a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

artikel hukum Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "artikel hukum" (Page 7)

UNY Terapkan Sistem Pembelajaran Indoped di seluruh Program Studi

UNY akan mengembangkan sistem pembelajaran  Innovation Pedagogy for Indonesian Higher Education (Indoped) di seluruh Program Studi. Sebelumnya, sistem pembelajaran Indoped sendiri telah dikembangkan di FBS UNY selama satu tahun terakhir. Indoped merupakan proyek Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang diprakarsai oleh European Union untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran pendidikan tinggi agar dapat bersaing secara global. Proyek ini bertujuan untuk mencari bentuk pembelajaran yang paling cocok di Indonesia dan memformulasikan cara agar mahasiswa mampu membantu masalah masyarakat atau institusi di sekitarnya. Rektor UNY Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd menuturkan, Indoped ini diharapkan nantinya membuat siswa lebih aktif lagi dan dosen mendudukkan diri sebagai fasilitator dan mediator. "Pola pembelajaran Indoped ini student oriented, dosen hanya menjadi fasilitator. Kita sedang...

Continue reading

Ini Cara Hapusnya Perikatan Menurut Hukum – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Hapusnya perikatan berarti suatu perikatan ataupun perjanjian itu dianggap telah berakhir. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) cara hapusnya perikatan sebagai berikut: Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdata) Yaitu pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/konsinyasi (Pasal 1404-14012 KUHPerdata) Yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Novasi/pembaharuan utang (Pasal 1425-1435 KUHPerdata) Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Perjumpaan utang/kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdata). Yaitu penghapusan utang...

Continue reading

Ini Cara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), yang mengatakan bahwa pengaduan terhadap pelanggaran kode etik ini dilakukan secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasannya. Selanjutnya pengajuan dilakukan di Cabang kepada Dewan Kehormatan Cabang dari organisasi profesi bersangkutan dan di Pusat kepada Dewan Kehormatan Pusat dari organisasi profesi bersangkutan. Namun, jika di suatu daerah tidak ditemukan Dewan Kehormatan Cabang maka pengaduan dilakukan secara langsung ke Dewan Kehormatan Pusat. Untuk pengaduan yang dilakukan sendiri, Dewan Kehormatan Advokat hanya menerima pengaduan mengenai pelanggaran kode etik profesi Advokat/Penasehat Hukum. Pengaduan ini dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti : Klien Teman sejawat Pengusaha/pejabat Anggota masyarakat Dewan pimpinan...

Continue reading

Apakah Boleh Memiliki Objek Yang Menjadi Jaminan? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Hak Tanggungan adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan disamping gadai, fidusia, dan hipotek. Perlu diingat, prinsip ataupun tujuan dalam hukum jaminan bukan untuk memindahkan hak miliki atas suatu barang melainkan untuk menjamin pelunasan utang. Prinsip hukum jaminan di atas, sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 12 UUHT yaitu Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda jaminan dan bukan memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan. Dengan kata lain, tujuan dari hak tanggunan ini untuk menjamin pelunasan utang jika debitur cidera janji dengan mengambil uang hasil penjualan objek jaminan itu. Selangkapnya Pasal 12 UUHT berbunyi: “Janji yang memberikan...

Continue reading

Apakah Terdakwa Diperbolehkan Mencabut BAP? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Menurut hukum, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dasar Hukumnya, Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” Prinsipnya, agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa (lihat penjelasan Pasal 52 KUHAP). Apabila saat diperiksa polisi (di BAP) tersangka mengalami penyiksaan atau tekanan sehingga dengan terpaksa memberikan keterangan...

Continue reading

Hakim Tidak Boleh Melakukan Ini Saat Memeriksa/Mengadili Perempuan – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Dalam kasus-kasus yang menimpa perempuan, baik perempuan sebagai tersangka/terdakwa atau sebagai saksi dan/atau korban (disebut juga “perempuan berhadapan dengan hukum”), sudah diatur hal-hal yang dilarang bagi hakim untuk dilakukan saat memeriksa dan megadili perempuan. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma 3/2017) sebagai berikut: Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan Dengan hukum, hakim tidak boleh (Pasal 5 Perma 3/2017): Menunjukan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalah dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Membenarkan terjadinya Diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli...

Continue reading

Persoalan Yang Terjadi Dalam Penyidikan – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA DI JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Di dalam praktek dunia hukum, pasti sering ditemukan persoalan-persoalan yang terjadi dalam rangka penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara sebagai berikut: Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi Advokat/Penasihat Hukum. Hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, dan kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersebut serta menyediakan pengacara untuk mendampingi tersangka. Namun prakteknya tak jarang penyidik mengabaikan hak tersangka tersebut. Alhasil tersangka diperiksa tanpa didampingi pengacara. Pemanggilan tidak memperhatikan tenggang waktu. Menurut KUHAP pemanggilan yang wajar itu adalah 3 hari sebelum hari pemeriksaan. Prakteknya, surat panggilan diterima oleh saksi atau tersangka sehari dua hari atau bahkan sehari sebelum pemeriksaan. Kewenangan penyidik dalam proses penahanan, jangka waktu...

Continue reading

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

GUNUNGKIDUL - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terkait retribusi wisata yang ditarik pemerintah daerah, tetapi kurang dapat dinikmati oleh masyarakat. Mereka meminta retribusi dapat dikembalikan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Menurutnya, retribusi wisata kurang dapat terserap oleh masyarakat. Dana retribusi yang ada diambil oleh pemerintah kabupaten tetapi kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat. "Retribusi diambil oleh kabupaten, tetapi tidak kembali kepada desa, untuk pembangunan. Padahal dari sana, retribusi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ratu Hemas, Rabu (28/2/2018) saat penyerapan aspirasi di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul. Ratu Hemas...

Continue reading

Ketahui Lebih Tentang Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah suatu sarana hukum yang diberikan kepada setiap pencari keadilan (Justitiabelen) yang tidak puas terhadap suatu putusan hakim. Upaya hukum dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya Hukum Biasa meliputi Verzet, Banding, dan Kasasi. Sedangkan Upaya Hukum Luar Biasa adalah Peninjauan Kembali. Penjelasannya dapat dilihat berikut ini. Verzet adalah suatu bentuk perlawanan terhadap suatu Putusan yang dijatuhkan secara Verstek atau tanpa kehadiran Tergugat (in absentia). Verzet diajukan oleh Tergugat terhadap perkara Gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat. Untuk mengajukan Upaya Hukum jenis ini, maka sangatlah penting untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang mengaturnya dan mengenai...

Continue reading

Pemda DIY Nilai Pembatasan Hak Kepemilikan Tanah Masih Perlu Diterapkan

YOGYAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menilai Instruksi Wakil Gubernur DIY No.K.898/I/A/-/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, dirasa masih perlu diterapkan. Diketahui bersama, gugatan yang dilayangkan Handoko (35) terhadap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, terkait polemik kepemilikan tanah di DIY itu, digugurkan oleh majelis hakim, Selasa (20/2/2018). Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, mengatakan, instruksi tersebut, masih perlu diterapkan di era sekarang, untuk melindungi kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, instruksi itu, mampu mengendalikan arus investasi dari para pemilik modal besar. "DIY kan kecil, tapi potensial untuk investasi. Investasi seperti...

Continue reading