a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

advokat profesional Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "advokat profesional" (Page 4)

Makna Ketukan Palu Hakim

  Nah hal ciri khas dari suatu sidang peradilan, yaitu ketuk palu. Mungkin orang awam pun tahu jika suatu sidang pasti terdapat ketuk palu. Nah ketukan palu ini juga tidak boleh sembarangan loh. Tiap ketukan palu memiliki makna dan arti.Yuk kita intip ulasan makna dari ketukan palu hakim ! selamat membaca :) Satu Kali Ketukan Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang; Mengesahkan keputusan poin perpoin (keputusan sementara); Menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang; Mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Memberi peringatan kepada peserta sidang. Dua Kali Ketukan Menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam...

Continue reading

Apa Saja Aturan Sidang?

Dalam sidang tidak boleh asal-asalan dalam pelaksanaanya. Mengingat juga sidah adalah hal yang formal. Nah, sidang mempunyai beberapa aturan yang harus dijalankan selama sidang. Berikut aturan sidang yang perlu kalian ketahui. Selamat membaca! Aturan sidang yang perlu diketahui : Peserta Peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang, atau pihak-pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam persidangan. Hak Peserta Penuh Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada  pimpinan sidang, baik secara lisan maupun secara tulisan. Hak Suara,...

Continue reading

Atribut Persidangan

Seberapa sering anda berurusan langsung dengan pengadilan? Mungkin bagi yang sering sudah tidak asing lagi dengan atribut atau pelengkapan apa saja yang ada dalam persidangan. Namun, ingatkah anda apabila diminta menyebutkan sebanyak-banyaknya perangkat yang lazimnya terdapat pada setiap ruang persidangan? Sambil coba mengingat-ingat benda apa sajakah itu, berikut atribut persidangan :    Palu Benda inilah yang sangat identik dengan pengadilan. Lazimnya, orang-orang sebatas mengetahui bahwa palu digunakan oleh ketua majelis hakim sesaat setelah membacakan vonis hukuman terhadap terdakwa atau putusan pada kasus selain pidana. Tapi, tahukah apa arti ketika hakim mengetuk palu satu kali atau lebih dari satu kali? Secara umum, jumlah ketukan hakim...

Continue reading

Peran Pengacara/ Advokat Dalam Penegakan Hukum

Semua profesi sudah tentu punya peran dan fungsi dari profesinya. Profesi dari seorang pengacara pun sama mempunyai peran dibalik profesinya. Dari artikel sebelumnya sudah kami bahas tentang fungsi seorang pengacara, nah bagaiamana peran pengacara/ advokat dalam penegakan hukum. Peran Pengacara/Advokat dalam Penegakan Hukum Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri,...

Continue reading

Apa Fungsi Seorang Pengacara

Profesi sebagai pengacara adalah profesi yang sangat diidam-idamkan untuk semua orang terutama bagi seorang yang mempunyai keinginan untuk menegakkan kebenaran. Selain sebagai penegak kebenaran, apakah fungsi seorang pengacara yang lainnya? mari kita bahas dalam artikel kita kali ini. Berikut adalah tugas dan fungsi seorang pengacara yang tidak dapat terpisahkan. Fungsi Seorang Pengacara dalam Persidangan Fungsi seorang pengacara adalah sebagai berikut: Pengawal konstitusi dan hak asasi manusia Pejuang hak-hak asasi manusia dalam hukum Indonesia Melaksanakan kode etik pengacara Adapun kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang pengacara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengacara, yaitu: Bertanggung jawab Soal kewajiban yang harus dilakukan seorang pengacara. Menjaga...

Continue reading

Isi 10 Peraturan Daerah Langkat

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah, telah digelar melalui Sidang Paripurna DPRD Langkat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Langkat, Rabu (23/8). Pengesahan tersebut terjadi setelah seluruh Fraksi di DPRD Langkat setuju dan Ketua DPRD Langkat, Terbit Rencana Peranginangin SE, melalui Wakilnya Sapta Bangun yang memimpin sidang paripurna, mengetok palu tanda disetujuinya 10 Perda tersebut. Adapun 10 Ranperda tersebut, yakni: 1. Ranperda tentang Peredaran dan pengawasan obat dan obat tradisional 2. Ranperda tentang Pengelolaan barang milik daerah 3. Ranperda tentang pengaturan pemasangan lampu jalan 4. Ranperda tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 5. Ranperda tentang Pengaturan peredaran minuman beralkohol 6. Ranperda tentang Perubahan atas...

Continue reading

Apa Itu Peraturan Pusat Dan Peraturan Daerah

Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk peraturan pusat. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Contoh peraturan Pusat adalah sebagai berikut: Peraturan Wajib Belajar Salah satu peraturan pusat adalah yang termuat dalam UU no.20 Tahun 2003 yang mewajibkan setiap warga negara dengan usia tujuh tahun sampai dengan lima belas...

Continue reading

Budaya Hukum Antara Kesadaran dan Kepatuhan

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Sesungguhnya...

Continue reading

Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia

Indonesia dikenal dengan negara Hukum, budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Kesadaran hukum / kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap hukum masih sangat lemah. Kesadaran hukum diwujudkan dalam perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di Indonesia. Hukum merupakan patoan atau alat ukur agar masyarakat mengetahui porsi masing -  masing untuk melakukan suatu tindakan. Namun kalau dilihat secara materiil, yang di dalam hukum pembuktian pidana selalu berpegang pada kebenaran yang senyatanya terjadi yang dalam hal ini disebut dengan kebenaran materiil, ternyata sungguh sulit membangun budaya hukum materiil di negeri ini, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kesadaran hukum masyarakat saja tidak...

Continue reading

Dasar Hukum Kasus Bullying

Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi. Bullying sendiri merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa/siswi yang lebih lemah dan bertujuan menyakiti. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[3] Dasar hukumnya kegiatan bullying adalah : Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya...

Continue reading