a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Charging Fees Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Charging Fees" (Page 3)

Tentang Perjanjian Kerja Bersama – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Perjanjian kerja bersama (“PKB”) dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal pasal 116 ayat (1) 21 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Sementara itu, di dalam UUK ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketenagakerjaan tidak ditemukan ketentuan yang melarang salah satu pihak atau para pihak tersebut di atas untuk memberikan kuasa kepada atau diwakilkan oleh advokat dalam membuat PKB. Jadi, selintas terlihat bahwa salah satu pihak atau para pihak boleh saja mewakilkan kepada advokat...

Continue reading

Penjelasan Sengketa Tata Usaha Negara – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (“TUN”) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang...

Continue reading

Tips Menghadapi Perundingan Bipartit – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Agar tidak berlarut-larut mencari penyelesaian, berikut ini adalah beberapa tips menghadapi perundingan bipartit: Persiapkan Dahulu Dokumen yang Diperlukan dan Sarana Perundingan Sebelum Perundingan Bipartit dilaksanakan, ada baiknya mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan dipergunakan untuk keperluan Perundingan Bipartit tersebut. Dokumen tersebut antara lain: Undangan Bipartit, Daftar Hadir dan yang terpenting adalah Risalah Bipartit. Kebiasaan yang lazim terjadi, insiatif untuk memulai Perundingan Bipartit biasanya datang dari pihak pengusaha, sehingga Undangan Bipartit akan dikirimkan kepada pekerja. Akan tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Meskipun demikian mempersiapkan dokumen yang diperlukan terlebih dahulu, tentu akan mempermudah jalannya pelaksanaan Perundingan Bipartit. Buatlah Kronologis Fakta dan Kejadian Menyusun fakta dan kejadian...

Continue reading

Apa Itu Perundingan Bipartit? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Perundingan Bipartit merupakan mandatory rules, yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berselisih (dalam hal ini pengusaha dan pekerjanya), sebelum melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), sebagai berikut: “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat” Namun sayangnya, praktik yang sering terjadi, kewajiban tersebut oleh para pihak yang berselisih (Pengusaha dan Pekerja) terkadang hanya dijadikan sebagai syarat formalitas semata. Artinya, para pihak sedari awal sudah tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perselisihannya melalui forum...

Continue reading

Apa Itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan PMH), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut: bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya. Selengkapnya bunyi pasal tersebut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.” Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan PMH, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah: Adanya Perbuatan Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan...

Continue reading

Pemda DIY Jajaki Kerjasama dengan Pemerintah Finlandia

YOGYA - Berbagai kerjasama mulai dijajaki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan pemerintah Finlandia. Tidak hanya di bidang pendidikan dan energi, seperti yang ditawarkan Finlandia, namun juga menjamah sektor lain. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Budi Wibowo, mengatakan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap perjanjian kerjasama juga tercapai di bidang teknologi water treatment, hingga industri menengah ke bawah, seperti Kopi Merapi. Khusus untuk water treatment, bukan tanpa alasan, Finlandia selama ini memang dikenal sebagai negara dengan spesialisasi di bidang tersebut. Ke depannya, salah satu negara Nordik tersebut, akan melakukan penjajakan lebih lanjut terkait hal itu. "Nanti ada penjajakan lebih lanjut oleh pemerintah Finlandia di Gunungkidul,...

Continue reading

Ini Cara Hapusnya Perikatan Menurut Hukum – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Hapusnya perikatan berarti suatu perikatan ataupun perjanjian itu dianggap telah berakhir. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) cara hapusnya perikatan sebagai berikut: Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdata) Yaitu pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/konsinyasi (Pasal 1404-14012 KUHPerdata) Yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Novasi/pembaharuan utang (Pasal 1425-1435 KUHPerdata) Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Perjumpaan utang/kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdata). Yaitu penghapusan utang...

Continue reading

Ini Cara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), yang mengatakan bahwa pengaduan terhadap pelanggaran kode etik ini dilakukan secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasannya. Selanjutnya pengajuan dilakukan di Cabang kepada Dewan Kehormatan Cabang dari organisasi profesi bersangkutan dan di Pusat kepada Dewan Kehormatan Pusat dari organisasi profesi bersangkutan. Namun, jika di suatu daerah tidak ditemukan Dewan Kehormatan Cabang maka pengaduan dilakukan secara langsung ke Dewan Kehormatan Pusat. Untuk pengaduan yang dilakukan sendiri, Dewan Kehormatan Advokat hanya menerima pengaduan mengenai pelanggaran kode etik profesi Advokat/Penasehat Hukum. Pengaduan ini dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti : Klien Teman sejawat Pengusaha/pejabat Anggota masyarakat Dewan pimpinan...

Continue reading

Apakah Terdakwa Diperbolehkan Mencabut BAP? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Menurut hukum, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dasar Hukumnya, Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” Prinsipnya, agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa (lihat penjelasan Pasal 52 KUHAP). Apabila saat diperiksa polisi (di BAP) tersangka mengalami penyiksaan atau tekanan sehingga dengan terpaksa memberikan keterangan...

Continue reading

Hakim Tidak Boleh Melakukan Ini Saat Memeriksa/Mengadili Perempuan – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Dalam kasus-kasus yang menimpa perempuan, baik perempuan sebagai tersangka/terdakwa atau sebagai saksi dan/atau korban (disebut juga “perempuan berhadapan dengan hukum”), sudah diatur hal-hal yang dilarang bagi hakim untuk dilakukan saat memeriksa dan megadili perempuan. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma 3/2017) sebagai berikut: Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan Dengan hukum, hakim tidak boleh (Pasal 5 Perma 3/2017): Menunjukan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalah dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Membenarkan terjadinya Diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli...

Continue reading