a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Necessary Forms

FANZIS LAW OFFICE > Necessary Forms (Page 3)

Staf Setjen DPR RI Diketahui Terlibat Peredaran Narkoba

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap staf di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Robby Salam, atas dugaan peredaran narkoba, Senin (5/2/2018) sekitar pukul 14.30 WIB. "Awalnya, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 tim mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan peredaran narkotika di sekitar kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin. Kemudian, kata Argo, tim melakukan observasi di sekitar tempat yang diinformasikan. Hingga pukul 14.30 WIB, polisi mendapati seorang pria dengan gerak gerik mencurigakan di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tim kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap orang itu dan menemukan narkoba. "Selanjutnya...

Continue reading

Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana. Tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek. Mulai dari istilah terlapor, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Lantas, apa saja perbedaan dari masing-masing istilah itu? Simak penjelasan berikut. Terlapor Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor. KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang  karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Menurut Pasal 1 angka 5...

Continue reading

Tanpa Kuitansi Termasuk Korupsi Menurut Pukat UGM

Melihat aduan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) saat cek fisik kendaraan di Samsat DIY, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan aturannya. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hidzfil Alim, secara hukum jika memang tidak ada aturannya penarikan uang untuk cek fisik itu berarti keliru. Selain itu, jika memang masuk kategori penerimaan negara bukan pajak namun tidak dicatat atau dilaporkan itu juga termasuk korupsi. Seharusnya apapun itu harus dicatat, dilaporkan, maupun ada tanda bukti kuitansinya. Sekarang yang perlu dicermati adalah penentuan Rp20 ribu untuk cek fisik tersebut dasar hukumnya apa yang dipakai. "Jika memang tidak diatur baik di undang-undang maupun peraturan pemerintah ini juga...

Continue reading

Samsat Yogya : Tidak Ada Pungli

Samsat Kota Yogyakarta menegaskan tidak ada pungutan bagi warga untuk cek fisik kendaraan yang mengurus pajak lima tahunan. Jika memang ada pungutan dari petugas, warga yang mengadukan bisa langsung mendatangi kantor Samsat setempat. ”Cek fisik tidak ada biayanya. Kalau ada (yang keberatan dan mengadu) bisa langsung ke Samsat untuk menyampaikan laporan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) STNK Ditlantas Polda DIY, Kompol Luthfi saat ditemui Tribunjogja.com, Jumat (2/2/2018). Menurutnya, sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri (Pengganti PP nomor 50 tahun 2010), tidak disebutkan adanya biaya cek fisik, alias gratis. Sementara, biaya yang dipungut adalah untuk penerimaan...

Continue reading

Menjadi Pengacara Hebat dan Sukses

Tingginya minat para sarjana hukum (SH) untuk jadi Advokat (Pengacara) dan juga menjadi Konsultan Hukum, mengakibatkan usaha untuk menjadi seorang praktisi hukum yang tangguh, hebat, sukses, jawara, top, tersohor, kondang, terkaya, terpopuler, ternama atau sebutan lainnya adalah skala prioritas yang mewarnai kriprah di dunia layanan jasa pemberian bantuan hukum ini. Pada prinsipnya, profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum adalah merupakan salah satu unsur dalam strata kehidupan masyarakat modern, tidak beda dengan profesi di bidang layanan jasa lainnya, misalnya guru, dokter, atau pebisnis. Tapi sebenarnya, kehebatan profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum hanya dimiliki oleh kalangan (kantor hukum/law firm) tertentu saja,...

Continue reading

Polisi Tersangka Kasus Perusakan Rumah Mantrijeron

Sebanyak 7 orang tersangka sudah ditetapkan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta. Adapun penetapan ketujuh tersangka ini berkaitan dengan kasus perusakan sebuah rumah di Mantrijeron pada hari Senin, (29/1/2018) malam. Diketahui pula, bahwa ketujuh tersangka ini beberapa diantaranya telah mendekam di tahanan Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Tommy Wibisono, SIK mengatakan bahwa setelah dilakukan pengembangan dari 28 orang yang diamankan pada Senin Kemarin, pihaknya telah menetapkan tersangka dan akan dilakukan proses lebih lanjutt. "Untuk tersangka kasus yang kemarin sudah ditetapkan," katanya, Rabu (31/1/2018). Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol M. Kasim Akbar Bantilan, SIK,MM, mengatakan bahwa pihaknya memang suda...

Continue reading

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi e-Ktp Dilakukan Hari Ini

Sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/2). Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Belum diketahui siapa saja saksi-saksi yang akan dihadirkan. Dalam persidangan terdakwa e-KTP lainnya, jaksa biasanya menghadirkan saksi sesuai klaster secara bergilir yakni pemerintah, DPR, dan pihak swasta. Sementara dalam sidang e-KTP dengan tersangka Setnov, jaksa telah menghadirkan sejumlah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk menggali proses penganggaran dan pengadaan proyek e-KTP. Mereka adalah mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni. Saat bersaksi di persidangan, Gamawan membantah menerima uang...

Continue reading

KPU Lakukan Pengundian Tim setelah Verifikasi Faktual

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan verifikasi faktual untuk 12 partai politik. Adapun Minggu 28 Januari akan dimulai. "Jadi minggu  kami akan memulainya. Kami sudah menyusun jadwalnya. Tanggal 28 akan ada 5 parpol," ucap Ketua KPU Arief Budiman di kantornya Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2018. Dia menuturkan, awalnya sudah menyusun agar 6 parpol di hari minggu. Dan sisanya di hari berikutnya. Akan tetapi banyak parpol meminta menyesuaikan jadwal. "Sebelumnya kami susun 6 di hari minggu dan 6 hari senin, ternyata beberapa parpol mengusulkan penyesuaian jadwal. Sehingga sampai siang ini kami akan informasikan jadwal verifikasi faktual yang kami mulai besok," jelas Arief. Adapun, masih kata...

Continue reading

Perempuan Muda Ditemukan di Bawah Jembatan Kretek

Septiana (20) perempatan yang ditemukan di sungai Opak, dibawah jembatan Kretek ternyata seorang mahasiswi. Korban diketahui merupakan mahasiswi semester lima salah satu perguruan negeri di kota Surakarta. "Septiana itu mahasiswi semester lima, mau semester enam," ujar Winda, teman korban, ketika tengah menunggui korban di Puskesmas Kretek, Senin (29/01/2018) Winda dengan Septiana mengaku teman satu angkatan ketika masih sekolah di SMK di Kampungnya di Klaten. Bahkan, dijelaskan Winda, sebelum musibah itu terjadi, dirinya bersama korban sempat bertemu di rumahnya di Yogyakarta. "Kebetulan saya kuliah di Yogya, Septiana di Surakarta, Minggu sore kita sempat ketemu," terangnya. Winda sendiri mengaku, mengetahui tragedi yang menimpa Septiana, selaku teman karibnya itu...

Continue reading

Mendalami Pengakuan dari Mirwan Amir, KPK Didesak Panggil SBY

Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI), Petrus Selestinus menilai pengakuan mantan Politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terkait keterlibatan mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam korupsi E-KTP adalah pernyataan yang sangat penting. Terutama dalam membantu KPK mengungkap tuntas siapapun yang diduga terlibat dalam proyek nasional pengadaan e-KTP tersebut. Petrus, beranggapan kesaksian Mirwan Amir itu adalah pernyataan yang diberikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebagai Keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam kapasitas dirinya sebagai Saksi untuk terdakwa Setya Novanto. "Sebagai keterangan seorang saksi yang diberikan di bawah sumpah, maka keterangan Saksi Mirwan Amir, mempunyai...

Continue reading