a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Pro Bono Work

FANZIS LAW OFFICE > Pro Bono Work

Mengenal hukum pidana

Di bangku sekolah pasti kalian mendapat pelajaran tentang hukum pidana dan hukum perdata. Masihkah ingat apa itu hukum pidana? Tentunya masih ingat, terutama bagi yang baru saja di sekolahnya membahas tentang hukum pidana. Apa pengertian hukum pidana? Yuk agar tambah pengetahuan kita, mari kita bahas ulasan tentang hukum pidana. Selamat membaca. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk : Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh...

Continue reading

Tugas Pengacara Perceraian

Perceraian sering terjadi karena masalah masalah tertentu, visi misi antara suami istri yang sudah tidak sejalan. Proses perceraian biasanya dibantu oleh seorang pengacara. Nah apa tugas pengacara perceraian? Saya bukan ahli hukum apalagi untuk urusan hukum cerai tapi dari beberapa sumber saya mendapati informasi yang barangkali berguna untuk anda yang sekarang ini sedang mencari informasi tentang hal ini. Siapa Pengacara Perceraian? Pengacara Perceraian sama seperti pengacara-pengacara lainnya tapi ia lebih memfokuskan pelayanan kepada masalah hukum kekeluargaan yang kebanyakan diisi dengan masalah perceraian. Contohnya adalah: Seorang pengacara cerai harus menguasai hukum perceraian yang berlaku di Indonesia. Terutama sekali hukum cerai yang terdapat pada hukum Islam...

Continue reading

Pemda DIY Jajaki Kerjasama dengan Pemerintah Finlandia

YOGYA - Berbagai kerjasama mulai dijajaki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan pemerintah Finlandia. Tidak hanya di bidang pendidikan dan energi, seperti yang ditawarkan Finlandia, namun juga menjamah sektor lain. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Budi Wibowo, mengatakan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap perjanjian kerjasama juga tercapai di bidang teknologi water treatment, hingga industri menengah ke bawah, seperti Kopi Merapi. Khusus untuk water treatment, bukan tanpa alasan, Finlandia selama ini memang dikenal sebagai negara dengan spesialisasi di bidang tersebut. Ke depannya, salah satu negara Nordik tersebut, akan melakukan penjajakan lebih lanjut terkait hal itu. "Nanti ada penjajakan lebih lanjut oleh pemerintah Finlandia di Gunungkidul,...

Continue reading

UNY Terapkan Sistem Pembelajaran Indoped di seluruh Program Studi

UNY akan mengembangkan sistem pembelajaran  Innovation Pedagogy for Indonesian Higher Education (Indoped) di seluruh Program Studi. Sebelumnya, sistem pembelajaran Indoped sendiri telah dikembangkan di FBS UNY selama satu tahun terakhir. Indoped merupakan proyek Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang diprakarsai oleh European Union untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran pendidikan tinggi agar dapat bersaing secara global. Proyek ini bertujuan untuk mencari bentuk pembelajaran yang paling cocok di Indonesia dan memformulasikan cara agar mahasiswa mampu membantu masalah masyarakat atau institusi di sekitarnya. Rektor UNY Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd menuturkan, Indoped ini diharapkan nantinya membuat siswa lebih aktif lagi dan dosen mendudukkan diri sebagai fasilitator dan mediator. "Pola pembelajaran Indoped ini student oriented, dosen hanya menjadi fasilitator. Kita sedang...

Continue reading

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

GUNUNGKIDUL - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terkait retribusi wisata yang ditarik pemerintah daerah, tetapi kurang dapat dinikmati oleh masyarakat. Mereka meminta retribusi dapat dikembalikan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Menurutnya, retribusi wisata kurang dapat terserap oleh masyarakat. Dana retribusi yang ada diambil oleh pemerintah kabupaten tetapi kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat. "Retribusi diambil oleh kabupaten, tetapi tidak kembali kepada desa, untuk pembangunan. Padahal dari sana, retribusi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ratu Hemas, Rabu (28/2/2018) saat penyerapan aspirasi di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul. Ratu Hemas...

Continue reading

Tentang Gugatan Balik / Rekonvensi

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalan Pasal 132 a dan 132b HIR yang disisipkan dalam HIR melalui Stb. No. 300 Tahun 1927, dua pasal tersebut mengambil alih Pasal 244-247 BRv. Rekonvensi juga diatur dalam Pasal 157-158 RBg. Rekonvensi (reconventie, reconvention) dalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat berhubung Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi bila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tujuan rekonvensi adalah untuk menetralisirkan atau mengimbangi gugatan Penggugat. Pengaturan rekonvensi ( gugat balik, gugat balas ) dari pihak tergugat dalam pasal : pasal 157 RBg/Pasal 132 a HIR : Tergugat dapat mengajukan gugat balas...

Continue reading

Alat Bukti Dalam Perkara

Menurut hukum acara HIR/RBg, yang menyebutkan bahwa hakim terikat dengan alat-alat bukti yang syah. Artinya dalam mengambil keputusan, senantiasa terikat dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 164 HIR/Pasal 248 RBg, yang menyebutkan ada 5 alat bukti dalam perkara perdata: Alat bukti tertulis (surat-surat) Alat bukti saksi Alat bukti persangkaan Alat bukti pengakuan Alat bukti sumpah Disamping ke 5 alat bukti itu, dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti saksi ahli dan pemeriksaan setempat : Alat bukti tulisan (pasal 165-167 HIR) Bukti tulisan ini ialah merupakan alat bukti yang pertama dalam perkara perdata, karena dalam hubungan keperdataan orang sering/sengaja menyediakan bukti yang...

Continue reading

Pembuktian Dalam Sebuah Persidangan

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukanmegenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak lawan (Tergugat) sudah mengakui atau mengiayakan apa yang digugatkan oleh Penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi. Ketentuan-ketentuan tentang pembuktian diatur dalam Pasal 162-177 HIR, Pasal 282-314 RBg, dan Stb. No. 29 Tahun 1867 tentang kekuatan surat pembuktian surat dibawah tangan. Menurut ketentuan Pasal...

Continue reading

Peringati Hari Pers Nasional, PWI DI Yogyakarta Gelar Ziarah dan Malam Refleksi

SLEMAN - Senin (19/02/2018) perwakilan Wartawan Indonesia (PWI)'>Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DI Yogyakarta mengunjungi kantor Tribun Jogja. Kedatangan mereka untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional(HPN) 2018. Ketua Panitia Hari Pers Nasionisonal PWI DIY Tahun 2018, Ki Bambang Widodo mengatakan, rangkain acara  peringatan HPN mulai pada Selasa (20/2/2018) pukul 07.30 WIB. Yakni acara ziarah makam tokoh-tokoh pers nasional di Taman Makam Pahlawan Wijaya Brata, Umbulharjo, Yogyakarta. "Ziarah akan diikuti insan pers dari media-media massa di Yogyakarta," kata Bambang. Kemudian Sabtu (24/2/2018) pada pukul 19.30 WIB digelar Malam Refleksi dengan tema "Pers Pancasila: Alat Pemersatu Bangsa". Acara ini akan dihadiri oleh Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Sudjito SH. MH...

Continue reading

Intip Cara Wali Kota Semarang Berantas Pungli

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sudah mendeklarasikan perang terhadap perilaku korupsi. Namun, ia mengaku masih menemukan pungutan liar (pungli) yang dilakukan para birokrat. Setidaknya ada 34 kasus yang dilaporkan. Semua kasus itu diserahkan dan ditangani Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Semarang. Dari 34 kasus itu, separuhnya sudah ditindaklanjuti, sedangkan separuh lainnya masih dalam proses. "Ada 17 yang masih proses, 17 lainnya sudah selesai," kata Hendi dalam Rakor Tim Saber Pungli di Balai Kota Semarang, Senin, 12 Februari 2018. Meski banyak laporan masuk, sejauh ini ada 10 yang tidak terbukti. Tujuh lainnya sudah terbukti dan diselesaikan melalui pengadilan. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi...

Continue reading