a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Charging Fees Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Charging Fees" (Page 2)

Pengertian Hak Perlindungan Anak

Setiap pernikahan, pasti akan dikaruniai seorang anak. Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan hak-haknya. Diluar sana masih banyak anak yang terlantar dan tidak mendapatkan hak semestinya. Sebelum membahas terlalu jauh, sebenarnya apa itu perlindungan anak? Berikut adalah pengertiannya. Pengertian Hak Perlindungan Anak Makin mutahir sebuah negeri, mestinya makin gede perhatiannya dalam membuat keadaan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya. Perlindungan yang diberikan negeri kepada anak – anak meliputi beraneka hal kehidupan, adalah perihal ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam ataupun hal hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak bakal diartikan yang merupakan upaya perlindungan hukum kepada...

Continue reading

Kewajiban Seorang Advokat Dalam Penanganan Kasus

Sebagai profesi pengacara, pengacara memiliki kewajiban yang harus dilakukan ketika dalam menangani kasus. Dalam menyelesaikan kasus tentunya pengacara harus selalu mendampingi kliennya. Lalu apa saja kewajiban pengacara dalam penanganan kasus? Berikut ulasannya :) Dalam Pasal 25 UU KDRT disebutkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib : Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan...

Continue reading

Penyebab Umum Perceraian

Menikah adalah penyempurnaan. Penyempurnaan ini dalam segala hal, dimulai dari penyempurnaan keluarga sampai dalam agama pernikahan adalah penyempurnaan agama. Siapapun orang menginingkan untuk menikah, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai sesuatu prinsip yang berbeda. Namun kadangkala pernikahan seringkali berakhir dengan perceraian. Sebenarnya apa penyebabnya? Berikut ini adalah penyebab umum sebuah perceraian : Menikah di usia remaja atau di atas 32 tahun Penelitian menyebut, mereka yang menikah saat remaja (di bawah usia 20 tahun) atau di pertengahan usia 30an, memiliki risiko tinggi untuk bercerai. Dibandingkan mereka yang menikah di usia 20-an akhir atau awal 30-an. Risiko ini sangat tinggi pada pasangan yang menikah...

Continue reading

Tata Cara Kasasi

Jika kalian sudah paham dengam pengertian kasasi dan alasannya. Yuk mari kita bahas yang selanjutnya. Berikut adalah tata cara pengajuan kasasi : Tata Cara Kasasi Pada Tingkat Pengadilan Negeri (PN) Pemohon kasasi menyatakan kehendaknya di Kepaniteraan PN yang bersangkutan dalam masa tenggang waktu kasasi, sejak setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pemohon menghadap meja I yang akan menjelaskan dan menaksir biaya kasasi, yang kemudian dituangkan dlam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membayar panjar ke kasir sesuai yang tercantum pada SKUM. Kasir kemudian menandatangani SKUM dan memberi tanda lunas serta mencatatnya dalam Jurnal Permohonan Kasasi. Setelah biaya dibayar, panitera pada hari itu juga membuat Akta Permohonan...

Continue reading

Apa Saja Aturan Sidang?

Dalam sidang tidak boleh asal-asalan dalam pelaksanaanya. Mengingat juga sidah adalah hal yang formal. Nah, sidang mempunyai beberapa aturan yang harus dijalankan selama sidang. Berikut aturan sidang yang perlu kalian ketahui. Selamat membaca! Aturan sidang yang perlu diketahui : Peserta Peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang, atau pihak-pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam persidangan. Hak Peserta Penuh Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada  pimpinan sidang, baik secara lisan maupun secara tulisan. Hak Suara,...

Continue reading

Golongan Penerima Harta Warisan Berdasarkan KUHP Perdata

Dalam sebuah kasus perceraian, untuk pembagian harta warisan ada beberapa golongan. Beberapa golongan penerima harta warisan antara lain adalah : Golongan Pertama Yang termasuk golongan ini adalah suami atau istri dan/atau anak dari Pewaris. Golongan Kedua Golongan ini terdiri dari ayah, ibu dan/atau saudara kandung Pewaris, hanya saja golongan ini baru akan memperoleh haknya jika Pewaris tidak meninggalkan suami/istri dan anak. Golongan Ketiga Jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, maka sebagai gantinya adalah dari kelurga dalam garis lurus ke atas (kakek atau nenek) baik dari kelurga ayah atau dari keluarga ibu. Golongan Keempat Yang dimaksud dalam golongan ini adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup (paman...

Continue reading

Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian

Dalam sebuah kasus perceraian, selain persoalan anak, persoalan mengenai harta dalam perkawinan biasanya menjadi hal yang menyita waktu dan membutuhkan perhatian yang cukup besar. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPer, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita)....

Continue reading

Apakah Tandatangan Suami/Istri Diperlukan Dalam Perceraian?

Para perempuan yang akan menggugat cerai suaminya biasanya akan kebingungan jika sang suami tidak ingin menandatangani surat perceraian tersebut. Mereka mengungkapkan kegelisahannya karena sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan pasangan hidupnya, tetapi suami/istri mereka sudah memberikan ultimatum untuk tidak akan menandatangani surat cerai. Apa yang ditemui di sini adalah gambaran nyata dalam masyarakat kita yang awam dengan permasalahan hukum, ditambah lagi tontonan beberapa sinetron TV yang (kurang lebih) menayangkan cerita yang menyesatkan, belum lagi informasi (katanya) dari teman atau keluarga yang mengungkapkan informasi yang sama. Persangkaan yang salah tersebut di atas tidak perlu kita hiraukan, karena proses perceraian tidak memerlukan izin...

Continue reading

Keuntungan Klien Saat Menggunakan Jasa Pengacara – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Pada dasarnya setiap orang bisa menyelesaikan permasalahannya. Namu jika permasalahan itu merupakan masalah yang harus diselesaikan secara hukum, ada baiknya jika anda menggunakan jasa pengacara untuk membantu menyelesaikan permasalahan anda. Lalu apa saja yang menjadi keuntungan yang didapat klien dari pengacara? Berikut beberapa keuntungan yang didapat klien dari pengacara : Klien mendapatkan layanan yang profesional dari para advokat dan konsultan yang memiliki rekam jejak bagus dan direkomendasi (recommended) Klien mendapatkan layanan yang dapat dipercaya dan menjawab kebutuhan (reliability of auxiliary service) Klien mendapatkan layanan dengan tariff yang terjangkau (reachable, negotiable) Klien mendapatkan layanan yang berbasis keahlian (proficiency) Klien mendapatkan layanan...

Continue reading

Pemutusan Hubungan Kerja – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Tidak selamanya proses PHK dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima sepenuhnya oleh para pihak. Lalu, dalam hal demikian apakah PHK tidak dapat dilakukan? PHK tetap dapat terjadi sepanjang telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI). PHK yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan ataupun penetapan lembaga PHI batal demi hukum. Namun terdapat beberapa keadaan dimana PHK tetap dapat terjadi walaupun belum ada kesepakatan atau penetapan lembaga PHI, yaitu dalam keadaan-keadaan sebagai berikut: Karyawan masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya; Karyawan mengajukan permintaan pengunduran...

Continue reading