a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Training

FANZIS LAW OFFICE > Training (Page 6)

Upaya Pra Peradilan di Indonesia

Dalam proses penegakan hukum sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi ; ”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan berdasarkan pasal 4 UU yang sama, setiap orang memiliki ”hak untuk tidak disiksa”...

Continue reading

Batas Hak Imunitas Advokat Menurut Ahli

Hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak perlindungan atau imunitas bagi profesi advokat yang sedang menjalankan tugasnya kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perdebatan publik. Hal ini tak lain disebabkan setelah mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dijadikan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap menghalangi proses penyidikan mantan kliennya itu di kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Baik pengacaranya maupun Fredrich sendiri menganggap apa yang dilakukan KPK terhadap dirinya sebagai...

Continue reading

Syarat Membuat SKCK

Saya ingin bertanya, apakah orang luar DIY bisa buat SKCK di DIY? Mohon kejelasannya +6281239615xxx Terimakasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, saat ini pelayanan SKCK belum bisa melayani warga dari luar DIY. Sementara bagi warga Jogja yang ingin membuat SKCK, maka yang harus dilakukan adalah : Pertama, silakan mencari surat rekomendasi dari Polsek setempat terkait proses perpanjangan SKCK. Selanjutnya rekomendasi tersebut dibawa ke Mapolres/ta untuk kemudian dibuatkan surat yang baru. Adapun, persyaratan pembuatan SKCK adalah, fotokopi KTP (1 lembar), fotokopi C1 atau KK (1 lembar), fotokopi akte lahir (1 lembar), pas foto ukuran 4x6, dengan background merah sebanyak empat lembar. Selain itu rekomendasi dari Polsek setempat juga diperlukan. Bagi mereka yang belum pernah membuat SKCK sebelumnya, maka diperlukan proses...

Continue reading

Hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Notaris Dipanggil Sebagai Saksi

Notaris sering kali ikut dipanggil sebagai saksi ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Bahkan tidak jarang notaris juga berkedudukan sebagai pihak terlapor dalam suatu laporan polisi. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki keistimewaan atau privileged dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukannya. Oleh karenanya, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum, sebelum melakukan pemanggilan terhadap notaris . Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu: Jika diperlukan penegak hukum dalam proses peradilan yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim dapat mengajukan...

Continue reading

Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 ayat (1), “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.” Melalui definisi tersebut, hubungan industrial dapat dinyatakan sebagai hubungan keseluruhan pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan yang harus diciptakan senyaman dan seharmonis mungkin agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Jenis-Jenis Kasus Hubungan Industrial Ada empat hal yang termasuk dalam jenis-jenis kasus perselisihan...

Continue reading

Kurangnya Edukasi Pada Masyarakat Bisa Memicu Perpecahan Antar Pemeluk Agama

YOGYA - Perpecahan antar pemeluk agama yang terjadi saat ini bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik. Akan tetapi juga disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai NKRI berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ataupun permasalahan-permasalahan antar agama lainnya. Hal tersebut menjadi benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) "Ancaman Kerukunan Umat Beragama", yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Gedung Kasman Singodimejo UMY, lantai 1, pada Selasa (6/2/2018). FGD ini juga diselenggarakan dalam rangka menyongsong "Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa", yang akan digelar oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban di Jakarta, pada 8-10 Februari 2018. Dalam FGD tersebut,...

Continue reading

Peranan Surat Kuasa Khusus Dalam Persidangan

Secara umum, Surat Kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata“), mulai dari Pasal 1792 s/d Pasal 1819. Pengertian atau definisi dari Surat Kuasa terdapat dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 KUHPerdata. Pasal 1792 KUHPerdata: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Pasal 1793 KUHPerdata: “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.” Pengertian Kuasa Khusus Mengenai pengertian atau definisi dari Kuasa...

Continue reading

Mantan Sekretaris DPRD Gunungkidul Terlibat Kasus Korupsi Tunjangan Dewan

Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengeksekusi Aris Purnomo, mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, sebagai terpidana kasus korupsi tunjangan dewan pada periode anggaran 2003-2004 lalu. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sihid Isnugraha, mengatakan, pihaknya melakukan eksekusi terhadap Aris Purnomo dilakukan pada Senin (5/2/2018) kemarin. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dirinya ditetapkan bersalah dan menjadi terpidana dalam tindak pidana korupsi tunjangan dewan tahun 2003-2004 lalu. "Kami sudah lakukan eksekusi kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan akan menjalani hukuman selama setahun," ujar Selasa (6/2/2018). Sihid mengatakan, dari putusan MA, terpidana menerima hukuman penjara selama setahun. Saat ini terpidana telah dikirim ke Lapas Wirogunan untuk menjalani hukuman. "Kami...

Continue reading

Menghadapi Proses Perceraian

Banyak alasan perceraian yang diungkapkan oleh masing-masing pihak, entah itu karena alasan adanya kekerasan, salah satu pihak tidak dapat memberikan kebutuhan pasangannya, ataupun salah satu pihak telah melakukan Kekerasan. Kesemua alasan itu seringkali disampaikan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara perceraian. Namun sayangnya, tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya berperkara di pengadilan. Bagi anda yang sedang menghadapi perkara perceraian, informasi berikut ini mungkin berguna bagi anda. PROSES HUKUM Mengajukan Gugatan / Permohonan. Sesuai hukum acara yang berlaku, suatu gugatan atau permohonan cerai harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang wilayah hukumnya melingkupi daerah tempat tinggal pihak yang digugat. Penentuan...

Continue reading

Penyelesaian Perkara di Tingkat Kepolisian

Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara kekuasaan! Semua tindakan aparat penegak hukum haruslah berdasarkan hukum dan bukan kebijakan semata! Berikut ini kami bagikan sedikit informasi yang mungkin dapat berguna bagi anda. Terima kasih. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP“). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Dimulainya Penyidikan Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik...

Continue reading