a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Uncategorized

FANZIS LAW OFFICE > Uncategorized (Page 4)

Ini Cara Hapusnya Perikatan Menurut Hukum – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Hapusnya perikatan berarti suatu perikatan ataupun perjanjian itu dianggap telah berakhir. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) cara hapusnya perikatan sebagai berikut: Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdata) Yaitu pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/konsinyasi (Pasal 1404-14012 KUHPerdata) Yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Novasi/pembaharuan utang (Pasal 1425-1435 KUHPerdata) Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Perjumpaan utang/kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdata). Yaitu penghapusan utang...

Continue reading

Ini Cara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), yang mengatakan bahwa pengaduan terhadap pelanggaran kode etik ini dilakukan secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasannya. Selanjutnya pengajuan dilakukan di Cabang kepada Dewan Kehormatan Cabang dari organisasi profesi bersangkutan dan di Pusat kepada Dewan Kehormatan Pusat dari organisasi profesi bersangkutan. Namun, jika di suatu daerah tidak ditemukan Dewan Kehormatan Cabang maka pengaduan dilakukan secara langsung ke Dewan Kehormatan Pusat. Untuk pengaduan yang dilakukan sendiri, Dewan Kehormatan Advokat hanya menerima pengaduan mengenai pelanggaran kode etik profesi Advokat/Penasehat Hukum. Pengaduan ini dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti : Klien Teman sejawat Pengusaha/pejabat Anggota masyarakat Dewan pimpinan...

Continue reading

Apakah Boleh Memiliki Objek Yang Menjadi Jaminan? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Hak Tanggungan adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan disamping gadai, fidusia, dan hipotek. Perlu diingat, prinsip ataupun tujuan dalam hukum jaminan bukan untuk memindahkan hak miliki atas suatu barang melainkan untuk menjamin pelunasan utang. Prinsip hukum jaminan di atas, sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 12 UUHT yaitu Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda jaminan dan bukan memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan. Dengan kata lain, tujuan dari hak tanggunan ini untuk menjamin pelunasan utang jika debitur cidera janji dengan mengambil uang hasil penjualan objek jaminan itu. Selangkapnya Pasal 12 UUHT berbunyi: “Janji yang memberikan...

Continue reading

Apakah Terdakwa Diperbolehkan Mencabut BAP? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Menurut hukum, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dasar Hukumnya, Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” Prinsipnya, agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa (lihat penjelasan Pasal 52 KUHAP). Apabila saat diperiksa polisi (di BAP) tersangka mengalami penyiksaan atau tekanan sehingga dengan terpaksa memberikan keterangan...

Continue reading

Hakim Tidak Boleh Melakukan Ini Saat Memeriksa/Mengadili Perempuan – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Dalam kasus-kasus yang menimpa perempuan, baik perempuan sebagai tersangka/terdakwa atau sebagai saksi dan/atau korban (disebut juga “perempuan berhadapan dengan hukum”), sudah diatur hal-hal yang dilarang bagi hakim untuk dilakukan saat memeriksa dan megadili perempuan. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma 3/2017) sebagai berikut: Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan Dengan hukum, hakim tidak boleh (Pasal 5 Perma 3/2017): Menunjukan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalah dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Membenarkan terjadinya Diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli...

Continue reading

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

GUNUNGKIDUL - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terkait retribusi wisata yang ditarik pemerintah daerah, tetapi kurang dapat dinikmati oleh masyarakat. Mereka meminta retribusi dapat dikembalikan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Menurutnya, retribusi wisata kurang dapat terserap oleh masyarakat. Dana retribusi yang ada diambil oleh pemerintah kabupaten tetapi kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat. "Retribusi diambil oleh kabupaten, tetapi tidak kembali kepada desa, untuk pembangunan. Padahal dari sana, retribusi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ratu Hemas, Rabu (28/2/2018) saat penyerapan aspirasi di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul. Ratu Hemas...

Continue reading

Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam Kuasa

Didalam menjalankan kuasanya, seorang Kuasa dapat mengalihkan kuasanya untuk sementara waktu kepada orang lain yang ditunjuknya, apabila Kuasa tersebut sedang berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya. Hak ini disebut juga dengan Hak Substitusi atau hak untuk mengalihkan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata. Seorang Penerima Kuasa atau Kuasa diperbolehkan untuk menerima upah atas jasa yang telah diberikannya, yaitu karena telah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Pemberi Kuasa. Apabila upah tersebut tidak atau belum dibayar, maka si Penerima Kuasa tersebut berhak untuk menahan segala dokumen maupun barang-barang kepunyaan Pemberi Kuasa, hingga kepadanya dilakukan pembayaran atas jasanya. Hak ini dinamakan Hak...

Continue reading

Pengajuan Somasi atau Peringatan

"Somasi atau peringatan adalah suatu bentuk peringatan dan/atau teguran dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, atas dasar telah terjadinya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum." Didalam praktek, Somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan yang ada ke ranah hukum. Berikut ini adalah beberapa poin yang harus ada dalam surat peringatan (Somasi), yaitu: Identitas pengirim. Berisi uraian singkat identitas pihak yang mengirimkan / melayangkan Somasi; Identitas pihak yang diberi teguran / peringatan; Uraian singkat permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang diberi teguran / peringatan; Tuntutan hukum yang harus...

Continue reading

Syarat Penahanan Berdasarkan KUHAP

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan...

Continue reading

Kerja Bakti di Gereja Santo Lidwina Sleman Berlangsung dalam Suasana Penuh Kebersamaan

 SLEMAN - Gereja Santo Lidwina, Bedog, Trihanggo, Sleman dilakukan pembersihan dan perbaikan lanjutan, Selasa (13/2/2018) pagi. Kegiatan kerja bakti dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB dan direncanakan selesai pukul 11.00 WIB. Berdasarkan pantauan, berbagai elemen masyarakat tampak hadir ikut kerja bakti dalam rangka bersih-bersih di Gereja Lidwina. Abu Bakar, Camat Gamping mengatakan, kegiatan hari ini yaitu bersih-bersih di sekitar gereja dengan melibatkan 150 orang dari berbagai elemen. Berbagai elemen tersebut di antaranya MUI, NU, Muhammadiyah, Banser, Anshor, Kokam, Aisyiyah, Pemuda-pemudi Katolik, Masyarakat Trihanggo, Polsek, dan Koramil. Selain itu, tampak hadir juga Sri Purnomo, Bupati Sleman dan Eusabius Binsasi, Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag RI untuk memberikan semangat dan dukungan...

Continue reading