a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Pro Bono Work

FANZIS LAW OFFICE > Pro Bono Work (Page 2)

Trik Memilih Pengacara Agar Tidak Salah

Ketika mencari seorang advokat untuk menyelesaikan suatu perkara yang kita hadapi terkadang tidak mudah dan memerlukan proses yang rumit. Kita sering mendengar bahwa ada klien-klien yang mengeluh (complain) mengenai advokat yang menangani perkara mereka. Hal tersebut terjadi tidak sepenuhnya menjadi kesalahan advokat, karena nyatanya kebanyakan dari keluhan klien disebabkan oleh klien-klien itu sendiri yang kurang cermat saat memilih advokat. Menurut situs Allbusiness.com, beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan klien dalam memilih advokat antara lain : Tidak menelusuri bidang kekhususan/keahlian advokat Beberapa advokat memang ada yang dapat bekerja dengan baik di luar dari keahlian mereka, namun tidak sedikit juga advokat yang tidak mengetahui dengan baik...

Continue reading

Siapa Saja Yang Berhak Melapor Ke Kantor Polisi?

Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui...

Continue reading

Mantan Sekretaris DPRD Gunungkidul Terlibat Kasus Korupsi Tunjangan Dewan

Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengeksekusi Aris Purnomo, mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, sebagai terpidana kasus korupsi tunjangan dewan pada periode anggaran 2003-2004 lalu. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sihid Isnugraha, mengatakan, pihaknya melakukan eksekusi terhadap Aris Purnomo dilakukan pada Senin (5/2/2018) kemarin. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dirinya ditetapkan bersalah dan menjadi terpidana dalam tindak pidana korupsi tunjangan dewan tahun 2003-2004 lalu. "Kami sudah lakukan eksekusi kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan akan menjalani hukuman selama setahun," ujar Selasa (6/2/2018). Sihid mengatakan, dari putusan MA, terpidana menerima hukuman penjara selama setahun. Saat ini terpidana telah dikirim ke Lapas Wirogunan untuk menjalani hukuman. "Kami...

Continue reading

Menghadapi Proses Perceraian

Banyak alasan perceraian yang diungkapkan oleh masing-masing pihak, entah itu karena alasan adanya kekerasan, salah satu pihak tidak dapat memberikan kebutuhan pasangannya, ataupun salah satu pihak telah melakukan Kekerasan. Kesemua alasan itu seringkali disampaikan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara perceraian. Namun sayangnya, tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya berperkara di pengadilan. Bagi anda yang sedang menghadapi perkara perceraian, informasi berikut ini mungkin berguna bagi anda. PROSES HUKUM Mengajukan Gugatan / Permohonan. Sesuai hukum acara yang berlaku, suatu gugatan atau permohonan cerai harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang wilayah hukumnya melingkupi daerah tempat tinggal pihak yang digugat. Penentuan...

Continue reading

Staf Setjen DPR RI Diketahui Terlibat Peredaran Narkoba

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap staf di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Robby Salam, atas dugaan peredaran narkoba, Senin (5/2/2018) sekitar pukul 14.30 WIB. "Awalnya, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 tim mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sering melakukan peredaran narkotika di sekitar kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin. Kemudian, kata Argo, tim melakukan observasi di sekitar tempat yang diinformasikan. Hingga pukul 14.30 WIB, polisi mendapati seorang pria dengan gerak gerik mencurigakan di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tim kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap orang itu dan menemukan narkoba. "Selanjutnya...

Continue reading

Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana. Tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek. Mulai dari istilah terlapor, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Lantas, apa saja perbedaan dari masing-masing istilah itu? Simak penjelasan berikut. Terlapor Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor. KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang  karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Menurut Pasal 1 angka 5...

Continue reading

Tanpa Kuitansi Termasuk Korupsi Menurut Pukat UGM

Melihat aduan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) saat cek fisik kendaraan di Samsat DIY, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan aturannya. Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hidzfil Alim, secara hukum jika memang tidak ada aturannya penarikan uang untuk cek fisik itu berarti keliru. Selain itu, jika memang masuk kategori penerimaan negara bukan pajak namun tidak dicatat atau dilaporkan itu juga termasuk korupsi. Seharusnya apapun itu harus dicatat, dilaporkan, maupun ada tanda bukti kuitansinya. Sekarang yang perlu dicermati adalah penentuan Rp20 ribu untuk cek fisik tersebut dasar hukumnya apa yang dipakai. "Jika memang tidak diatur baik di undang-undang maupun peraturan pemerintah ini juga...

Continue reading

Polda DIY Usut Kasus Klitih di Sleman

YOGYA - Terkait kasus pembacokan seorang pengendara motor di daerah Mlati, Sleman tadi malam, Kamis (1/2/2018), ternyata telah sampai ke Tim Resmob Progo Sakti Polda DIY. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda DIY, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Hadi Utomo saat dikonfirmasi Tribunjogja.com malam ini, Jumat (2/2/2018) menyatakan telah mengetahui hal tersebut. Menurutnya, pihaknya memang memiliki lingkup wilayah hukum meliputi seluruh DIY. Pihaknya juga pasti akan membantu Polsek dan Polres dalam pengungkapan kejadian di wilayah hukumnya. "Kita menerima laporan mengenai kejadian kemarin, kita pasti backup proses lidiknya. Sementara untuk pelaku juga sedang kita lidik," katanya saat dihubungi malam ini. Ditambahkannya, bahwa mengenai adanya kejahatan jalanan pasti akan direspon oleh...

Continue reading

Aksi Klitih Masih Terus Meresahkan Warga di Yogyakarta

YOGYA - Masih maraknya aksi klitih di wilayah Yogyakarta, membuat sebagian masyarakat merasa was-was saat hendak pulang malam. Mereka pun berharap, aparat kepolisian bisa membersihkan kota pelajar dari tindak kriminal semacam itu. Seorang warga yang merasakan ketidaknyamanan itu adalah I Ketut Mustika (25). Pegawai swasta asal Bali tersebut, memang seringkali diharuskan pulang malam, karena tuntutan pekerjaan. Namun, sejak aksi klitih kembali marak, ia mengaku khawatir. "Ya, ada kekhawatiran. Pelaku klitih itu kan kadang asal pilih korbannya. Tidak pandang bulu. Itu yang saya khawatirkan. Tapi, mau bagaimana lagi, saya hampir setiap hari harus pulang malam," katanya, Jumat (2/2/2018). Ketut pun berharap, pihak kepolisian bisa mengantisipasi agar kejadian klitih itu tak...

Continue reading

Menjadi Pengacara Hebat dan Sukses

Tingginya minat para sarjana hukum (SH) untuk jadi Advokat (Pengacara) dan juga menjadi Konsultan Hukum, mengakibatkan usaha untuk menjadi seorang praktisi hukum yang tangguh, hebat, sukses, jawara, top, tersohor, kondang, terkaya, terpopuler, ternama atau sebutan lainnya adalah skala prioritas yang mewarnai kriprah di dunia layanan jasa pemberian bantuan hukum ini. Pada prinsipnya, profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum adalah merupakan salah satu unsur dalam strata kehidupan masyarakat modern, tidak beda dengan profesi di bidang layanan jasa lainnya, misalnya guru, dokter, atau pebisnis. Tapi sebenarnya, kehebatan profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum hanya dimiliki oleh kalangan (kantor hukum/law firm) tertentu saja,...

Continue reading