a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Charging Fees Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Charging Fees" (Page 8)

Budaya Hukum, antara Kesadaran & Kepatuhan

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Sesungguhnya...

Continue reading

Keberatan / Eksepsi dalam Perkara Perdata

Menurut ilmu Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan Keberatan atau Eksepsi adalah suatu tangkisan atau bantahan (objection) yang diajukan oleh Tergugat terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil. Apa yang dimaksud cacat formil? Cacat formil artinya di dalam suatu gugatan terdapat kekeliruan atau kesalahan yang menyangkut bentuk gugatan dan tata cara mengajukannya. Gugatan yang memiliki cacat formil dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard). Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.*) Berikut ini adalah Jenis jenis Eksepsi:*) EKSEPSI...

Continue reading

Upaya Pra Peradilan di Indonesia

Dalam proses penegakan hukum sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi ; ”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dan berdasarkan pasal 4 UU yang sama, setiap orang memiliki ”hak untuk tidak disiksa”...

Continue reading

Batas Hak Imunitas Advokat Menurut Ahli

Hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak perlindungan atau imunitas bagi profesi advokat yang sedang menjalankan tugasnya kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perdebatan publik. Hal ini tak lain disebabkan setelah mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dijadikan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap menghalangi proses penyidikan mantan kliennya itu di kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Baik pengacaranya maupun Fredrich sendiri menganggap apa yang dilakukan KPK terhadap dirinya sebagai...

Continue reading

Syarat Membuat SKCK

Saya ingin bertanya, apakah orang luar DIY bisa buat SKCK di DIY? Mohon kejelasannya +6281239615xxx Terimakasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, saat ini pelayanan SKCK belum bisa melayani warga dari luar DIY. Sementara bagi warga Jogja yang ingin membuat SKCK, maka yang harus dilakukan adalah : Pertama, silakan mencari surat rekomendasi dari Polsek setempat terkait proses perpanjangan SKCK. Selanjutnya rekomendasi tersebut dibawa ke Mapolres/ta untuk kemudian dibuatkan surat yang baru. Adapun, persyaratan pembuatan SKCK adalah, fotokopi KTP (1 lembar), fotokopi C1 atau KK (1 lembar), fotokopi akte lahir (1 lembar), pas foto ukuran 4x6, dengan background merah sebanyak empat lembar. Selain itu rekomendasi dari Polsek setempat juga diperlukan. Bagi mereka yang belum pernah membuat SKCK sebelumnya, maka diperlukan proses...

Continue reading

Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 ayat (1), “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.” Melalui definisi tersebut, hubungan industrial dapat dinyatakan sebagai hubungan keseluruhan pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan yang harus diciptakan senyaman dan seharmonis mungkin agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Jenis-Jenis Kasus Hubungan Industrial Ada empat hal yang termasuk dalam jenis-jenis kasus perselisihan...

Continue reading

Peranan Surat Kuasa Khusus Dalam Persidangan

Secara umum, Surat Kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata“), mulai dari Pasal 1792 s/d Pasal 1819. Pengertian atau definisi dari Surat Kuasa terdapat dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 KUHPerdata. Pasal 1792 KUHPerdata: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Pasal 1793 KUHPerdata: “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.” Pengertian Kuasa Khusus Mengenai pengertian atau definisi dari Kuasa...

Continue reading

Mantan Sekretaris DPRD Gunungkidul Terlibat Kasus Korupsi Tunjangan Dewan

Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengeksekusi Aris Purnomo, mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, sebagai terpidana kasus korupsi tunjangan dewan pada periode anggaran 2003-2004 lalu. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sihid Isnugraha, mengatakan, pihaknya melakukan eksekusi terhadap Aris Purnomo dilakukan pada Senin (5/2/2018) kemarin. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, dirinya ditetapkan bersalah dan menjadi terpidana dalam tindak pidana korupsi tunjangan dewan tahun 2003-2004 lalu. "Kami sudah lakukan eksekusi kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan akan menjalani hukuman selama setahun," ujar Selasa (6/2/2018). Sihid mengatakan, dari putusan MA, terpidana menerima hukuman penjara selama setahun. Saat ini terpidana telah dikirim ke Lapas Wirogunan untuk menjalani hukuman. "Kami...

Continue reading

Menghadapi Proses Perceraian

Banyak alasan perceraian yang diungkapkan oleh masing-masing pihak, entah itu karena alasan adanya kekerasan, salah satu pihak tidak dapat memberikan kebutuhan pasangannya, ataupun salah satu pihak telah melakukan Kekerasan. Kesemua alasan itu seringkali disampaikan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara perceraian. Namun sayangnya, tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya berperkara di pengadilan. Bagi anda yang sedang menghadapi perkara perceraian, informasi berikut ini mungkin berguna bagi anda. PROSES HUKUM Mengajukan Gugatan / Permohonan. Sesuai hukum acara yang berlaku, suatu gugatan atau permohonan cerai harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang wilayah hukumnya melingkupi daerah tempat tinggal pihak yang digugat. Penentuan...

Continue reading

Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana. Tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek. Mulai dari istilah terlapor, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Lantas, apa saja perbedaan dari masing-masing istilah itu? Simak penjelasan berikut. Terlapor Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor. KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang  karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Menurut Pasal 1 angka 5...

Continue reading