratis. Sementara, biaya yang dipungut adalah untuk penerimaan...

Continue reading

Menjadi Pengacara Hebat dan Sukses

Tingginya minat para sarjana hukum (SH) untuk jadi Advokat (Pengacara) dan juga menjadi Konsultan Hukum, mengakibatkan usaha untuk menjadi seorang praktisi hukum yang tangguh, hebat, sukses, jawara, top, tersohor, kondang, terkaya, terpopuler, ternama atau sebutan lainnya adalah skala prioritas yang mewarnai kriprah di dunia layanan jasa pemberian bantuan hukum ini. Pada prinsipnya, profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum adalah merupakan salah satu unsur dalam strata kehidupan masyarakat modern, tidak beda dengan profesi di bidang layanan jasa lainnya, misalnya guru, dokter, atau pebisnis. Tapi sebenarnya, kehebatan profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum hanya dimiliki oleh kalangan (kantor hukum/law firm) tertentu saja,...

Continue reading

Pekerja Ini Kesetrum saat Mengerjakan Eternit

Seorang pekerja bangunan bernama Budiono warga Tlogoadi, Mlati mengalami nasib malang saat sedang mengerjakan perbaikan eternit di sebuah bangunan di Sendangadi, Mlati, Jumat (3/1/2018) sore. Ia terkena sengatan listrik hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, rekannya yaitu Siyup (30) warga Margomulyo, Seyegan, juga harus dilarikan ke Rumah Sakit karena ikut terjatuh saat Budiono tersengat aliran listrik. Kapolsek Mlati, Kompol Yugi Bayu membenarkan hal tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 14.00 saat hujan mulai mengguyur wilayah Mlati. "Itu kan lagi sedang mengerjakan eternit, pas ada petir sekitar jam 14.00," jelas Yugi kepada Tribunjogja.com. Kedua korban yang diketahui mengalami sejumlah luka kemudian dilarikan ke RSA UGM...

Continue reading

Polda DIY Mengusut Kasus Klitih Sleman

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda DIY, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Hadi Utomo saat dikonfirmasi Tribunjogja.com malam ini, Jumat (2/2/2018) menyatakan telah mengetahui hal tersebut. Menurutnya, pihaknya memang memiliki lingkup wilayah hukum meliputi seluruh DIY. Pihaknya juga pasti akan membantu Polsek dan Polres dalam pengungkapan kejadian di wilayah hukumnya. "Kita menerima laporan mengenai kejadian kemarin, kita pasti backup proses lidiknya. Sementara untuk pelaku juga sedang kita lidik," katanya saat dihubungi malam ini. Ditambahkannya, bahwa mengenai adanya kejahatan jalanan pasti akan direspon oleh Tim Resmob Progo Sakti. Mengingat tim tersebut merupakan tim yang responsif terkait suatu kejadian, terlebih kejadian tersebut terbilang sangat besar dan...

Continue reading

Polisi Tersangka Kasus Perusakan Rumah Mantrijeron

Sebanyak 7 orang tersangka sudah ditetapkan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta. Adapun penetapan ketujuh tersangka ini berkaitan dengan kasus perusakan sebuah rumah di Mantrijeron pada hari Senin, (29/1/2018) malam. Diketahui pula, bahwa ketujuh tersangka ini beberapa diantaranya telah mendekam di tahanan Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Tommy Wibisono, SIK mengatakan bahwa setelah dilakukan pengembangan dari 28 orang yang diamankan pada Senin Kemarin, pihaknya telah menetapkan tersangka dan akan dilakukan proses lebih lanjutt. "Untuk tersangka kasus yang kemarin sudah ditetapkan," katanya, Rabu (31/1/2018). Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol M. Kasim Akbar Bantilan, SIK,MM, mengatakan bahwa pihaknya memang suda...

Continue reading

KPK Gandeng Dirjen Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak

KPK dan DirJen Pajak Kementerian Keuangan membuat kesepakatan untuk meningkatkan kepatuhan bagi para wajib pajak di Indonesia. "Banyak yang didiskusikan tetapi ada niat kesepakatan untuk bekerja sama memastikan tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia meningkat. Apakah itu sharing information, kerja sama untuk menganalisa industri-industri tertentu," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Menurut Robert, dalam rentang waktu 1-2 tahun ini sudah berjalan dengan adanya tim bersama yang melakukan analisa-analisa pada sektor-sektor tertentu. "Kami mau intensifkan sehingga diharapkan dengan kerja sama ini tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia meningkat," ucap Robert. Ia menyatakan, KPK juga banyak memiliki informasi-informasi dan hasil-hasil penelitian...

Continue reading

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi e-Ktp Dilakukan Hari Ini

Sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/2). Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Belum diketahui siapa saja saksi-saksi yang akan dihadirkan. Dalam persidangan terdakwa e-KTP lainnya, jaksa biasanya menghadirkan saksi sesuai klaster secara bergilir yakni pemerintah, DPR, dan pihak swasta. Sementara dalam sidang e-KTP dengan tersangka Setnov, jaksa telah menghadirkan sejumlah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk menggali proses penganggaran dan pengadaan proyek e-KTP. Mereka adalah mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni. Saat bersaksi di persidangan, Gamawan membantah menerima uang...

Continue reading

Para PKL Pasar Kembang Ajukan Gugatan Pengadilan Negeri Yogya

Beberapa orang perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran Pasar Kembang, tepatnya yang berada di selatan Stasiun Yogyakarta mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Senin (29/1/2018). Kedatangan beberapa PKL ke PN Yogyakarta juga turut didampingi oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai kuasa hukumnya. Adapun kedatangan kedua pihak tersebut ke PN Yogyakarta guna melayangkan gugatan kepada PT KAI terkait pengosongan lahan PKL di sekitar Stasiun Yogyakarta pada bulan Juli tahun lalu. Efriyon Sikumbang, Sekretaris Paguyuban Manunggal Karso mengatakan, bahwa kedatangan pihaknya ke PN Yogyakarta karena merasa ada kejanggalan terkait proses pengosongan para PKL di selatan Stasiun Yogyakarta pada Juli tahun lalu. Diungkapkannya, bahwa pengosongan yang...

Continue reading

KPU Lakukan Pengundian Tim setelah Verifikasi Faktual

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan verifikasi faktual untuk 12 partai politik. Adapun Minggu 28 Januari akan dimulai. "Jadi minggu  kami akan memulainya. Kami sudah menyusun jadwalnya. Tanggal 28 akan ada 5 parpol," ucap Ketua KPU Arief Budiman di kantornya Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2018. Dia menuturkan, awalnya sudah menyusun agar 6 parpol di hari minggu. Dan sisanya di hari berikutnya. Akan tetapi banyak parpol meminta menyesuaikan jadwal. "Sebelumnya kami susun 6 di hari minggu dan 6 hari senin, ternyata beberapa parpol mengusulkan penyesuaian jadwal. Sehingga sampai siang ini kami akan informasikan jadwal verifikasi faktual yang kami mulai besok," jelas Arief. Adapun, masih kata...

Continue reading