a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

artikel hukum Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "artikel hukum" (Page 5)

Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Melihat pengertian dari tindak pidana korupsi atau rumusan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita bisa mengetahui unsur-unsur apa saja dari tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tahun 2001 sudah dirangkum unsur-unsur mengenai tindak pidana korupsi. Berikut ini rangkumannya : Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum; Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang; Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain; Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang...

Continue reading

Sistem Pembuktian Dalam Kasus Korupsi

Korupsi bukanlah kasus baru di Indonesia. Saat ini marak kasus korupsi entah itu dari pejabat tingkat bawah hingga pejabat tingkat atas. Berbagai kebijakan untuk mengatur kasus korupsi ini tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus korupsi merupakan kasus yang bisa dibilang cukup rumit untuk masalah pembuktiannya. Hal ini dikarenakan pelaku korupsi melakukan tindakan tersebut dengan rapi. Masalah pembuktian memang...

Continue reading

Gila vs Pidana

Belakangan ini ramai diberitakan tentang kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap ulama, ustadz, dai dan para tokoh agama lain yang mengakibatkan luka ringan maupun berat. Lebih mengejutkan lagi para pelakunya dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar kepentingan umum serta mengganggu kepentingan masyarakat maka ia telah melakukan suatu tindak pidana dan wajib mempertanggung jawabkan perilakunya. Namun akan beda ceritanya jika pelaku tindak pidana tersebut memiliki gangguan mental dan kejiwaan, karena seiring dengan perkembangan zaman saat ini seseorang dapat dipidana jika dilihat dari tiga aspek, perbuatan pelaku, akibat yang ditimbulkannya dan keadaan...

Continue reading

Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Karena adanya perbuatan melawan hukum, maka harus ada juga ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 macam menurut KUHPerdata yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Apa maksud dari kedua jenis ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut? Berikut ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku dan berkaitan dengan semua perkara, baik untuk perkara wanprestasi maupun yang berkaitan dengan perikatan-perikatan lainnya termasuk karena PMH. Ketentuan mengenai ganti rugi umum dalam KUHPerdata diatur mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, dimana dalam Pasal-Pasal...

Continue reading

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Setelah mempelajari mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (Baca Disini) baik secara perdata maupun pidana, kali ini kita akan belajar mengenai apa saja yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum. Ada 3 unsur yang akan dijelaskan. Unsur tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum dan juga adanya kesalahan pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Ada Suatu Perbuatan Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat suatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu...

Continue reading

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Kita pasti sering mendengar kalimat "perbuatan melawan hukum" baik dari headline koran atau dari berita di tv. Tapi, sebenarnya apa maksud dari perbuatan melawan hukum? Hukum dipisah menjadi hukum perdata dan pidana. Pada artikel kali ini kita akan lebih memahami mengenai perbuatan melawan hukum secara perdata dan juga secara pidana Pengertian perbuatan melawan hukum secara perdata adalah: Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban...

Continue reading

Kelompok Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Selain berdasarkan KUHP Perdata, penerima pembagian harta warisan dalam kasus perceraian menurut Islam dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok ahli waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 menyebutkan: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari : ayah. Anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. FANZIS LAW OFFICE - PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA...

Continue reading

Golongan Penerima Harta Warisan Berdasarkan KUHP Perdata

Dalam sebuah kasus perceraian, untuk pembagian harta warisan ada beberapa golongan. Beberapa golongan penerima harta warisan antara lain adalah : Golongan Pertama Yang termasuk golongan ini adalah suami atau istri dan/atau anak dari Pewaris. Golongan Kedua Golongan ini terdiri dari ayah, ibu dan/atau saudara kandung Pewaris, hanya saja golongan ini baru akan memperoleh haknya jika Pewaris tidak meninggalkan suami/istri dan anak. Golongan Ketiga Jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, maka sebagai gantinya adalah dari kelurga dalam garis lurus ke atas (kakek atau nenek) baik dari kelurga ayah atau dari keluarga ibu. Golongan Keempat Yang dimaksud dalam golongan ini adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup (paman...

Continue reading

Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian

Dalam sebuah kasus perceraian, selain persoalan anak, persoalan mengenai harta dalam perkawinan biasanya menjadi hal yang menyita waktu dan membutuhkan perhatian yang cukup besar. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPer, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita)....

Continue reading

Apakah Tandatangan Suami/Istri Diperlukan Dalam Perceraian?

Para perempuan yang akan menggugat cerai suaminya biasanya akan kebingungan jika sang suami tidak ingin menandatangani surat perceraian tersebut. Mereka mengungkapkan kegelisahannya karena sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan pasangan hidupnya, tetapi suami/istri mereka sudah memberikan ultimatum untuk tidak akan menandatangani surat cerai. Apa yang ditemui di sini adalah gambaran nyata dalam masyarakat kita yang awam dengan permasalahan hukum, ditambah lagi tontonan beberapa sinetron TV yang (kurang lebih) menayangkan cerita yang menyesatkan, belum lagi informasi (katanya) dari teman atau keluarga yang mengungkapkan informasi yang sama. Persangkaan yang salah tersebut di atas tidak perlu kita hiraukan, karena proses perceraian tidak memerlukan izin...

Continue reading