a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

pengacara

FANZIS LAW OFFICE > pengacara (Page 13)

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Setelah mempelajari mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (Baca Disini) baik secara perdata maupun pidana, kali ini kita akan belajar mengenai apa saja yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum. Ada 3 unsur yang akan dijelaskan. Unsur tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum dan juga adanya kesalahan pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Ada Suatu Perbuatan Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat suatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu...

Continue reading

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Kita pasti sering mendengar kalimat "perbuatan melawan hukum" baik dari headline koran atau dari berita di tv. Tapi, sebenarnya apa maksud dari perbuatan melawan hukum? Hukum dipisah menjadi hukum perdata dan pidana. Pada artikel kali ini kita akan lebih memahami mengenai perbuatan melawan hukum secara perdata dan juga secara pidana Pengertian perbuatan melawan hukum secara perdata adalah: Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban...

Continue reading

Dasar Hukum Pernikahan Beda Negara

Pernikahan beda negara bukanlah hal baru lagi di Indonesia. Saat ini sudah banyak warga Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Lantas, bagaimana dasar hukum perkawinan beda negara? Berikut ulasannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 1).  Di dalam pasal 60 UU menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing...

Continue reading

Unsur Penegakan Hukum : Kemanfaatan Hukum

Setelah membahas tentang 2 unsur dalam penegakan hukum yaitu Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam postingan sebelumnya, maka pada tulisan kali ini akan dibahas mengenai kemanfaatan hukum sebagai unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyrakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang trkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan...

Continue reading

Unsur Penegakan Hukum : Keadilan Hukum

Seperti yang sudah disampaikan dalam postingan sebelumnya, bahwa terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Setelah membahas tentang kepastian hukum, unsur selanjutnya yang akan dibahas dalam artikel ini adalah keadilan hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat...

Continue reading

Unsur Penegakan Hukum : Kepastian Hukum

Dalam proses penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Unsur tersebut adalah kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Pada artikel berikut ini kita akan membahas mengenai unsur kepastian hukum. Adanya sebuah kepastian hukum menciptakan harapan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini...

Continue reading

Kelompok Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Selain berdasarkan KUHP Perdata, penerima pembagian harta warisan dalam kasus perceraian menurut Islam dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok ahli waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 menyebutkan: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari : ayah. Anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. FANZIS LAW OFFICE - PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA...

Continue reading

Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian

Dalam sebuah kasus perceraian, selain persoalan anak, persoalan mengenai harta dalam perkawinan biasanya menjadi hal yang menyita waktu dan membutuhkan perhatian yang cukup besar. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPer, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita)....

Continue reading

Apakah Tandatangan Suami/Istri Diperlukan Dalam Perceraian?

Para perempuan yang akan menggugat cerai suaminya biasanya akan kebingungan jika sang suami tidak ingin menandatangani surat perceraian tersebut. Mereka mengungkapkan kegelisahannya karena sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan pasangan hidupnya, tetapi suami/istri mereka sudah memberikan ultimatum untuk tidak akan menandatangani surat cerai. Apa yang ditemui di sini adalah gambaran nyata dalam masyarakat kita yang awam dengan permasalahan hukum, ditambah lagi tontonan beberapa sinetron TV yang (kurang lebih) menayangkan cerita yang menyesatkan, belum lagi informasi (katanya) dari teman atau keluarga yang mengungkapkan informasi yang sama. Persangkaan yang salah tersebut di atas tidak perlu kita hiraukan, karena proses perceraian tidak memerlukan izin...

Continue reading

Tentang Perjanjian Kerja Bersama – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Perjanjian kerja bersama (“PKB”) dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal pasal 116 ayat (1) 21 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Sementara itu, di dalam UUK ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketenagakerjaan tidak ditemukan ketentuan yang melarang salah satu pihak atau para pihak tersebut di atas untuk memberikan kuasa kepada atau diwakilkan oleh advokat dalam membuat PKB. Jadi, selintas terlihat bahwa salah satu pihak atau para pihak boleh saja mewakilkan kepada advokat...

Continue reading